masterpiece

2010-12-15T10:40:00.000-08:00

Indahnya pemandangan kampungku. Foto ini ku ambil saat aku bersama keluarga pulang ke kampung tercinta, Batusangkar, Sumatra Barat. Pemandangan yang sangat asri, hijau dan begitu indah. Subhanallah, begitu indah ciptaan Allah.

Sejarah Pers Indonesia

2010-10-06T07:24:00.000-07:00

Sejarah Pers Indonesia
Dari zaman Hindia Belanda Hingga Zaman Revolusi
Orang tidak dapat membajangkan lagi sekarang, bagaimana sekiranja hidup kita ini, bilamana tidak ada surat kabar. (Parada Harahap “Kedudukan Pers Di Masjarakat” 1951)

Dr. De Haan dalam bukunya, “Oud Batavia” (G. Kolf Batavia 1923), mengungkap secara sekilas tentang awal mula dimulainya dunia persuratkabaran di Indonesia, bahwa sejak abad 17 di Batavia sudah terbit sejumlah koran dan surat kabar. Dikatakannya, bahwa pada tahun 1676 di Batavia telah terbit sebuah koran bernama Kort Bericht Eropa (berita singkat dari Eropa). Koran yang memuat berbagai berita dari Polandia, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Inggris, dan Denmark ini, dicetak di Batavia oleh Abraham Van den Eede tahun 1676. Setelah itu terbit pula Bataviase Nouvelles pada bulan Oktober 1744, Vendu Nieuws pada tanggal 23 Mei 1780, sedangkan Bataviasche Koloniale Courant tercatat sebagai surat kabar pertama yang terbit di Batavia tahun 1810.
Sejak abad 17 dunia pers di Eropa memang sudah mulai dirintis. Sekalipun masih sangat sederhana, baik penampilan maupun mutu pemberitaannya, surat kabar dan majalah sudah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat di masa itu. Bahkan, para pengusaha di masa itu telah meramalkan bahwa dunia pers di masa mendatang merupakan lahan bisnis yang menjanjikan. Oleh karena itu, tidak heran apabila para pengusaha persuratkabaran serta para kuli tinta asal Belanda sejak masa awal pemerintahan VOC, sudah berani membuka usaha dalam bidang penerbitan koran dan surat kabar di Batavia.
Walaupun demikian, tujuan mereka bukan cuma sekadar untuk memperoleh keuntungan uang. Namun, mereka telah menyadari bahwa media masa disamping sebagai alat penyampai berita kepada para pembacanya dan menambah pengetahuan, juga punya peran penting dalam menyuarakan isi hati pemerintah, kelompok tertentu, dan rakyat pada umumnya. Apalagi, orang Belanda yang selalu mengutamakan betapa pentingnya arti dokumentasi, segala hal ihwal dan kabar berita yang terjadi di negeri leluhurnya maupun di negeri jajahannya, selalu disimpan untuk berbagai keperluan.
Dengan kata lain media masa dimasa itu telah dipandang sebagai alat pencatat atau pendokumentasian segala peristiwa yang terjadi di negeri kita yang amat perlu diketahui oleh pemerintah pusat di Nederland maupun di Nederlandsch Indie serta orang-orang Belanda pada umumnya. Dan apabila kita membuka kembali arsip majalah dan persuratkabaran yang terbit di Indonesia antara awal abad 20 sampai masuknya Tentara Jepang, bisa kita diketahui bahwa betapa cermatnya orang Belanda dalam pendokumentasian ini.
Dalam majalah Indie, Nedelandch Indie Oud en Nieuw, Kromo Blanda, Djawa, berbagai Verslagen (Laporan) dan masih banyak lagi, telah memuat aneka berita dari mulai politik, ekonomi, sosial, sejarah, kebudayaan, seni tradisional (musik, seni rupa, sastra, bangunan, percandian, dan lain-lain) serta seribu satu macam peristiwa penting lainnya yang terjadi di Indonesia.

R. M. Tirtoadisuryo pelopor kebebasan pers
Sampai akhir abad ke-19, koran yang terbit di Batavia hanya memakai bahasa Belanda. Dan para pembacanya tentu saja masyarakat yang mengerti bahasa tersebut. Karena surat kabar dimasa itu diatur oleh pihak Binnenland Bestuur (penguasa dalam negeri), kabar beritanya boleh dikata kurang seru dan “kering”. Yang diberitakan cuma hal-hal yang biasa dan ringan, dari aktivitas pemerintah yang monoton, kehidupan para raja, dan sultan di Jawa, sampai berita ekonomi dan kriminal.
Namun memasuki abad 20, tepatnya di tahun 1903, koran mulai menghangat. Masalahnya soal politik dan perbedaan paham antara pemerintah dan masyarakat mulai diberitakan. Parada Harahap, tokoh pers terkemuka, dalam bukunya “Kedudukan Pers Dalam Masjarakat” (1951) menulis, bahwa zaman menghangatnya koran ini, akibat dari adanya dicentralisatie wetgeving (aturan yang dipusatkan). Akibatnya beberapa kota besar di kawasan Hindia Belanda menjadi kota yang berpemerintahan otonom sehingga ada para petinggi pemerintah, yang dijamin oleh hak onschenbaarheid (tidak bisa dituntut), berani mengkritik dan mengoreksi kebijakan atasannya.
Kritik semacam itu biasanya dilontarkan pada sidang-sidang umum yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah. Kritik dan koreksi ini kemudian dimuat di berbagai surat kabar dalam ruangan Verslaag (Laporan) agar diketahui masyarakat. Berita-berita Verslaag ini tentu saja menjadi “santapan empuk” bagi para wartawan. Berita itu kemudian telah mereka bumbui dan didramatisasi sedemikian rupa sehingga jadilah suatu berita sensasi yang menggegerkan. Namun, cara membumbui berita Verslaag semacam ini, lama-kelamaan menjadi hal biasa. Bahkan, cara-cara demikian akhirnya disukai oleh para pengelolanya karena bisa mendatangkan keuntungan dan berita sensasi memang disukai pembacanya.
Para petinggi pemerintah yang kena kritik juga tidak merasa jatuh martabatnya. Bahkan, ada yang mengubah sikapnya dan membuat kebijaksanaan baru yang menguntungkan penduduk. Keberanian menyatakan saran dan kritik ini akhirnya menular ke masyarakat. Tidak sedikit koran yang menyajikan ruangan surat pembaca yang menampung “curhat atau aspirasi” tentang berbagai hal dari para pembacanya. Bahkan, setelah dibentuknya Volksraad (DPR buatan Belanda) pada tahun 1916, kritik yang membahas soal politik mulai marak.
Dunia pers semakin menghangat ketika terbitnya “Medan Prijaji” pada tahun 1903, sebuah surat kabar pertama yang dikelola kaum pribumi. Munculnya surat kabar ini bisa dikatakan merupakan masa permulaan bangsa kita terjun dalam dunia pers yang berbau politik. Pemerintah Belanda menyebutnya Inheemsche Pers (Pers Bumiputra). Pemimpin redaksinya yakni R. M. Tirtoadisuryo yang dijuluki Nestor Jurnalistik ini menyadari bahwa surat kabar adalah alat penting untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Dia boleh dikata merupakan bangsa kita yang memelopori kebebasan

Pers kaum pribumi
Sikapnya ini telah memengaruhi surat kabar bangsa pribumi yang terbit sesudah itu. Hal ini terbukti dari keberanian dia menulis kalimat yang tertera di bawah judul koran tersebut, Orgaan bagi bangsa jang terperintah di Hindia Olanda tempat membuka suaranja. Kata terperintah di atas konon telah membuka mata masyarakat, bahwa bangsa pribumi adalah bangsa yang dijajah. Boleh jadi Tuan Tirto terinspirasi oleh kebebasan berbicara para pembesar pemerintah tersebut di atas. Rupanya dia berpendapat, bahwa yang bebas buka suara bukan beliau-beliau saja, namun juga rakyat jelata alias kaum pribumi.
Hadirnya Medan Prijaji telah disambut hangat oleh bangsa kita, terutama kaum pergerakan yang mendambakan kebebasan mengeluarkan pendapat. Buktinya tidak lama kemudian Tjokroaminoto dari “Sarikat Islam” telah menerbitkan harian Oetoesan Hindia. Nama Samaun (golongan kiri) muncul dengan korannya yang namanya cukup revolusioner yakni Api, Halilintar dan Nyala. Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara juga telah mengeluarkan koran dengan nama yang tidak kalah galaknya, yakni Guntur Bergerak dan Hindia Bergerak. Sementara itu di Padangsidempuan, Parada Harahap membuat harian Benih Merdeka dan Sinar Merdeka pada tahun 1918 dan 1922. Dan, Bung Karno pun tidak ketinggalan pula telah memimpin harian Suara Rakyat Indonesia dan Sinar Merdeka di tahun 1926. Tercatat pula nama harian Sinar Hindia yang kemudian diganti menjadi Sinar Indonesia.

Pers pasca kemerdekaan
Beberapa hari setelah teks proklamasi dibacakan Bung Karno, dari kota sampai ke pelosok telah terjadi perebutan kekuasaan dalam berbagai bidang, termasuk pers. Yang direbut terutama adalah peralatan percetakan. Perebutan kekuasan semacam ini telah terjadi di perusahaan koran milik Jepang, yakni Soeara Asia (Surabaya), Tjahaja (Bandung) dan Sinar Baroe (Semarang). Dan pada tanggal 19 Agustus 2605 (tahun Jepang) koran-koran tersebut telah terbit dengan mengutamakan berita sekitar Indonesia Merdeka. Dalam koran-koran Siaran Istimewa itu telah dimuat secara mencolok teks proklamasi. Kemudian beberapa berita penting seperti "Maklumat Kepada Seluruh Rakyat Indonesia", "Republik Indonesia Sudah Berdiri", "Pernyataan Indonesia Merdeka", "Kata Pembukaan Undang-Undang Dasar", dan lagu "Indonesia Raya".
Di bulan September sampai akhir tahun 1945, kondisi pers RI semakin kuat, yang ditandai oleh mulai beredarnya Soeara Merdeka (Bandung) dan Berita Indonesia (Jakarta), Merdeka, Independent, Indonesian News Bulletin, Warta Indonesia, dan The Voice of Free Indonesia. Dimasa itulah koran dipakai alat untuk mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Sekalipun masih mendapat ancaman dari tentara Jepang, namun dengan penuh keberanian mereka tetap menjalankan tugasnya. Dalam masa klas pertama tahun 1947, pers Indonesia terbagi dua. Golongan pertama tetap bertugas di kota yang diduduki Belanda. Dan golongan kedua telah mengungsi ke pedalaman yang dikuasai RI. Sekalipun aktif di wilayah musuh, yang selalu dibayangi ancaman pemberedelan dan bersaing dengan koran Belanda, golongan pertama tetap menerbitkan koran yang berhaluan Republikein. Yang terkenal di masa itu antara lain Merdeka, Waspada, dan Mimbar Umum. Demikian pula yang bergerilya ke pedalaman, dengan peralatan dan bahan seadanya, koran mereka senantiasa menjaga agar jiwa revolusi tetap menyala. Di masa itu telah beredar koran kaum gerilya, yakni Suara Rakjat, Api Rakjat, Patriot, Penghela Rakjat, dan Menara. Koran-koran ini dicetak di atas kertas merang atau stensil dengan perwajahan yang sangat sederhana.

Pemberedelan pertama
Kondisi pers kita sesudah proklamasi, memang jauh berbeda dibanding dimasa penjajahan Belanda dan Jepang. Di masa itu orang enggan membaca koran, karena beritanya selalu untuk kepentingan penguasa. Sedang pada masa kemerdekaan, koran apa saja selalu menjadi rebutan masyarakat. Sehari setelah beberapa koran mengabarkan berita tentang pembacaan teks proklamasi, maka hari-hari berikutnya masyarakat mulai memburunya. Mereka tampaknya tidak mau ketinggalan mengikuti berita perkembangan negaranya yang baru merdeka itu. Minat baca semakin meningkat dan orang mulai sadar akan kebutuhannya terhadap media massa. Suasana seperti ini tentunya berdampak positif bagi para pengelola media masa di masa itu. Usaha penerbitan koran pun mulai marak kembali, yang konon diramaikan oleh irama gemercaknya suara alat cetak intertype atau mesin roneo. Sementara itu para kuli tinta yang sibuk kian kemari memburu berita, semakin banyak jumlahnya. Untuk menertibkan dan mempersatukan mereka, pada tahun 1946 atas inisiatif para wartawan telah dilangsungkan kongres di Solo. Dalam kongres itu telah dibentuk persatuan wartawan dan Mr. Sumanang, ditunjuk sebagai ketuanya.
Tercatat beberapa peristiwa penting dalam sejarah pers di masa revolusi yakni di tahun yang sama telah didirikan Sari Pers di Jakarta oleh Pak Sastro dan kantor berita Antara dibuka kembali, setelah selama tiga tahun dibekukan Jepang. Kantor Sari Pers setiap hari mencetak ratusan koran stensilan yang memuat berbagai berita penting dari seluruh tanah air.
Dari hari ke hari berita di media massa silih berganti, dari pertempuran dan perundingan, sampai pembangunan serta kabar berita yang penuh suka dan duka. Seperti berita di tahun 1945. Indonesia Merdeka telah disambut gembira, namun dibulan November muncul berita duka, yakni tentara Inggris telah membantai ribuan rakyat dan para pejuang Indonesia serta membumihanguskan kota Surabaya. Di tahun 1946 rakyat Indonesia telah memperingati hari proklamasi dengan sangat meriah sebanyak dua kali, yakni pada tanggal 17 Februari, ketika Indonesia Merdeka baru berumur setengah tahun dan tanggal 17 Agustus. Tahun 1946 ditutup dengan munculnya berita musibah yang memenuhi halaman-halaman koran, yakni pembunuhan 40.000 rakyat Sulsel oleh Gerombolan Westerling pada tanggal 11 Desember. Tindakan kejam ini dilakukan pihak Belanda untuk melancarkan jalan menuju terbentuknya negara boneka Indonesia Timur.
Memasuki tahun 1948 situasi dan kondisi negara RI memang mulai diwarnai oleh suasana perpecahan. Di masa itu semakin terasa ada dua golongan yang saling bertentangan yakni golongan kanan (Front Nasional) dan golongan ekstrem kiri (komunis) yang disebut FDR (Front Demokrasi Rakyat). Puncak konflik ini ditandai oleh meletusnya pemberontakan Peristiwa Madiun yang didalangi oleh PKI Muso. Peristiwa ini sempat mengguncang pemerintah. Betapa tidak, sementara rakyat kita sedang sibuk menghadapi agresi Belanda, tiba-tiba PKI menusuk dari belakang. Pidato Presiden Soekarno yang berbunyi: "Pilih Soekarno-Hatta atau Muso dengan PKI-nya" sempat menjadi berita utama dalam setiap koran. Di masa penuh konflik inilah untuk pertama kalinya terjadi pemberedelan koran dalam sejarah pers RI. Tercatat beberapa koran dari pihak FDR seperti Patriot, Buruh, dan Suara Ibu Kota telah dibreidel pemerintah. Sebaliknya, pihak FDR membalas dengan membungkam koran Api Rakjat yang menyuarakan kepentingan Front Nasional. Sementara itu pihak militer pun telah memberedel Suara Rakjat dengan alasan terlalu banyak mengeritik pihaknya.

Pers dan pemerintah
Pada tahun 1946, pihak pemerintah mulai merintis hubungan dengan pers. Di masa itu telah disusun peraturan yang tercantum dalam Dewan Pertahanan Negara Nomor 11 Tahun 1946 yang mengatur soal percetakan, pengumuman, dan penerbitan. Kemudian diadakan juga beberapa perubahan aturan yang tercantum dalam Wetboek van Strafrecht (UU bikinan Belanda), seperti drukpersreglement tahun 1856, persbreidel ordonnantie 1931 yang mengatur tentang kejahatan dari pers, penghinaan, hasutan, pemberitaan bohong dan sebagainya. Namun upaya ini pelaksanaannya tertunda karena invasi dari pihak Belanda. Barulah setelah Indonesia memperoleh kedaulatannya di tahun 1949, pembenahan dalam bidang pers dilanjutkan kembali.
Di saat itu telah terjadi peristiwa bersatunya kembali golongan insan pers yang bergerak di kota yang dikuasai Belanda dengan golongan yang bergerak di daerah gerilya. Hubungan itu meliputi soal perundang-undangan, kebijaksanaan pemerintah terhadap kepentingan pers dalam hal aspek sosial ekonomi maupun aspek politisnya.
Dalam UUD pasal 19 contohnya, telah dicantumkan kalimat, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Pelaksanaan UUD pasal 19 tersebut telah diusulkan dalam sidang Komite Nasional Pusat Pleno VI Yogya tanggal 7 Desember 1949 yang intinya, Pemerintah RI agar memperjuangkan pelaksanaan kebebasan pers yang mencakup memberi perlindungan kepada pers nasional, memberi fasilitas yang dibutuhkan perusahaan surat kabar, dan mengakui kantor berita Antara sebagai kantor berita nasional yang patut memperoleh fasilitas dan perlindungan.
Usulan di atas kemudian dijawab. Pemerintah RI sudah mulai merencanakan segala peraturan mengenai pers dan berupaya sekerasnya untuk melaksanakan hak asasi demokrasi. Hubungan antara pemerintah dan pers lebih dipererat dengan cara membentuk Panitia Pers pada tanggal 15 Maret 1950, penambahan halaman koran, persediaan kertas dan bahan-bahan yang diperlukan, tanpa ada ikatan apapun yang mengurangi kemerdekaan pers. Untuk meningkatkan nilai dan mutu jurnalistik, maka para wartawan diberi kesempatan untuk memperdalam ilmunya. Dan diupayakan pula agar kedudukan kantor berita Antara lebih terasa sebagai mitra dari para pengelola surat kabar.
Upaya di atas telah memungkinkan terciptanya iklim pers yang tertib dan menguntungkan semua pihak. Jumlah perusahaan koran pun dari tahun ke tahun semakin meningkat. Buktinya dalam kurun waktu empat tahun sesudah 1949, jumlah surat kabar berbahasa Indonesia, Belanda, dan Cina naik, dari 70 menjadi 101 buah. Sekalipun demikian bukan berarti mutu jurnalistiknya ikut meningkat. Untuk itu, Ruslan Abdulgani dalam tulisannya "Pers Nasional dan Funksi Sosialnya" telah menulis sebagai berikut, "Mempertinggi mutu journalistiek pada umumnja harus diartikan mempertinggi kwaliteit apa jang ditulis: hal ini dapat ditjapai bila wartawan berkesempatan tjukup memperlengkapi dirinja dengan pengetahuan tentang keadaan jang hendak ditulis, dan pelbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu politik, sociologie, ekomomi, psychologie, sedjarah dan ketatanegaraan".
Selanjutnya, pada jaman pendudukan Jepang., untuk wilayah Jawa dan Madura diterapkan Undang-undang No.16 yang memberlakukan sistem lisensi dan sensor preventif. Setiap penerbitan cetak harus memiliki ijin terbit serta melarang penerbitan yang dinilai memusuhi Jepang. Aturan itu masih diperkuat lagi dengan menempatkan shidooin (penasehat) dalam staf redaksi setiap surat kabar. Tugas “penasehat” ini sesungguhnya adalah mengontrol dan menyensor, bahkan adakalanya menulis artikel-artikel dengan memakai nama para anggota redaksi.
Sejumlah aturan yang diterapkan pada era penjajahan itu ternyata tetap dipelihara
oleh pemerintahan Republik Indonesia, setelah memproklamasikan kemerdekaan. Misalnya ketentuan yang tertuang dalam Persbreidel Ordonnantie, terus dipakai dan secara formal baru diganti pada 1954. Mengikuti perkembangan politik, pada 14 September 1956, Kepala Staf Angkatan Darat, selaku Penguasa Militer, mengeluarkan peraturan No. PKM/001/0/1956. Pasal 1 peraturan ini menegaskan larangan untuk mencetak, menerbitkan dan menyebarkan serta memiliki tulisan, gambar, klise atau lukisan yang memuat atau mengandung kecaman atau penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Larangan itu juga berlaku bagi tulisan dan gambar yang dinilai mengandung perenyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan. Ketentuan yang sangat mirip dengan Haatzaai
Artikelen ini, kemudian dicabut setelah diprotes kalangan pers. Mengikuti penerapan situasi darurat perang (SOB), Penguasa Militer Daerah Jakarta Raya mengeluarkan ketentuan ijin terbit pada 1 Oktober 1958. Pembredelan pers di era Soekarno banyak terjadi setelah pemberlakuan SOB, 14 Maret 1957, termasuk penahanan sejumlah wartawan. Aturan soal ijin terbit bagi harian dan majalah kemudian dipertegas dengan Penpres No.6/1963. Selain Surat Ijin terbit, setelah meletus Peristiwa Gerakan 30 september 1965, berlaku pula Surat Ijin Cetak (SIC) yang dikeluarkan oleh Pelaksana
Khusus (Laksus) Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah (Kopkamtibda). Pers Indonesia saat itu dikepung dengan ketentuan SIT, SIC, serta ada lagi: Surat Ijin Pembagian Kertas (SIPK), kertas tidak akan diberikan kepada media yang dinilai tidak patuh.

Era Orde Baru: Bredel Enggan Berlalu
Aturan yang menindas pers itu terus dilestarikan pada era Soeharto, represi sudah dijalankan bahkan sejak pada awal era Orde Baru—orde yang menjanjikan keterbukaan. Sejumlah Koran menjadi korban, antara lain majalah Sendi terjerat delik pers, pada 1972, karena memuat tulisan yang dianggap menghina Kepala Negara dan keluarga. Surat ijin terbit Sendi dicabut, pemimpin redaksi-nya dituntut di pengadilan. Setahun kemudian, 1973, Sinar Harapan, dilarang terbit seminggu karena dianggap membocorkan rahasia negara akibat menyiarkan Rencana Anggaran Belanja yang belum dibicarakan di parlemen (dalam Soebagijo I.N, Sejarah Pers Indonesia, Jakarta: Dewan Pers, 1977, hal.
181)
Pada 1974, setelah meledak Persitiwa Malari, sebanyak 12 penerbitan pers dibredel, melalui pencabutan Surat Ijin Terbit (SIT). Pers dituduh telah “menjurus ke arah usaha-usaha melemahkan sendi-sendi kehidupan nasional, dengan mengobarkan isu-isu seperti modal asing, korupsi, dwi fungsi, kebobrokan aparat pemerintah, pertarungan tingkat tinggi; merusak kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan nasional; menghasut rakyat untuk bergerak mengganggu ketertiban dan keamanan negara; menciptakan peluang untuk mematangkan situasi yang menjurus pada perbuatan makar.” Pencabutan SIT ini dipertegas dengan pencabutan Surat Ijin Cetak (SIC) yang
dikeluarkan oleh Laksus Kopkamtib Jaya
Pemberangusan terhadap pers kembali terjadi pada 1978, berkaitan dengan maraknya aksi mahasiswa menentang pencalonan Soeharto sebagai presiden. Sebanyak tujuh surat kabar di Jakarta (Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, The Indonesian Times, Sinar Pagi dan Pos Sore) dibekukan penerbitannya untuk sementara waktu hanya melalui telepon, kepada pemimpin nasional (Soeharto).
Kisah pembredelan di era Soeharto terus berlanjut. Era 1980-an meminta korban antara lain: pada 1982 majalah Tempo ditutup untuk sementara waktu, ketika menulis peristiwa kerusuhan kampanye pemilu di Lapangan Banteng. Koran Jurnal Ekuin, dilarang terbit pada Maret 1983 oleh Kopkamtib akibat menyiarkan berita penurunan patokan harga ekspor minyak Indonesia yang merupakan informasi off the record. Korban berikutnya adalah majalah Expo (Januari 1984) setelah memuat serial tulisan mengenai Seratus Milyader Indonesia. Tulisan tersebut dinilai telah “melakukan penyimpangan terhadap ketentuan perundangan yang mengatur manajemen penerbitan pers”.
Dua bulan kemudian giliran majalah Topik akibat menulis editorial Mencari Golongan Miskin (Topik, 14 Februari 1984) dan menurunkan wawancara imajiner dengan Presiden Soeharto berjudul Eben menemui Pak Harto. Tulisan pertama dinilai “cenderung beraliran ekstrim kiri dan ingin mengobarkan pertentang kelas”, sedangkan tulisan kedua dianggap “bernada sinis, insinuatif dan tidak mencerminkan pers bebas dan bertanggungjawab.” Bulan Mei 1984, majalah Fokus dilarang terbit dan dicabut SIT-nya setelah menurunkan tulisan yang dianggap dapat mempertajam prasangka sosial.
Berikutnya, pada 9 Oktober 1986, koran Sinar Harapan dilarang terbit Deretan pembredelanitu terus berlanjut dengan korban koran Prioritas, tabloid Monitor, majalah Senang, hingga pada 21 Juni 1994 ketika pemerintah membunuh Tempo, Editor
dan Detik

Pers Pancasila: Produk Asli Indonesia
Pada era Orde Baru, pemerintahan Soeharto secara cerdik berhasil merumuskan sistem pers baru yang “orisinil” yakni Pers Pancasila, satu labelisasi gaya Indonesia dari konsep development journalism (atau dalam kategori Siebert, Peterson, dan Schramm termasuk dalam jenis social responsibility pers). Konsep “Pers Pembangunan” atau “Pers Pancasila” (sering didefinisikan sebagai bukan pers liberal juga bukan pers komunis) secara resmi dirumuskan pertama kali dalam Sidang Pleno Dewan Pers ke-25 di Solo pada pertengahan 1980-an.
Rumusan tersebut berbunyi: Pers Pembangunan adalah Pers Pancasila , dalam arti pers yang orientasi sikap dan tingkah lakunya berdasar nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. Pers Pembangunan adalah Pers Pancasila, dalam arti mengamalkan Pancasila dan UUD 45 dalam pembangunan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, termasuk pembangunan pers itu sendiri. Hakekat Pers Pancasila adalah pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan obyektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif. Melalui hakekat dan fungsi itu Pers Pancasila mengembangkan suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dan bertanggungjawab.
Istilah Pers Pancasila merupakan cerminan keinginan politik yang kuat dan ideologisasi korporatis saat itu yang menghendaki pers sebagai alat pemerintah. Akibatnya fungsi pers sebagai “penyebar informasi yang benar dan obyektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif”—seperti didefinisikan dalam Pers Pancasila, tidak bias terwujud. Pers Indonesia periode akhir 1970-an hingga 1998 semata-mata menjadi corong (mouthpiece) pemerintah, kehilangan independensi dan fungsi kontrolnya.
Berbagai pembatasan yang dibuat rezim Soeharto membuat wartawan tak bebas menulis. Pada era ini lah muncul apa yang disebut—secara sinis—sebagai “budaya telepon”. Peringatan melalui telepon ini bias dilakukan oleh siapa saja di kalangan aparat pemerintah, untuk mencegah media menulis laporan tertentu yang tidak disukai pemerintah. Selain itu pada pertengahan 1980-an juga mulai lazim kebiasaan pejabat militer dan pemerintah berkunjung ke kantor redaksi media cetak untuk memberikan “informasi penting” dan ketentuan tak tertulis apa yang boleh dan tidak boleh ditulis. Berbagai bentuk sensorsip ini mendorong pengelola media menggunakan gaya bahasa eufimistik untuk menghindarkan teguran dan pembredelan. Lebih jauh lagi pers Indonesia semakin pintar untuk melakukan swa-sensor (self censorship). Akibatnya sebagian besar media cetak saat itu bisa dikatakan menjadi corong pemerintah. Apapun yang dikatakan pejabat tinggi pemerintah dan militer akan dicetak dan dijadikan laporan utama (headline) oleh pers.
Pers dan wartawan yang tidak bebas, ikut mengajarkan rasa takut terhadap kebebasan pada masyarakat. Atau setidaknya mereka bersikap masa bodoh, sejauh keuntungan ekonomi masih diperoleh. Di era rezim Soeharto, sejak pertengahan 1980-an, pers Indonesia mulai mencicipi buah keuntungan era pers industri. Dalam pers industri, bisnis informasi ternyata menjanjikan keuntungan besar, dan tingkat kesejahteraan wartawan menjadi semakin baik. Namun keuntungan finansial itu berbanding terbalik dengan kepedulian sosial yang makin menumpul. Peningkatan oplah dan perolehan iklan menjadi tujuan. Akibatnya yang menjadi prioritas pers Indonesia—didukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah perolehan keuntungan, bukan kualitas berita.
Konsentrasi untuk mendapat keuntungan besar dan kesejahteraan materi dari bisnis pers menjadi semacam eskapisme bagi wartawan. Karena dalam situasi represif, sulit bagi wartawan untuk bisa mengeksplorasi kemampuan jurnalistiknya. Apalagi dengan adanya “hantu” pencabutan lisensi Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Izin SIUPP benar-benar seperti nyawa bagi pers, dan pemerintah adalah malaikat yang siap mencabut nyawa itu setiap waktu. Pencabutan SIUPP menjadi momok yang menakutkan bagi pers.
Terlebih-lebih saat itu sangat sulit untuk memperoleh SIUPP. Kriteria untuk mendapat SIUPP tidak jelas, dan menjadi rahasia umum, kalangan yang dekat dengan kekuasaan saja lah yang bisa mendapat SIUPP baru. Sehingga muncul dugaan SIUPP sengaja dijadikan alat untuk menyeleksi kepemilikan pers. Selain itu, ketika pemerintah (Departemen Penerangan), pada akhir 1980an, memutuskan untuk tidak lagi menerbitkan SIUPP baru, selembar kertas perizinan itu nilainya menjadi amat mahal untuk diperjualbelikan. Melalui sistem lisensi ini lah negara (pemerintah) menguasai “ruang publik”, bukan saja media massa harus mendapat ijin agar terbit, rapat-rapat dan pertemuan publik (lebih dari lima orang) juga harus mendapat ijin.
Ruang publik tersebut adalah “wilayah” yang bebas dari kontrol negara dan modal. Setiap anggota masyarakat dapat saling berinteraksi, belajar dan berdebat tentang masalah-masalah publik tanpa perlu risau adanya campur tangan penguasa (politik dan ekonomi). Dan media massa merupakan salah satu ruang publik yang paling efektif untuk sarana itu. Namun, di Indonesia, ruang publik (media) telah dikuasai negara, akibatnya dalam praktek jurnalisme di Indonesia, para wartawan lebih menempatkan ucapan pejabat, jenderal dan tokoh bisnis. Selain karena demi keamanan kelanjutan penerbitan, juga berangsur-angsur muncul anggapan bahwa ucapan pejabat pemerintah memberikan legitimasi yang kuat terhadap berita.
Praktek jurnalisme semacam itu (news talking) selain aman juga lebih mudah dilakukan oleh para wartawan—juga menguntungkan bagi perusahaan pers, karena meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan dalam proses peliputan berita. Sebaliknya, praktek news talking memberikan peluang besar bagi para politisi (dan pengamat) untuk memanipulasi berita. Akibat lebih jauh dari praktek jurnalisme ini adalah trend menonjolnya peran hubungan masyarakat (Humas) kantor pemerintah dan perusahaan swasta yang siap menyediakan “segala informasi” untuk membantu kerja wartawan.
Dengan maraknya “jurnalisme humas”, menyebabkan masyarakat semakin sulit memperoleh informasi yang benar tentang berbagai persoalan. Satu penelitian yang diadakan oleh Rizal Mallarangeng pada awal 1990 terhadap dua harian berpengaruh di Indonesia (Kompas dan Suara Karya) memperlihatkan besarnya ketergantungan dua media tersebut terhadap narasumber pejabat pemerintah atau birokrat. Sekitar 89,1 % berita Suara Karya dan 69,1 % berita bersumber dari pernyataan birokrat dan pejabat. Sedangkan menyangkut orientasi pemberitaan, sekitar 86,6% berita Suara Karya dan 78.9% berita di Kompas berisi dukungan terhadap kebijakan pemerintah.

Menentang Tirani: Mencari Alternatif
Pada era Soeharto terdapat tiga faktor utama penghambat kebebasan pers dan arus informasi: adanya sistem perizinan terhadap pers (SIUPP), adanya wadah tunggal organisasi pers dan wartawan, serta praktek intimidasi dan sensor terhadap pers. Faktor-faktor itu lah yang telah berhasil menghambat arus informasi dan memandulkan potensi pers untuk menjadi lembaga kontrol.
Wartawan Indonesia, selama 52 tahun, sejak Republik Indonesia berdiri, cuma mengenal satu organisasi wartawan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Organisasi ini setiap kali terperangkap dalam korporatisme negara. Negara mengkooptasi PWI dan menggunakannya sebagai operator untuk merepresi dan mengintimidasi pers. Praktis, wartawan Indonesia tidak memiliki organisasi yang bisa mewakili dalam memperjuangkan hak, melindungi dan meningkatkan profesinya.
Sebaliknya, wartawan justru dikontrol dan dilumpuhkan secara sistematis oleh PWI. Pemerintahan Soeharto telah menciptakan mekanisme kontrol efektif terhadap pers melalui tekanan untuk self cencorship, peringatan, teguran dan pembredelan. Namun kontrol yang paling efektif justru dilakukan oleh orang pers sendiri, melalui Dewan Pers serta PWI. Pengurus dua organisasi ini dengan sadar memfungsikan diri sebagai operator pemerintah dalam menekan pers.
Pada akhirnya tekanan memunculkan perlawanan, pemicunya justru pembredelan tiga media terkemuka Tempo, Detik, dan Editor, pada 21 Juni 1994. Berbeda dari berbagai pembredelan pers yang sering terjadi di Indonesia, penutupan tiga media itu, di luar dugaan, memunculkan reaksi perlawanan masyarakat. Ratusan wartawan bergabung dengan mahasiswa dan aktivis NGO melakukan demonstrasi pada hari-hari setelah pembredelan.
Khusus di kalangan wartawan, reaksi keras ditujukan kepada PWI. Sebagai satu-satunya organisasi wartawan yang ada, PWI tidak memrotes pembredelan itu, sebaliknya malah “bisa memahami” sikap yang diambil rezim Soeharto. Bukan rahasia lagi, PWI merupakan kepanjangan birokrasi Departemen Penerangan. Sehingga, bukannya membela kepentingan, hak-hak dan aspirasi wartawan, PWI justru menjadi mesin teror bagi wartawan. Kalangan wartawan muda yang tidak puas atas sikap PWI ini pada 7 Agustus 1994 mendeklarasikan terbentuknya AJI sebagai wujud sikap “menolak wadah tunggal wartawan” dan sebagai organisasi alternatif bagi wartawan.
Berdirinya AJI segera mengguncangkan hegemoni PWI, ini terbukti Departemen Penerangan dan PWI dengan sengit mencoba meniadakan kehadiran AJI. PWI memecat 13 anggotanya yang terlibat di AJI serta meminta perusahaan pers tidak mempekerjakan wartawan AJI. Belasan wartawan AJI disingkirkan dari kerja kewartawanan atau diminta mengundurkan diri. Pemimpin redaksi yang dianggap tidak sejalan dengan garis pemerintah serta merta bisa dicabut rekomendasinya dan hilang haknya sebagai pemimpin redaksi. “Pokoknya orang AJI tidak boleh jadi wartawan, mereka boleh kerja di perusahaan pers sebagai tukang sapu,” demikian ancam seorang pengurus PWI ketika mengintimidasi pemimpin redaksi D&R yang diketahui mempekerjakan orang AJI.
Kelahiran AJI memang dipacu oleh pembredelan Juni 1994. Namun embrionya dimulai ketika wartawan muda di sejumlah kota mendirikan forum-forum diskusi wartawan. Mereka adalah Forum Wartawan Independen di Bandung, Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta, Pers Club di Surabaya, dan Solidaritas Jurnalis Independen di Jakarta. Forum-forum wartawan yang berdiri awal 1990 an ini bersifat cair dan informal, karena untuk mendirikan organisasi formal wartawan di luar PWI, saat itu, hampir mustahil. Forum-forum diskusi wartawan semacam itu menjadi oase bagi kesumpekan wartawan yang menyadari mereka tak memiliki organisasi yang bisa menyuarakan aspirasi mereka.
Kecenderungan Rezim Soeharto mengkooptasi dan cuma mengakui satu organisasi bagi setiap sektor organisasi masyarakat, mulai mendapat perlawanan. Berdirinya organisasi alternatif untuk menolak ketentuan pemerintah juga terjadi sektor lain. Di kalangan buruh, pada 1992, berdiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) sebagai tandingan terhadap Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) milik pemerintah. Untuk menandingi Dharma Wanita, telah muncul sejumlah kelompok NGO perempuan. Di kalangan mahasiswa, dibentuk berbagai “komite”atau “kelompok solidaritas” untuk menandingi organisasi kemahasiswaan yang diakui pemerintah.
Berbagai kelompok alternatif itu menggalang jaringan oposisi. Mencoba tampil di lingkup politik mengambil alih fungsi partai politik dan parlemen yang telah bungkam lembaga eksekutif. AJI membangun jaringan di kalangan wartawan muda di berbagai daerah, juga melakukan training dan pelatihan kepada aktivis pers mahasiswa, serta mengorganisir aksi.
Selain menjadi organisasi alternatif, AJI juga menerbitkan media alternatif tanpa SIUPP, Independen, sebagai sikap menolak politik perizinan. Selain Independen terdapat media yang aktif menyebarkan informasi alternative seperti yang diterbitkan Pijar Indonesia, Kabar dari Pijar, media-media kampus serta bulletin terbitan NGO. Berbagi media tanpa SIUPP itu menjadi alternatif bagi pembaca yang tidak puas dengan isi berita media mainstream. Semula Independen diterbitkan sebagai newsletter bagi anggota AJI, dengan berita mengenai seputar pers. Pada perkembangannya Independen juga menyediakan ruang untuk berita-berita umum, khususnya untuk fakta-fakta yang tidak bisa disiarkan oleh pers mainstream. Independen menampung berita-berita hasil reportase wartawan AJI, yang tidak mungkin dicetak oleh pers mainstream.
Salah satu laporan investigatif Independen yang banyak mendapat reaksi adalah edisi nomor 10, terbit menjelang Hari Pers Nasional, Februari 1995. Dalam edisi itu, Independen mengungkap kepemilikan saham-saham Menteri Penerangan (saat itu) Harmoko dan keluarganya di beberapa media massa. Bagi kalangan pers, kabar Menteri Penerangan Harmoko memiliki saham di berbagai perusahaan pers, sudah banyak diperbincangkan, meskipun bisik-bisik.
Hantaman Krisis: Pers Menggeliat
Pers Indonesia semakin kehilangan nyali pasca pembredelan Tempo, Detik dan Editor. Khususnya periode setelah terjadi huru-hara Peristiwa penyerbuan kantor PDI, 27 Juli 1996 sampai dengan Pemilu 1997. Pers mainstream cuma berharap agar tetap selamat di hadapan kekuasaan yang gampang marah, akibat konfigurasi politik yang bergeser, sambil mengais keuntungan dari peluang pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan.
Pers mainstream yang “mati suri” selama tiga tahun (1994-1997), mulai menggeliat bangun pada awal 1998. Badai krisis moneter yang ikut melanda Indonesia pada akhir 1997 mempengaruhi kinerja pers. Banyak pers yang terancam bangkrut akibat nilai rupiah yang terjun bebas, mengakibatkan ongkos produksi harga kertas dan tinta mengangkasa. Manajemen penerbitan pers menerapkan penghematan total: jumlah halaman koran dikurangi, gaji wartawan dipangkas sampai ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi wartawan.
Dalam kondisi sulit akibat krisis moneter ini Pers Indonesia semakin ditekan. Ramainya aksi demonstrasi mahasiswa menuntut reformasi, yang kemudian menjadi berita di berbagai media, memicu tuduhan pemerintah bahwa Pers Indonesia tidak proporsional dalam memberikan gambaran sesungguhnya tentang situasi akhir-akhir ini. Intimidasi terhadap pers pada awal 1998 langsung disuarakan oleh Presiden Soeharto.
Bulan Januari 1998, Soeharto menuduh pemberitaan pers sebagai penyebab kepanikan masyarakat yang menyerbu toko dan supermarket untuk memborong bahan kebutuhan pokok (panic buying). Bulan Februari, seusai penandatanganan nota kesepakatan dengan International Monetary Fund (IMF), Soeharto menuduh pers Indonesia telah memanas-manasi situasi berkaitan dengan krisis moneter yang sedang terjadi dan menyebabkan rupiah semakin turun. Pernyataan itu ditegaskan lagi dalam sambutan pidato pertanggungjawaban presiden di depan Sidang Umum MPR, Maret 1998. Berbagai tekanan kepada pers itu tidak berujung pada pembredelan, mengingat pemerintahan Soeharto mulai goyah legitimasinya.
Namun rezim yang mulai sekarat itu masih mencoba menggertak pers dengan kasus sampul Soeharto sebagai “Raja Sekop” di majalah D&R, awal Maret 1998. Menteri Penerangan Hartono bermaksud menuntut D&R ke pengadilan karena melakukan penghinaan terhadap kepala negara, melecehkan konstitusi dan menurunkan martabat bangsa. Namun sebelum pengadilan berlangsung, D&R sudah terlebih dulu divonis. PWI menskorsing pemimpin redaksi D&R selama dua tahun. Kasus D&R ini kemudian mengambang dan tidak ada penyelesaiannya.

Berkah Internet: Pertarungan di Alam Maya
Sejak 1995, Internet memainkan peran penting dalam penyebaran informasi di kalangan aktivis dan pengakses internet. Demam internet di Indonesia dijangkitkan oleh kehadiran Apakabar, mailing-list yang dikelola oleh John McDougall dari Amerika. Melalui Apakabar berbagai pandangan disebarkan, dari yang paling radikal hingga puritan, dari aktivis pro-demokrasi sampai aparat intel-militer. Selain berisi polemik berbagai pendapat dan pandangan, Apakabar juga menyebarkan informasi dari media massa, dalam dan luar negeri, yang berkaitan dengan situasi terbaru di Indonesia.
Sukses Apakabar ini kemudian diikuti munculnya berbagai situs internet dan mailing-list yang dikelola para aktivis di Indonesia. Para wartawan eks-Tempo mengelola Tempo Interaktif, diikuti sejumlah mailing list seperti SiaR, KDPnet, AJInews, X-pos, Demidemokrasi, Indo-News.com, dll. Informasi yang disebarkan melalui internet mampu memuaskan masyarakat yang haus informasi, materi dari internet seringkali di down-load dan difotokopi sehingga bisa dibaca oleh mereka yang tidak memiliki akses ke internet.
Selain itu, sensor yang menjadi kebiasaan rezim Soeharto, dengan mem-black out halaman koran atau majalah asing yang memuat tentang Indonesia, tidak bisa diterapkan di internet. Materi yang paling banyak beredar di internet adalah menyangkut kekayaan Soeharto dan praktek KKN rezim Orde Baru, disamping diskusi tentang demokrasi, hak asasi manusia serta menebarkan gagasan oposisi. Selain itu melalui internet aktivis pro-demokrasi juga saling berbagi informasi serta melakukan koordinasi, seperti menentukan waktu dan tempat aksi unjuk rasa.
Setelah rezim Soeharto tumbang, media on-line yang berorientasi profit semakin tumbuh menjamur, seperti detik.com, mandiri.com, satunet.com, berpolitik.com, astaga.com. disamping itu sebagian besar media mainstream, seperti Kompas, Suara Pembaruan, Republika, Forum, dll., juga memiliki versi on-line.

Pers pasca jatuhnya Soeharto
Presiden Soeharto turun pada 21 Mei 1998, akibat krisis ekonomi dan karena arus informasi yang mengungkap kebobrokan pemerintahannya mengalir tanpa bisa dibendung-- melalui media alternatif dan internet. Selain itu, pers juga tidak lagi mau dibungkam. Saat-saat terakhir menjelang keruntuhannya, Presiden Soeharto mencoba mengintimidasi pers, dengan menuduh pers "tidak proporsional dan melakukan disinformasi”. Soeharto marah karena pers selalu menempatkan aksi demonstrasi mahasiswa dan tuntutan reformasi di halaman pertama. Biasanya pers Indonesia akan ciut nyalinya jika Soeharto marah, namun situasi memang sedang berubah.
Perubahan pun terbuka dengan mundurnya Soeharto. Bagi para jurnalis itu berarti peluang terwujudnya jaminan kebebasan pers. Menteri Penerangan yang baru, Junus Josfiah, segera merevisi ketentuan perizinan (SIUPP) dan mencabut ketentuan wadah tunggal organisasi wartawan.
Pemerintah tidak lagi bisa sewenang-wenang mencabut SIUPP—yang menjadi sangat mudah diperoleh. Lebih dari 1.600 SIUPP baru dikeluarkan periode Mei 1998-Agustus 1999, sebelum ketentuan SIUPP akhirnya dicabut, dengan disahkannya UU No.40 tahun 1999 tentang Pers pada September 1999. Bandingkan dengan era Soeharto yang cuma mengeluarkan 241 perizinan selama 32 tahun kekuasaannya.
Perubahan lain yang drastis adalah diakuinya hak wartawan untuk mendirikan organisasi baru di luar PWI. AJI setelah empat tahun diperlakukan sebagai organisasi ilegal, mulai diakui keberadaannya. Diikuti dengan lahirnya berbagai organisai wartawan baru seperti Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), PWI Reformasi, Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan lain-lain, yang jumlahnya mencapai 40. Memang terkesan ada inflasi organisasi wartawan dan penerbitan baru.
Tapi ini gejala wajar, semacam demam kebebasan yang sedang dirayakan masyarakat (sebagaimana munculnya partai-partai politik baru, yang jumlahnya pernah mencapai 108 partai-- dari semula 3 partai). Para wartawan yang lama terkungkung dalam satu wadah organisasi, menemukan momentum untuk mengaktualisasikan diri. Penerbitan pers yang semula dibatasi perizinan kemudian leluasa menerbitkan media. Di kota-kota kabupaten, bahkan kecamatan, terbit tabloid baru. Di Ujung Pandang, misalnya, yang semula cuma memiliki 5 penerbitan pers, kurang dari setahun melonjak mencapai lebih dari 45 penerbitan pers.
Banyak pengusaha “dadakan” menerbitkan penerbitan pers dengan nama-nama yang aneh atau lucu, yang mengesankan kurang serius, seperti Deru, Dobrak, Pantura, Amien Pos, Mega Pos, Posmo, X-file, Gugat (tabloid ini bermotto: trial by the press) Terbukti kemudian, banyak media yang cuma bertahan satu atau dua bulan, dan berhenti terbit.
Fenomena lain yang muncul, dan sempat memunculkan kekhawatiran kembalinya media partisan, adalah terbitnya sejumlah tabloid yang “berafiliasi” dengan partai politik. Media partai itu antara lain Amanat milik Partai Amanat Nasional (PAN), Duta Masyarakat milik Partai Kebangkitan bangsa (PKB), Demokrat dikelola oleh Partai Demokrasi-Perjuangan (PDI-P), Abadi milik Partai Bulan Bintang (PBB) dan Siaga yang dianggap corong Partai Golkar.
Berbeda dengan media partisan era demokrasi liberal pada tahun 1950-an, yang murni merupakan alat partai politik, media partisan jaman reformasi kali ini terbit dengan motif utama bisnis ketimbang politik, karena kelompok Jawa Pos Grup (Dahlan Iskan) lah yang mendanai penerbitan empat media parpol itu.
Pers Indonesia memang bisa lebih longgar menyampaikan informasi di era Presiden Habibie, namun kebebasan pers yang baru saja dinikmati itu bukan tanpa ancaman. Karakter rezim Habibie sulit diprediksi, mengingat sebagian besar pejabat pemerintah adalah “orang-orang Soeharto” juga. Sejumlah contoh menunjukkan rezim baru Habibie berupaya mengontrol pers. Pada bulan Juni 1998, Habibie melontarkan gagasan untuk menerapkan "sistem lisensi" pada wartawan, dan sebulan kemudian dia mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat (kedua usulan itu bias digagalkan, berkat gencarnya perlawanan melalui aksi oposisi).
Habibie juga meminta militer menindak keras aksi-aksi demonstrasi masyarakat. Bulan Juli 1998, acara Talk Show di stasiun Indosiar dihentikan secara tiba-tiba, oleh Menteri Sekretaris Negara (saat itu) Akbar Tanjung, ketika acara sedang disiarkan, karena dianggap terlalu lugas dalam mengritik Habibie. Tabloid Detak dan harian Merdeka dituntut oleh Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid, karena membongkar keterlibatan Syarwan dalam Peristiwa 27 Juli 1996 (penyerbuan kantor PDI).. Majalah Tajuk dituntut oleh Kodam Jaya atas tulisan tentang keterlibatan militer dalam kerusuhan 13-15 Mei 1998. Pemberitaan media yang gencar menyangkut penyadapan percakapan telepon antara Presiden Habibie dengan Jaksa Agung Andi M. Ghalib, telah menyebabkan beberapa pemimpin redaksi diperiksa oleh kepolisian.
Pada era ini jurnalisme radio mulai semarak, stasiun radio di Jakarta seperti Elshinta, Sonora dan Trijaya FM mulai memproduksi laporan berita. Langkah itu diikuti sejumlah stasiun radio di daerah seperti Nikoya, Banda Aceh. Permohonan untuk pendirian stasiun radio baru mencapai 32. Sedangkan untuk media televisi, meskipun lima stasiun TV yang terbelit utang, Departeman Penerangan sampai Maret 1999 mengeluarkan ijin siaran untuk delapan stasiun baru, enam diantaranya untuk siaran nasional.Persoalannya frekwensi yang tersedia untuk siaran nasional tinggal satu.
Dengan kemudahan memperoleh ijin menerbitkan media, berakibat muncul konflik manajemen di sejumlah media. Misalnya, sebagian awak majalah Gatra hengkang
mendirikan Gamma (Desember 1998), aksi serupa juga terjadi di harian Suara Pembaruan dengan terbitnya Suara Bangsa. Koran tertua Merdeka yang sebagian sahamnya diambil oleh oleh Jawa Pos Grup, ternyata menjadi bumerang, manajemen milik Dahlan Iskan itu kemudian menerbitkan Rakyat Merdeka setelah muncul ketidaksepahaman dalama manajerial.
Era kebebasan pers juga memunculkan ekses-ekses sensasionalisme, banyak tabloid baru menulis laporan spekulatif dan tidak mengindahkan kode etik, termasuk ramainya penerbitan media yang mengusung erotisme (cenderung pornografis). Sejumlah pemimpin redaksi tabloid erotis sempat di seret ke pengadilan pada Juni 1999, termasuk pemimpin redaksi majalah Matra, Riantiarno, yang divonis hukuman percobaan. Gaya jurnalisme agresif misalnya dipraktekkan oleh tabloid Warta Republik secara vulgar. Tabloid baru itu pada terbitan edisi Desember 1999 melaporkan “persaingan” mantan Wakil Presiden, Try Sutrisno, dan mantan Menteri Pertahanan, Edy Sudrajat, memperebutkan cinta seorang janda. Laporan itu semata-mata bersandar pada rumor, Warta Republik tidak berupaya melakukan konfirmasi atau wawancara kepada tiga figur tersebut.
Kebebasan pers Indonesia, kemudian, banyak dikecam sebagai “kelewat batas” dan chaotic. Keprihatinan terhadap rendahnya penghargaan pada etika pers, khususnya untuk tabloid-tabloid baru, ramai disuarakan. Sebagai reaksi atas kondisi pers yang terkesan liar dan tak terkontrol itu bermunculan lembaga-lembaga yang menerbitkan jurnal pengawas media (media watch). Pada saat yang sama pers Indonesia memang tidak memiliki lembaga yang mampu mengawasi etika pers. Dewan Pers (bentukan pemerintah), yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga pengontrol, tidak bisa berfungsi, karena kehilangan legitimasinya. Untuk merespon suara kecaman terhadap pers itu, Dewan Pers bersama sejumlah organisasi wartawan berupaya merumuskan kode etik bersama—yang menjadi patokan untuk seluruh organisasi wartawan. Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) itu, setelah melalui proses perdebatan yang cukup panjang, akhirnya bisa disepakati dan ditandatangani oleh wakil dari 26 organisasi wartawan pada 6 Agustus 1999.
Sementara itu, masyarakat pers Indonesia, sejak bergulirnya reformasi mulai menggagas untuk menyusun Undang-undang Pers baru guna membentengi kemerdekaan pers yang diperoleh. Sejumlah aktivis, pakar komunikasi, wartawan dan pengurus organisasi pers, pada akhir 1998 membentuk forum Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) yang kemudian menjadi motor penyusunan UU Pers baru. Setelah melalui rangkaian diskusi dan lobi panjang, akhirnya disahkan Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers 1999) pada 23 September 1999.
Dalam UU Pers 1999, Bab V Pasal 15, disebutkan tentang perlunya dibentuk Dewan Pers yang independen sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers. Selanjutnya Dewan Pers (lama) memfasilitasi proses pembentukan Dewan Pers Baru yang beranggotakan wakil-wakil wartawan, perusahaan pers dan tokoh masyarakat. Proses pembentukan Dewan Pers baru cukup rumit, khususnya dalam menentukan perwakilan dari wartawan, mengingat besarnya jumlah organisasi wartawan. Terdapat 121 nama calon anggota Dewan Pers yang diajukan oleh 33 organisasi wartawan dan tujuh organisasi perusahaan pers. Akhirnya, pada 22 Februari 2000 Badan Pekerja memutuskan sembilan nama sebagai pengurus Dewan Pers periode 2000-2003.

Pers dalam Ancaman Massa
Pers Indonesia memasuki fase baru, setelah sekian lama terpuruk dalam cengkeraman kontrol kekuasaan Soeharto, kini cengkeraman itu berwujud melalui ancaman publik. Tekanan dan ancaman di era Soeharto sangat efektif meskipun tidak langsung (remote) sedangkan ancaman massa bersifat fisik, sehingga lebih nyata. Pemakaian sarana koersif untuk menekan dan mengancam pers melalui pencabutan SIUPP meskipun lebih fatal, tetap terasa bukan ancaman nyata, sementara ancaman kekerasan dan teror massa jauh lebih konkrit dampaknya.
Era reformasi telah membuka kesempatan bagi pers Indonesia untuk mengekplorasi kebebasan. Dampak yang kemudian terlihat, kebebasan itu untuk sebagian media, bukannya diekplorasi melainkan dieksploitasi. Sejumlah kebingungan dan kejengkelan terhadap kebebasan pers di era reformasi ini bisa dipahami. Kini media bebas untuk mengumbar sensasi, informasi yang diedarkan adalah yang bernilai jual tinggi, dikemas dengan gaya sensasi. Akibat ketiadaan otoritas yang memiliki kewenangan untuk menegur atau menindak pers, maka “publik” kemudian menjalankan aksi menghukum pers sesuai tolok ukur mereka sendiri.
Era reformasi kini telah memproduksi media massa berorientasi populis, mengangkat soal-soal yang digunjingkan masyarakat. Akibatnya seringkali media massa menyebarkan informasi yang sebenarnya berkualifikasi isu, rumor bahkan dugaan-dugaan (hingga cacian dan hujatan). Pada ekstrim yang lain terdapat pula pers yang diterbitkan untuk tujuan politis: mempengaruhi dan membujuk pembacanya agar sepakat dan ikut dengan ideologi dan tujuan politisnya, atau bahkan menyerang dan membungkam pihak lawan.
Media massa sebagai penyalur informasi mengemas apapun yang bias diinformasikan, asalkan itu menyenangkan dan sedang menjadi gunjingan publik. Gaya media semacam ini kemudian mendapat reaksi sepadan dari kelompok masyarakat tertentu yang cenderung radikal dan tertutup, atau kelompok-kelompok yang mengklaim kebenaran sebagai milik mereka. Jika pemberitaan media tidak menyenangkan pihaknya atau kelompoknya, maka jalan pintasnya adalah melabrak dan mengancam—yang ternyata memang terbukti sangat efektif.Kasus pendudukan Jawa Pos (6 Mei 2000) menunjukkan, betapa pers tidak berdaya manakala gerombolan orang (massa Banser NU) memaksakan pendapatnya terhadap koran tersebut. Jawa Pos bertekuk lutut dan tergopoh meminta maaf, menyatakan pemberitaannya salah. Tidak ada pengujian secara adil dan logis menyangkut kesalahan atau ketidaksalahan Jawa Pos terhadap berita menyangkut Presiden Abdurrahman Wahid atau NU.
Kisah lain menimpa SCTV, stasiun TV swasta itu harus menghentikan penayangan opera sabun yang sangat populer, Esmeralda, setelah 60 orang dari Front Pembela Islam (FPI) berunjukrasa ke SCTV (4 Mei). Telenovela itu dianggap secara sengaja menghina Islam, memberikan gambaran palsu dan menyesatkan kepada penontonnya, karena salah satu tokoh dalam film tersebut bernama Fatimah. Di kalangan Islam, Fatimah dikenal sebagai nama putri Nabi Muhammad SAW dan figur yang dihormati, sementara Fatimah dalam Esmeralda merupakan antagonis yang berperangai buruk. Tawaran SCTV untuk mengganti nama tokoh Fatimah ditolak FPI, vonis telah diputus: Esmeralda yang digemari banyak penonton itu tidak boleh disiarkan.
Sebelumnya sejumlah wartawan dan media sempat merasa terteror dengan perangai kelompok yang menamakan diri Laskar Jihad. Organisasi ini telah mengancam, melakukan kekerasan terhadap wartawan yang ingin meliput kegiatannya. Selain mengancam secara fisik maupun teror psikologi, lascar yang gemar mengacungkan pedang itu juga diskriminatif terhadap wartawan perempuan dan wartawan non muslim. Tiga wartawan sempat disekap dan dianiaya di lokasi kamp latihan mereka di Desa Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal Bogor (9 April).
Tabloid Semanggi beberapa waktu sebelumnya pernah diancam dibakar oleh Laskar Jihad karena pemasangan foto kelompok ini pada edisi No. 19. Laskar ini merasa tersinggung karena fotonya dimuat dalam pemberitaan mengenai NII. Laskar Jihad menuntut agar tabloid Semanggi meminta maaf dan mengklarifikasi. Ancaman serupa menimpa harian Radar Bogor. Koran ini, pada 9 April, didatangi satu truk anggota Laskar Jihad dengan membawa senjata pedang dan pisau komando. Mereka marah karena Radar Bogor dinilai telah menyebarkan berita yang mengadu domba antara laskar jihad dengan masyarakat Kayumanis (lokasi latihan) dan aparat keamanan setempat. Tekanan massa Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS) terhadap Radio PTPN Rasitania, Solo, sempat menghentikan siaran radio tersebut selama 27 jam. Sekitar 300 anggota FPIS protes atas siaran dialog interaktif berjudul “Usaha Mengatasi Konflik Antar Umat Beragama” pada 24 Februari.

Kebebasan pers: Pers Mengatur Sendiri
Kebebasan memunculkan berbagai persoalannya sendiri, yang lebih kompleks ketimbang era tirani kekuasaan.. Kebebasan Pers yang kini berkembang di Indonesia, telah ditanggapi secara negatif oleh sejumlah pihak, karena dianggap telah “bebas terlampau jauh”. .Ekses negatif kebebasan pers saat ini terlihat semakin nyata dengan banyak bermunculannya media partisan, sensasional, termasuk yang menonjolkan erotika. Fenomena lainnya adalah munculnya banyak media yang mengusung asas jurnalisme alakadarnya dan kurang menghargai etika. Banyak pula muncul pemodal melakukan akrobat dalam bisnis pers: menerbitkan media, dua bulan kemudian ditutup lantaran tidak laku, kemudian menerbitkan media baru lainnya.
Seserius apakah ekses negatif kebebasan pers saat ini? Memang ada soal ketika menyangkut pemberitaan konflik antar golongan atau etnis (seperti kasus Ambon), sebagian media telah memposisikan diri sebagai corong kelompok tertentu. Ada pula media yang diterbitkan semata-mata sebagai alat menyerang atau membela orang-orang tertentu. Namun justru itu lah resiko demokrasi: munculnya sejumlah pers yang buruk. Sebagaimana bertebaran pula gagasan-gagasan buruk. Tantangan di Indonesia kini adalah, pers yang bermutu dituntut untuk mengarahkan dan memperluas pembacanya, justru agar masyarakat tidak membaca media yang buruk. Agar dalam market place of ideas ide-ide baik menang terhadap gagasan buruk.
Setelah halangan struktural kebebasan pers (regulasi pemerintah) berhasil disingkirkan, maka kebebasan pers itu semata-mata berhadapan dengan batas toleransi masyarakat. Opini publik lah yang akan membatasi, sejauh mana pers boleh bebas Tidak bisa dielakkan bakal ada benturan kepentingan dan memunculkan ketidakpuasan satu pihak Ketika kebebasan berpendapat seseorang merugikan pihak lain, maka satu-satunya penyelesaian adalah melalui pengadilan—yang diharapkan bisa mengeluarkan keputusan yang bijaksana—setelah melalui perdebatan yang luas. Sayangnya, ditengah Kegan rungan terhadap kebebasan yang menggebu saat ini, hukum belum siap mengantisipasinya--baik hukum untuk menggebuk pelaku kekerasan maupun menindak media yang kurang ajar. Akibatnya tirani masih bias bersimaharajalela, dan pers menjadi sasaran empuk untuk melampiaskan kejengkelan akan kebebasan.
Situasi itu merupakan produk langsung dari hukum yang vakum. Bukan saja aparatnya sedang kehilangan wibawa, melainkan perangkat aturannya juga belum tersedia secara memadai. Oleh karena itu, pers Indonesia dituntut untuk bisa
mengatur atau mengontrol sendiri (self regulated), sesama sejawat pers saling mengingatkan. Atau setidaknya mematuhi ketentuan yang diatur dalam kode etik pers, dan menempatkan lembaga semacam Dewan Pers menjadi “polisi” yang diikuti teguran atau peringatannya. Jika tidak, apa boleh buat, control masyarakat, seperti pendudukan kantor media, akibat tidak puas atas pemberitaan pers bakal akan terus terjadi.

Opini Publik

2010-09-23T08:48:00.000-07:00

Pengertian Opini Publik
Menurut Cultip dan Center dalam sastropoetro (1987), opini adalah suatu ekspresi tentang sikap mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversial. Opini timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah yang kontroversial, yang menimbulkan pendapat yang berbeda-beda. Dimana opini tersebut berasal dari opini-opini individual yang diungkapkan oleh para anggota sebuah kelompok yang pandangannya bergantung pada pengaruh-pengaruh yang dilancarkan kelompok itu.
Opini-opini individual tersebut kemudian dikenal dengan istilah opini publik. Karena Opini Publik terbentuk dari intregasi “personal opinion” banyak orang, maka Opini Publik cenderung telah bermukim pada suatu masyarakat yang melembaga, yang telah lengkap dengan mekanisme kepemimpinan maupun pengawasan komunikasi. Dengan kata lain Opini dan Opini Publik dilihat oleh Bogardus secara lembaga sentries dan liberal.
Leonard W. Doob yang sering dikutip oleh para ahli, mengemukakan : “..Publik opinion refrs to people’s attitudes on an issue when they are members of the same sosial group”.
Doob disini memberi tekanan kepada sikap (“attitude”) sebagai sesuatu yang bernilai psikologis terhadap sesuatu isyu, manakala mereka (dalam arti “people”) menjadi anggota dari kelompok sosial yang sama. Lalu Doob mempertanyakan, kelompok mana yang terlibat, isyu yang mana yang terlibat dan mengapa masyarakat memberi respon terhadap isyu tersebut.
Seperti ilmu sosial lainnya, definisi opini publik (pendapat umum) sulit untuk dirumuskan secara lengkap dan utuh. Ada berbagai definisi yang muncul, tergantung dari sisi mana kita melihatnya :
Ditinjau dari Ilmu Sosiologi, opini publik diartikan sebagai kekuatan yang ada dalam masyarakat (William G. Summer). Di sini kekuatan bukan berasal dari pendapat perorangan, melainkan norma atau mitos yang ada dalam masyarakat. Definisi ini menjelaskan bahwa jika suatu pendapat dianut oleh banyak orang, maka diasumsikan bahwa pendapat itu benar.
Ilmu Komunikasi mendefinisikan opini publik sebagai pertukaran informasi yang membentuk sikap, menentukan isu dalam masyarakat dan dinyatakan secara terbuka. Opini publik sebagai komunikasi mengenai soal-soal tertentu yang jika dibawakan dalam bentuk atau cara tertentu kepada orang tertentu akan membawa efek tertentu pula (Bernard Berelson).
Sementara Ilmu Psikologi mendefinisikan opini publik sebagai hasil dari sikap sekumpulan orang yang memperlihatkan reaksi yang sama terhadap rangsangan yang sama dari luar (Leonard W. Doob)
Opini publik memiliki karakteristik sebagai berikut :
1. dibuat berdasarkan fakta, bukan kata-kata
2. dapat merupakan reaksi terhadap masalah tertentu, dan reaksi itu diungkapkan
3. masalah tersebut disepakati untuk dipecahkan
4. dapat dikombinasikan dengan kepentingan pribadi
5. yang menjadi opini publik hanya pendapat dari mayoritas anggota masyarakat
6. opini publik membuka kemungkinan adanya tanggapan
7. partisipasi anggota masyarakat sebatas kepentingan mereka, terutama yang terancam.
8. memungkinkan adanya kontra-opini.
2. Proses Pembentukan Opini Publik
Proses terbentuknya opini publik melalui beberapa tahapan yang menurut Cutlip dan Center ada empat tahap, yaitu :
1. Ada masalah yang perlu dipecahkan sehingga orang mencari alternatif pemecahan.
2. Munculnya beberapa alternatif memungkinkan terjadinya diskusi untuk memilih alternatif
3. Dalam diskusi diambil keputusan yang melahirkan kesadaran kelompok.
4. Untuk melaksanakan keputusan, disusunlah program yang memerlukan dukungan yang lebih luas.
Selain itu, opini publik muncul karena adanya isu yang kontroversial. George Carslake Thompson mengemukakan bahwa publik tertentu yang menghadapi isu yang kontroversial dapat mengeluarkan reaksi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan kondisi yang juga berlainan. Perbedaan itu disebabkan oleh tiga hal, yaitu :
1. Perbedaan pandangan terhadap fakta.
2. Perbedaan perkiraan tentang cara mencapai tujuan.
3. Perbedaan motif yang serupa guna mencapai tujuan.
Erikson, Lutberg dan Tedin mengemukakan adanya empat tahap terbentuknya opini publik :
1. Muncul isu yang dirasakan sangat relevan bagi kehidupan orang banyak
2. Isu tersebut relatif baru hingga memunculkan kekaburan standar penilaian atau standar ganda.
3. Ada opinion leaders (tokoh pembentuk opini) yang juga tertarik dengan isu tersebut, seperti politisi atau akademisi
4. Mendapat perhatian pers hingga informasi dan reaksi terhadap isu tersebut diketahui khalayak.
Seorang sosiolog dan ahli komunikasi Jerman, Ferdinand Tonnies, juga mengemukakan tiga tahap pembentukan opini publik berikut ini :
1. Luftartigen Position, yaitu posisi bagaikan angin yang merupakan tahap masukan yang masih semrawut.
2. Fleissigen Position, yaitu tahap pembicaraan yang mulai terarah untuk membentuk pikiran yang jelas dan menyatu. Pada tahap ini isu bisa disetujui bisa juga tidak.
3. Festigen Position, yaitu tahap yang dapat menyatukan pendapat anggota kelompok dari tahap-tahap sebelumnya.
Opini publik sudah terbentuk jika pendapat yang semula dipertentangkan sudah tidak lagi dipersoalkan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa opini publik merupakan hasil kesepakatan mutlak atau suara mayoritas setuju, karena kepada para anggota diskusi memang sama sekali tidak dimintakan pernyataan setuju. Opini publik terbentuk jika dalam diskusi tidak ada lagi yang menentang pendapat akhir karena sudah berhasil diyakinkan atau mungkin karena argumentasi untuk menolak sudah habis.
Berdasarkan terbentuknya opini publik, kita mengenal opini publik yang murni. Opini publik murni adalah opini publik yang lahir dari reaksi masyarakat atas suatu masalah (isu). Sedangkan opini publik yang tidak murni dapat berupa :
1. Manipulated Public Opinion, yaitu opini publik yang dimanipulasikan atau dipermainkan dengan cerdik
2. Planned Public Opinion, yaitu opini yang direncanakan
3. Intended Public Opinion, yaitu opini yang dikehendaki
4. Programmed Public Opinion, yaitu opini yang diprogramkan
5. Desired Public Opinion, yaitu opini yang diinginkan
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Publik
Opini publik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :
 Pendidikan
Pendidikan, baik formal maupun non formal, banyak mempengaruhi dan membentuk persepsi seseorang. Orang berpendidikan cukup, memiliki sikap yang lebih mandiri ketimbang kelompok yang kurang berpendidikan. Yang terakhir cenderung mengikut.
 Kondisi Sosial
Masyarakat yang terdiri dari kelompok tertutup akan memiliki pendapat yang lebih sempit daripada kelompok masyarakat terbuka. Dalam masyarakat tertutup, komunikasi dengan luar sulit dilakukan.
 Kondisi Ekonomi
Masyarakat yang kebutuhan minimumnya terpenuhi dan masalah survive bukan lagi merupakan bahaya yang mengancam, adalah masyarakat yang tenang dan demokratis.
 Ideologi
Ideologi adalah hasil kristalisasi nilai yang ada dalam masyarakat. Ia juga merupakan pemikiran khas suatu kelompok. Karena titik tolaknya adalah kepentingan ego, maka ideologi cenderung mengarah pada egoisme atau kelompokisme.
 Organisasi
Dalam organisasi orang berinteraksi dengan orang lain dengan berbagai ragam kepentingan. Dalam organisasi orang dapat menyalurkan pendapat dan keinginannya. Karena dalam kelompok ini orang cenderung bersedia menyamakan pendapatnya, maka pendapat umum mudah terbentuk.
 Media Massa
Persepsi masyarakat dapat dibentuk oleh media massa. Media massa dapat membentuk pendapat umum dengan cara pemberitaan yang sensasional dan berkesinambungan.
4. Hukum Pembentukan Opini Publik
Leonard Doob mengidentifikasikan ciri-ciri sikap yang dimiliki rakyat. Ia mendasarkan kesimpulan ini berdasarkan hasil penelitian pada polling tahun 1939-1941 di Amerika Serikat. Hukum yang dirumuskan dari jalan pikiran Hadley Cantrill ini, masih sangat relevan untuk diketengahkan pada masa sekarang ini.
1. Pendapat bisa sangat sensitif terhadap beberapa masalah
2. Kejadian luar biasa dapat membuat orang berubah pendapat dari ekstrim yang satu ke ekstrim yang lain.
3. Pendapat lebih banyak dipengaruhi oleh kejadian daripada kata-kata.
4. Pernyataan yang diberikan secara lisan akan mempunyai pengaruh jika opini masih samar-samar.
5. Pendapat umum tidak bersifat menghindari masalah, tapi memberikan reaksi.
6. Suatu pendapat biasanya dikombinasikan dengan kepentingan pribadi.
7. Jika kepentingan pribadi ikut terlibat, maka pendapat yang bersangkutan akan sukar diubah.
8. Partisipasi pendapat muncul jika kepentingan pribadi terancam.
9. Jika kepentingan pribadi terlibat, maka (dalam masyarakat demokratis) pendapat umum mendahului sikap resmi pemerintah.
10. Jika suatu pendapat (meski didukung mayoritas kecil) tidak didukung oleh kenyataan, maka pendapat umum mudah berubah.
11. Pada saat masyarakat mengalami krisis, mereka akan loyal dan bersedia menderita jika mereka masih memiliki kepercayaan kepada pimpinannya. Tapi begitu kepercayaan tidak ada lagi, maka toleransi pun hilang.
12. Pendapat umum akan lebih toleran terhadap kritik atas dirinya jika mereka merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
13. Orang akan mempunyai lebih banyak pendapat tentang tujuan suatu tindakan ketimbang cara mencapai tujuan.
14. Jika suatu pendapat umum lebih dipengaruhi oleh keinginan daripada volume informasi, maka ia akan mudah berubah.
15. Dalam masyarakat yang demokratis, pendapat umum sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan volume informasi.
16. Dimensi psikologis dalam suatu opini mempunyai peranan penting dalam hal pengarahan, intensitas dan kedalaman.
17. Walaupun pendapat umum selalu bersesuaian, banyak hal yang tidak bersesuaian akan lebih jelas kebenarannya apabila cara berpikir diteliti dan prinsip-prinsip penilaian telah ditemukan da daripadanya opini khusus tersimpulkan.

HUMAS

2009-04-14T09:44:00.001-07:00

A.SeJarah PR di Indonesia

Alwi Dahlan pada konvensi Humas tahun 1944, Sejarah Humas di Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika Bung Karno memutuskan menunda siding PPPKI ketika memberikan keterangan Pers mengenai pemilihan Presiden sebelum merumuskan UUD. Menurut M. Linggar : Praktik Humas sudah ada sejak zaman Mataram atau Sejak Panembahan senopati mengumumkan bahwa ia dan keturunannya merupakan pasangan dan mendapatkan lindungan dari Ratu Pantai Selatan, hal ini dibuat untuk menyaingi adipati-adipati pantai utara yang lebih bisa mendapat restu Para Wali.
Tapi Kita sepakat dalam keotentikan sejarah maka Humas Otentik sejak proklamasi 17 Agustus 1945, proyek mercusuar membentuk citra dengan adanya Radio Republik Indonesia dan TVRI. Dalam perkembangannya ada DEPPEN, Setneg, Jubir, DEPKOMINFO dan lain-lain. Di era modern maka Banyak orang meminta bantuan kepada PR Consultants Contoh John Hopkins, Inscore Adcom dll.

B.Humas dan Opini Publik

Pengertian/Difinisi Humas (PR)

1.Hubungan masyarakat atau Public Relations adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling Pengertian antara sebuah lembaga/institusi dengan masyarakat.
2.Humas (PR) adalah sebuah seni sekaligus ilmu sosial dalam menganalisa kecenderungan, meramalkan konsekuensinya, memberikan pengarahan kepada pimpinan institusi/lembaga dan melaksanakan program-program terencana yang dapat memenuhi kepentingan baik institusi maupun lembaga tersebut maupun masyarakat yang terkait.
Pada hakekatnya makna dari "hubungan masyarakat" (humas, kehumasan, public relations) adalah prilaku atau sikap untuk menjadi tetangga dan warga yang baik (to be a good neighbour and citizen).
Pengertian PR menurut British Institute of Public Relation (IPR) :
“ Public relations practice is the planned and sustained effort to established and maintain goodwill and mutual understanding between an organization and the public interest.
Pengertian PR menurut Roy Blumenthal “PR adalah Seni membina pribadi seseorang, hingga taraf yang mampu dimana ia bisa menghadapi keadaan darurat kehidupan termasuk psikologi, bisnis, Lembaga, pemerintah, baik yang menguntungkan ataupun tidak “.
"Public Relations merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasikan kebijaksanaan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk meraih pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya" (Scott M. Cutlip dan Allen H. Center " Efektif Public Relations", 1982).
Dalam arti luas HR berarti komunikasi yang persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan sehingga menimbulkan kepuasan kedua belah pihak. Jadi sesuai dengan prinsip Win-Win yang diajarkan oleh Steven Covey pada Seven Habits.
Dalam arti sempit penekanan HR pada situasi kerja atau dalam bidang organisasi (kelompok) bertujuan menggugah kegairahan dan kegiatan bekerja, kerja sama yang produktif yang diwarnai dengan rasa bahagia dan puas hati. Normat R.F. Meier mengemukakan: "HR dapat berfungsi untuk menghilangkan rintangan-rintangan komunikasi, mencegah salah pengertian dan mengembangkan segi konstruktif sifat manusia".

•Tujuan Humas
Menurut Dra. Mardiyani F. Kuncoro (alumnus jurusan Komunikasi Universitas Indonesia, pengajar Komunikasi Bisnis/pemasaran dan Account Manager pada Kiat Komunika, Marketing Communication Agency) dalam makalahnya yang berjudul "Introduction to Public Relations", tujuan yang ingin dicapai dalam pekerjaan kehumasan tergolong dua golongan besar yaitu:
A. Komunikasi Internal (personil/anggota institusi)
1. Memberikan informasi sebanyak dan sejelas mungkin mengenai institusi.
2. Menciptakan kesadaran personil mengenai peran institusi dalam masyarakat.
3. Menyediakan sarana untuk memperoleh umpan balik dari anggotanya.

B. Komunikasi Eksternal (masyarakat)
1. Informasi yang benar dan wajar mengenai institusi.
2. Kesadaran mengenai peran institusi dalam tata kehidupan umumnya dan pendidikan khususnya.
3. Motivasi untuk menyampaikan umpan balik.
Maksud dan tujuan yang terpenting dari PR adalah mencapai saling pengertian sebagai obyektif utama. Pujian citra yang baik dan opini yang mendukung bukan kita yang menentukan tetapi feed back yang kita harapkan. Obyektif atau tujuan PR yaitu “Pengertian". "The object of PR is not the achievement of a favourable image, a favourable climate of opinion, or favourable by the media". PR is about achieving an UNDERSTANDING.
Tujuan utama penciptaanp engertian adalah mengubah hal negatif yang diproyeksikan masyarakat menjadi hal yang positif. Biasanya dari hal-hal yang negatif terpancar: hostility, prejudice, apathy, ignorance. Sedangkan melalui pengertian kita berusaha merubahnya menjadi: sympathy, acceptance, interest dan knowledge.
Penelitian yang diadakan oleh International Public Relations Association (IPRA) pada tahun 1981 menyimpulkan bahwa pada umumnya fungsi PR/humas masa kini meliputi 15 pokok yaitu:
1. Memberi konseling yang didasari pemahaman masalah prilaku manusia.
2. Membuat analisis "trend" masa depan dan ramalan akan akibat-akibatnya bagi institusi.
3. Melakukan riset pendapat, sikap dan harapan masyarakat terhadap institusi serta memberi saran tindakan-tindakan yang diperlukan institusi untuk mengatasinya.
4. Menciptakan dan membina komunikasi dua-arah berlandaskan kebenaran dan informasi yang utuh.
5. Mencegah konflik dan salah pengertian
6. Meningkatkan rasa saling hormat dan rasa tanggung jawab sosial.
7. Melakukan penyerasian kepentingan institusi terhadap kepentingan umum.
8. Meningkatkan itikat baik institusi terhadap anggota, pemasok dan konsumen.
9. Memperbaiki hubungan industrial.
10. Menarik calon tenaga yang baik agar menjadi anggota serta mengurangi keinginan anggota untuk keluar dari institusi.
11. Memasyarakatkan produk atau layanan.
12. Mengusahakan perolehan laba yang maksimal.
13. Menciptakan jadi diri institusi.
14. Memupuk minat mengenai masalah-masalah nasional maupun internasional.
15. Meningkatkan pengertian mengenai demokrasi.
• Jenis Pekerjaan PR
Dra. Mardiyani F. Kuncoro dalam makalahnya yang berjudul "Introduction to Public Relations" juga menuliskan jenis pekerjaan PR ada 19 macam, diantaranya yaitu:
1. Writing (articles, pamphlets, press release)
2. Print production/distribution/promotion
3. Film or audio-visual production
4. Exhibition and displays production
5. Advertising
6. Hubungan komunikasi dengan media, radio, TV
7. Konfrensi dan Pertemuan Publik
8. Hubungan Parlementer
9. Hubungan dengan pemerintah
10. Hubungan dengan kelompok interest tertentu
11. Hubungan dengan industri dan komersial
12. Hubungan komunitas
13. Hubungan internasional
14. Hubungan dengan pekerja
15. Hubungan dengan donatur
16. Survey atau penelitian ummat
17. Komunikasi dari publik ke kinerja organisasi
18. Merencanakan, menganggar and mengatur program kerja PR
19. Formulasi kebijakan PR
20. Yang paling modern yaitu Teknologi Informasi seperti internet, intranet, e-mail, homepage (berandawarta), FTP, IRC, DLL.
Kesalahan umum yang terjadi adalah program humas dianggap sebagai program jangka pendek, dan program penanggulangan reaktif saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kala hubungan dengan masyarakat menjadi buruk.

Test

2009-02-01T20:20:00.000-08:00

Thx my souLmates

2008-06-06T10:48:00.001-07:00

sbLmx aq mo mnta maaph bwt souLmates aq, kRna aq dah bwt mRka kcwa, aq menggagaLkan Rencna Xan bwt ngeRayain uLth aq,,
sbLm xan muLai acRax aq dah pLg dLuan,,

tp haRi ne (jum'at 6 juni 08) xan dah byaR utang bwt ngeRjain aq,,
puLang dR kunjngn k Riau mandiRi, xan bwt suRpRise (beneR gag tLisanx??),, pas aq kLuaR dR toiLet, xan kejutkn aq dgn mmbawa kue uLg thn yg d atasx ada Li2n bR angka 20,,sambL nyanyi Lagu sLmat uLg thn bwt aq, dan it pRtanda aq dah kpLa 2,, wah g tRasa ja,,, (untng g dkampung2,, kLo dkmpung2, usia segini dah nimang anak 2,, ho..ho,)

eh Lanjtn cRtax,, pas aq mw tiup Li2nx,, tiba2 "pLok!!" sbutiR tLoR mendaRat muLus dkpaLaq,, teRsangka utamax adaLah ITO,, awas ya!!!

Bkn hnya it aja,, tLoR2 Laenx pun mndaRt Lg, bkn hanya dgn muLusx, tp dgn kasaRx nempLok d punggungq,, "aauww!!!" dan yg ne, tRsangkax adaLh mbenk,, bupati stRezZ, dsaR,,

Tp waLopn aq dah kyk oRg giLa bw amis,, tp aq seneng..,
xan msh mw ngeRayain uLtah aq,,, thx y pLend., Luv u aLL,,

Thax foR:
ito adk ipaRq
mbenk bupatiq
tu2t adk duRhakaq
engga adkq
fani adkq
Lia adkq
adk2q dR kom 07 (maaph g bsa d absenin 1/1)

speciaL thx foR my souLmates, souL usiL
Dyah
niLa
saRi
deLa
i Luph u gaLs,,
thx bwt smax :-)

Tes uji coba

2008-06-06T10:20:00.001-07:00

aq cb ngRim ne posting pke hape,,

bsa ga ya?

harau in love

2008-06-02T05:07:00.000-07:00

haRau in Love

media massa

2008-05-23T01:44:00.005-07:00

Peranan Media Massa

Salah satu peranan media adalah mempengaruhi sikap dan perilaku orang/public. McDevitt (1996: 270) mengatakan, “Media cukup efektif dalam membangun kesadaran warga mengenai suatu masalah (isu).” Lindsey (1994: 163) berpendapat, “Media memiliki peran sentral dalam menyaring informasi dan membentuk opini masyarakata.” Sedangkan para pemikir sosial seperti Louis Wirth dan Talcott Parsons menekankan pentingnya media massa sebagai alat kontrol sosial.

Ketika menyerbu Irak pada bulan Maret 2003, salah satu unit penting yang disiapkan oleh militer Amerika Serikat adalah ‘media centre’ yang berada satu atap dengan Command and Control Centre di Qatar. Dari media centre ini, militer Amerika secara berkala memberika penjelasan tentang operasi mereka. Pemerintah Bush sadar betul bahwa unit ini, dalam banyak hal, akan membantu posisi politik mereka –baik di dalam negeri, maupun di mata dunia. Jadi, AS melancarkan perang simultan: perang piranti keras (hardware) berupa pengerahan perangkat militer, dan perang piranti lunak (software) –dalam hal ini ‘perang media massa’.

Para pemegang kekuasaan menyadari betul bahwa media massa, wartawan, jurukamera, jurufoto, perlu ‘dijadikan teman’ karena mereka memegang senjata yang jauh lebih penting dari perangkat perang yang mereka kerahkan di Irak, Afghanistan, Bosnia, dsb.

Tak sampai seminggu lalu, Presiden SBY mengundang para wartawan untuk ‘makan durian’ di satu kebun durian tak jauh dari Bogor. Apakah ini pul-kumpul omong kosong belaka? Tentu tidak. Para penasihat SBY tahu persis bahwa ‘mesin pencitraan 2009’ harus mulai bekerja sekarang dengan memanfaatkan media massa. SBY harus sudah mulai sering tampil di layar TV, terdengar di radio, terpampang di suratkabar, majalah, dsb. Sebab, pemilihan presiden 2009 ‘tidak lama lagi’.

Kemudian, kita lihat begitu banyak universitas, akademi, sekolah tinggi, pesantren, kursus-kursus, dll, yang mengiklankan diri di berbagai jenis media massa menjelang masa penerimaan mahasiswa baru. Ini semua mereka lakukan karena kesadaran bahwa media massa berperan penting untuk menjaring calon mahasiswa.

Segelintir contoh di atas terjadi karena kesadaran akan besarnya peranan media massa.

mata yang paling indah

2008-05-23T01:44:00.003-07:00

mata yang paling indah
hanya mataku......

ibarat lirik lagunya titi dj,,, coba cari mata siapa yang paling indah???
kirim jawabannya melalui mengirimkan komentar kamu,,,, buruan ya,,,,

senyum manizzzz.....

2008-05-23T01:39:00.000-07:00

di cari senyum termanis,,,,

ayo temukan pada gambar di sebelah,,,
lalu kirim jawabannya melalui komentar kamu,,,

ayo menulis,,,!!!!

2008-05-23T01:30:00.000-07:00

Tips menulis di media massa

Anda sudah menulis artikel untuk kolom opini di surat kabar namun seringkali di tolak? Atau Anda baru akan memulai untuk mengirimkan artikel ke surat kabar atau majalah ? Tulisan berikut barangkali akan menjembatani beberapa kesulitan sehingga artikel Anda atau analisis Anda bisa sering dimuat.Beberapa ciri dari harian dan majalah penting untuk diingat sehingga saat memulai menulis sudah terbayangkan siapa pembacanya dan bagaimana skope medianya.

Tips di bawah ini tentu tidaklah lengkap dan bukanlah aksioma yang harus diikuti. Namun tips ini sekedar rambu-rambu yang bisa memberikan sedikit panduan mengenai menulis di media massa.

1. Aktual

Surat kabar atau majalah mingguan memiliki ciri utama aktual. Harian seperti Kompas atau Republika sangat terikat dengan waktu. Harian mencerminkan berita dan informasi setiap hari. Berita hari ini akan menjadi basi pada keesokan harinya. Koran hari ini tidak akan menjadi panduan lagi pada keesokan harinya. Jadi artikel dan opini di dalamnya pun harus dan biasanya aktual dengan kejadian yang sedang muncul. Misalnya, artikel mengenai sistem pencarian pesawat hilang akan sangat bermanfaat sekarang untuk menjelaskan mengapa di abad satelit ini sebuah pesawat AdamAir dengan 100 penumpang lebih telah beberapa hari tidak terlacak. Dengan sendirinya sebuah tulisan yang aktual dan lagi hangat dibicarakan kans untuk dimuat akan semakin besar.

2. Ringkas dan Jelas

Selain aktual, sebuah artikel diharapkan oleh pembacanya ringkas dan jelas. Ringkas artinya pembahasannya mengenai sebuah topik dilakukan secara garis besar, tidak sampai detail. Rincian angka atau teori yang teknis tidak perlu dibahas apalagi kajian mengenai teori yang berbeda-beda. Cukup satu pendekatan dan terangkan. Jelas artinya tulisan itu mencerminkan judul. Tulisan di sebuah harian karena biasanya berlaku hanya 24 jam maka uraiannya perlu sebuah kejelasan. Misalnya, tulisan dengan topik skenario hilangnya AdamAir dijelaskan dengan meminjam perbincangan para pakar mulai skenario karena cuaca buruk, skenario ledakan bom dan skenario human error. Perbincangan mengenai topik akan menarim sepanjang pesawat masih belum ditemukan.

3. Paragraf yang jelas

Sebaiknya sebuah artikel menggunakan sub judul dengan paragraf yang jelas. Paragraf mencerminkan langkah-langkah untuk menjelaskan pendapat, atau argumentasi. Sub judul kecil akan sangat membantu pembaca merangkum dengan cepat. Perlu diingat bahwa artikel di media massa bukan uraian akademis maka dibayangkan pula pembacanya bisa menjangkau semua lapias. Editor rubrik artikel ini sadar akan bayangan mengenai pembacanya ketika menerima sebuah artikel. Tidak hanya paragraf itu menjelaskan pembukaan, batang tubuh tetapi juga kesimpulan.

4. Pikirkan panjang tulisan

Sebuah tulisan di surat kabar biasanya berkisar antara empat sampai lima setengah halaman A4 dengan format dua spasi. Empat halaman sudah dianggap cukup tetapi lebih dari enam halaman dianggap bisa terlalu panjang. Ketentuan ini tentu tidak kaku tergantung kondisi pembahasan artikelnya apakah memang sangat menarik perhatian pembaca.

5. Sertakan CV singkat

Sebuah keterangan mengenai siapa Anda akan sangat banyak membantu editor untuk memutuskan apakah artikel ini ditulis seorang awam atau seorang pakar atau peneliti. Seorang spesialis di bidang teknologi penerbangan akan sangat besar kans nya untuk dimuat jika menguraikan soal teknis mengenai hilangnya pesawat AdamAir di Sulawesi Barat. Atau seorang peneliti di sebuah universitas besar di luar negeri juga akan memberikan bobot tersendiri. Namun editor juga tidak tergantung nama besar Anda tetapi juga kualitas dan kuantitas tulisan. Seorang akademisi yang menulis membosankan tidak akan banyak memberi manfaat apalagi disertakan berbagai teori yang “berat”.

6. Gaya tulisan enak dibaca

Gaya tulisan juga akan sangat mempengaruhi keputusan editor artikel. Sebuah tulisan yang diuraikan dengan gaya bahasa yang enak tetapi berbobot mungkin akan dipertimbangkan lebih lama. Untuk menemukan bagaimana gaya menulis Anda tentu dilalui dengan latihan. Meskipun gaya tulisan Anda misalnya masih kaku, asalkan cukup jelas dan ringkas, Artikel anda masih banyak peluangnya.

7 Format yang apik

Tulisan yang berbobot tidak hanya dalam uraian dan sudut pandangnya, tetapi juga dalam cara penyajiannya. Dengan digitalisasi hampir semua surat kabar dan majalah di Indonesia maka menulis dengan komputer merupakan sebuah kemestian. Tantangannya, seringkali error dalam menuliskan istilah atau tanda-tanda baca kerapkali terlewat. Biasakan dengan menulis yang apil sesuai tanda baca dan sesuai bunyi kata. Editor biasanya cepat mengetahui bagaimana tingkat kesungguhan Anda dalam menulis ketika melihat bentuk tulisan dan kesalahan gramatikal atau kesalahan pengetikan kata. Semakin banyak kesalahan menuliskan kata-kata akan semakin cepat disingkirkan dari urutan untuk dimuat.

Tips di atas tentu saja sekali lagi bukan sebuah “pakem” dimuat dan tidaknya sebuah tulisan. Adakalanya karena editor ingin sekali memuat sebuah topik yang lagi hangat dibahas dan sedikit pilihannya maka bisa jadi tulisan Anda pun lolos untuk dimuat meskipun editor harus kerja keras merombak dan mengeditnya.

promosi wajah anak2 jurnalistik komunikasi fisip unri 2006

2008-05-23T01:08:00.000-07:00

perkenalkan kelompok cowok:
yang pake baju putih itu aRisto amandus (ito)
yang rada bulat itu nazal Rauf (nazaL)
disampingnya syarifudin (Udin, aRif)
yang sok manis eRwin guLtom (erwin)
yang kata orang mirip pangeran sin itu m.Ryan rizki (Ryan)
yang nengok rada sinis itu Yan sugiarto (yan)
yang ngelirik kebawah itu Rahmad iska (amek)

nah kelompok ceweknya ada:
yang itu saiah hoho.. silmi hidayanii fitri (silmi/ sisil)
yang ditengah nilawati asnovi (nila)
jilbab kuning itu mardhiyyah (dyah)
yang metal fitri nilam sari (nilam)
baju biri yohana fitri (yoan)
yang hormat sri masithah (sRi)

menulis berita

2008-05-23T01:06:00.000-07:00

Merencanakan Liputan Panjang

Dalam pers, ada dua jenis liputan besar. Yang satu liputan besar yang akan dimuat bersambung, dan yang satu lagi liputan besar yang dimuat pada sekali penerbitan. Yang pertama ini umumnya dilakukan oleh surat kabar dan hampir tak pernah dilakukan oleh sebuah majalah atau tabloid berita mingguan. Liputan besar ini bisa berupa laporan perjalanan, bisa berupa liputan seminar (diskusi, lokakarya dan sejenisnya), bisa pula laporan investigasi. Tapi koran harian bisa pula memuat liputan besar yang sekali muat.

Ada perbedaan dalam perencanaan untuk kedua jenis liputan besar itu. Juga gaya penulisannya. Namun yang sama adalah liputan itu betul-betul sebuah berita besar yang punya aspek beragam. Sudut pandang pun bisa berbeda-beda atau banyak dimensi yang bisa ditampilkan. Umumnya, sebuah liputan besar adalah berita yang banyak dibicarakan di masyarakat dan menggelinding terus berhari-hari.

Kita bahas dulu yang pertama, karena ini lebih sederhana. Yang pertama-pertama Anda harus memilih topik yang akan diliput secara besar-besaran. Kemudian Anda inventarisasi beberapa angle (sudut pandang) dari topik ini. Setiap sudut pandang tentukan, siapa nara sumber yang akan diwawancarai, di mana data pendukung bisa diperoleh, riset apa yang perlu dilakukan. Kemudian buatlah out-line sebagai pedoman di mana bagian-bagian tulisan berakhir.

Dan cara penulisannya adalah mengikuti out-line tadi, selesaikan setiap satu masalah (sudut pandang) sebelum berpindah kepada masalah yang lain. Dan satu masalah dimuat untuk sekali penerbitan. Esoknya sudah beralih ke masalah lain, namun tetap dalam tema liputan besar tadi.

Contoh, Anda ingin menulis tentang nasib kesenian tradisional yang tergusur oleh wajah metropolitan kota besar. Sebelumnya harap diingat, liputan yang masuk dalam pengertian berita, haruslah mempunyai syarat sebuah berita: yakni newspeg (kaitan dengan suatu peristiwa). Anda tak bisa menulis sebuat berita apalagi sebuah liputan yang besar kalau tak dibicarakan orang atau tak ada newspeg-nya. Nah, dalam kaitan dengan contoh tadi, newspeg liputan ini adalah digusurkan wayang orang Ngesti Pandowo dari kota Semarang.

Anda inventarisasi permasalahannya. WO Ngesti Pandowo tergo long unik, sudah puluhan tahun menghibur masyarakat kota Semarang dan hampir menjadi ciri khasnya kota Semarang. Mereka digusur karena letak gedung itu strategis untuk bisnis sebuah kota metropolitan dan tentu nilai ekonomisnya besar. Lalu, apa dampaknya terhadap anak-anak wayang. Kemana mereka pergi. Bagaimana nasib kesenian serupa di kota lain. Apa kata para pakar, baik pakar kesenian maupun akar perkotaan. Nah, buatlah out-line. out-line itu misalnya begini:

Tulisan pertama (yang dimuat pada hari pertama) haruslah menukik pada permasalahan besar yang menjadi pokok liputan itu. Yakni, tergusurnya Ngesti Pandowo. Ceritakan kenapa tergusur, siapa memakai lahan itu, berapa dibeli, untuk apa. Tentukan siapa nara sumber: pimpinan Ngesti Pandowo, Walikota, investor, dll. Siapkan data pendukung: luas lahan, kapan Ngesti Pandowo lahir, bagaimana nasib kesenian itu di hari-hari terakhir.

Tulisan kedua, kembali ke masa lalu, saat-saat keemasan Ngesti Pandowo sebagai kesenian tradisi yang memberi ciri sebuah kota. Siapa pendirinya, siapa dedengkotnya, terobosan apa yang pernah dipakai di masa jaya, lalu kenapa berangsur-angsur ditinggalkan penontonnya. Sekarang bagaimana nasib anak wayang itu.

Tulisan ketiga, misalnya, nasib kesenian serupa di kota lain di Indonesia. Misalnya WO Bharata di Jakarta, Miss Tjitjih di Jakarta, Srimulat di Surabaya, dan lain-lain. Kenapa bisa hidup, siapa mensubsidi, apa kiatnya menjaring penonton, kenapa gedungnya tak diincar investor untuk bisnis dan seterusnya.

Tulisan keempat: tidak bisakah sebuah gemerlap metropolitan bersanding dengan seni tradisi? Wawancarai pakar. Adakan riset kepustakaan. Kenapa di luar negeri bisa: Tokyo punya pentas teater rakyat Kabuki, Paris, Belanda, dan kota-kota lian punya seni tradisi yang justru menjadi kebanggaan kotanya.

Untuk sebuah laporan perjalanan, Anda pun harus siap dengan out-line sebelum melakukan perjalanan itu sendiri. Apa yang akan diliput. Laporan perjalanan tak mesti ditulis dengan runtut seperti ketika Anda berjalan. Jika begitu Anda menulis akan membosankan dan sama sekali tidak menarik. Anda harus menulis permasalahannya. Misalnya, Anda ditugaskan ke Filipina menulis feature perjalanan. Rancang dari awal apa yang mau dikerjakan, pilih bagian yang menarik untuk tulisan pertama. Misalnya kehidupan demokrasi di Manila. Bagian kedua tentang Subic setelah ditinggal Amerika. Bagian ketiga kehidupan malamnya. Dan sebagainya, jadi bukan menulis perjalanan Anda dari detik ke detik.Untuk liputan panjang dari sebuah seminar internasional, mungkin lebih mudah menulisnya. Tulis setiap topik permasalahan. Jangan meloncat-loncat. Agar tulisan tidak kering, sisipkan anekdot atau masalah-masalah ringan di sela-sela laporan itu, termasuk kehidupan kota di mana seminar itu berlangsung.

Liputan Besar dalam Majalah

Liputan besar dalam majalah sering disebut sebagai cover story. Artinya, cerita sampul, karena cerita/berita itulah yang dijual kepada pembacanya. Nama rubrik bisa bermacam-macam, ada Laporan Utama, ada Liputan utama, ada Forum Utama dan sebagainya. Setiap media harus kreatif mencari nama, tapi umumnya tak berkisar dari nama-nama di atas.Liputan besar itu tercermin di cover majalah/taboid. Namun, adaa penerbitan yang punya "kiat menjual" lain, seperti FORUM, Jakarta-Jakarta, Matra. Majalah ini ciri khas covernya adalah tokoh. Sebuah liputan besar, belum tentu menghadirkan tokoh yang bisa dijual, yang langsung dikenal oleh calon pembacanya. Misalnya, kasus kematian Tjetje. Siapa tokohnya yang langsung bisa dikenali calon pembeli? Tjetje tak dikenal, penyiksanya juga tidak. Kasus Udin, juga bisa dijadikan liputan besar. Tapi, kalau Udin dijadikan cover, siapa yang kenal? Atau Bupati Bantul dijadikan cover, siapa yang tahu? Karena itu cover di majalah FORUM selalu orang yang sudah dikenal oleh pembacanya, walau pun bukan dijadikan liputan besar (Forum Utama atau Forum Khusus).

Merencanakan liputan besar untuk majalah/tabloid, yang paling utama adalah kekuatan out-line-nya. Jika dari out-line sudah lemah, maka penulisan akan berantakan, bagian-bagian bisa tumpah tindih, dan peliputan di lapangan pun bisa kacau.Jika Anda sudah menentukan topik apa yang dijadikan liputan besar, segeralah buat out-line-nya. Ketika merancang out-line itu Anda sudah merasakan, apakah topik itu betul-betul bisa dijadikan laporan besar atau tidak. Ada kalanya, ketika kita memutuskan sebuah topik menjadi liputan besar, akhirnya gugur ketika kita merancang out-line, karena ternyata tidak memenuhi syarat. Umumnya -- namun bukan harus demikian karena tergantung media itu sendiri -- out-line liputan utama terdiri dari: round up berita yang merupakan bagian pertama, penunjang berita bagian kedua (masih ada kaitan langsung dengan berita itu), analisa berita bagian ketiga (menceritakan latar belakang), penunjang berita bagian keempat (bisanya perbandingan atau contoh serupa). Kemudian untuk memberi penegasan atau penekanan pada hal-hal khusus, atau ada wawancara yang prestisius untuk disendirikan, diadakan boks.Tujuan out-line selain menggampangkan Anda mengolah data, juga memudahkan peliputan di lapangan. out-line itulah yang nantinya menjadi pedoman dalam menjabarkan penugasan ke reporter. Sehingga tugas reporter di lapangan tidak tumpang tindih. Apalagi kalau wartawan/reporter yang dilibatkan dalam liputan ini tidak satu orang, tetapi banyak orang. Banyak data yang akan masuk, banyak informasi yang datang, out-line akan membantu karena ia mengatur lalu-lintas informasi, membagi permasalahan. Begitu pula dalam menuliskan berita, Anda tinggal mengikuti out-line itu. Misalnya, Anda mau menulis masalah perpakiran di kota ini. Ada nespeg, yakni: urusan parkir akan ditenderkan oleh Walikota. Nah, sebagai seorang redaktur yang menangani proyek tulisan ini,

Anda tentu ingin mendapatkan banyak data dan menyebar banyak wartawan. Ada yang mewawancarai tukang parkir, ada ke wali kota, ada yang mewawancarai pengusaha yang berminat ikut tender, ada yang ke polisi, ada yang mewawancarai tokoh masyarakat atau orang biasa. Bahan yang masuk tentu banyak sekali, sementara jatah halaman yang tersedia terbatas. Maka out-line sangat membantu mengatasi masalah ini. Misalnya, Anda merancangkan begini:

Bagian pertama tentu saja yang paling aktual yakni menyangkut rencana tender parkir. Berapa besar tender, bagaimana minat pengusaha, target pendapatan kotamadya dari perparkiran, bagaima na perbandingan dengan tahun lalu ketika parkir tak diborongkan.

Bagian kedua: menyangkut kebijaksanaan perparkiran. Misalnya disorot masalah hukumnya. Apakah seluruh wilayah kotamadya itu menjadi taman parkir? Kalau tidak kenapa di depan toko sana ada parkir, di toko sebelahnya tidak ada? Kenapa ada parkir di trotoar, peraturan mana yang membolehkan? Kenapa tukang parkir saling bersaing, apakah karena mereka menyetor sesuai target? Adakah kemungkinan penyelewengan, karcis tak dirobek, lalu dipakai berulang-ulang. Kalau begitu siapa yang rugi, pengusaha atau kotamadya? Kenapa tukang parkir tidak digaji saja?

Bagian ketiga: tanggapan dan pendapat masyarakat. Pemakai jalan, polisi, tukang parkir itu sendiri. Tanggapan-tanggapan seperti ini bisa ditulis dengan apa yang disebut galery, yakni Setiap orang tanggapannya tersendiri, tidak dicampur aduk.Bagian lain mungkin perlu ada wawancara khusus untuk dijadi kan boks. Misalnya, tokoh itu menyoroti apa beda parkir dan penitipan motor. Kalau motor hilang, apakah tukang parkir bisa dituntut. Apakah tukang parkir itu bertanggung-jawab terhadap keamanan mobil dan motor atau mereka hanya menyediakan tempat dan untuk itu kita membayar sewa tempat.Nah, kalau out-line itu sudah jelas, Anda tak akan lari ke mana-mana tatkala menuliskan laporannya. Tanpa out-line, Anda bisa melebar ke mana-mana. Persoalan A belum selesai, Anda sudah menulis persoalan C. Kemudian ingat lagi masalah A, ditulis lagi. Tulisan jadi tak runtut. Akan terjadi pengulangan-pengulangan.

Mengumpulkan Data

Untuk liputan panjang, pengumpulan data menjadi penting. Biasanya, reporter yang dipakai adalah reporter senior. Ada kalanya banyak sekali menggunakan reporter kalau rencana liputan panjang itu sangat kepepet waktunya. Di majalah berita, di mana persaingan sangat ketat, hal ini kerap sekali terjadi. Di FORUM sebuah liputan panjang bisa dikerjakan dalam tempo hanya dua hari, sehari mengumpulkan data, sehari menulis.

Ada tiga hal penting tentang cara mengumpulkan data untuk kepentingan liputan, baik yang besar maupun yang kecil. Yakni: reportase, wawancara dan riset kepustakaan. Saya tak ingin menjelaskan hal ini berpanjang-panjang, karena materi ini tentu sudah didapatkan saat pendidikan tingkat dasar/lanjutan/pengelola. Misalnya bagaimana teknik reportase ke lapangan, bagaimana melakukan investigasi, dan sebagainya. Wawancara juga demikian ada teknik-teknik khusus yang harus dilakukan seseorang. Sejak mempersiapkan materi wawancara, mengetahui lebih banyak yang akan diwawancarai, melemparkan pertanyaan pemancing, bagaimana bertanya supaya yang diwawancarai tidak merasa diinterograsi, dan sebagainya. Semua ini tentu sudah diperoleh. Adapun tentang riset kepustakaan, ini memang tidak memerlukan teknik khusus. Dan Anda tentu tak asing dengan soal ini. Dalam membuat paper, makalah, dan natinya skripsi hal-hal seperti ini sudah pasti dilakukan. Dan itu sama saja untuk kepentingan jurnalistik. Bagaimana kita membongkar-bongkar buku untuk mencari data yang akan menunjang tulisan kita. Atau memilah-milah klip ping koran, atau menyimak brosur-brosur. Semua ini tak kalah pentingnya dengan pekerjaan wawancara atau reportase. Di penerbitan-penerbitan besar, tenaga seperti ini yang dinamai periset statusnya sama dengan wartawan. Karena mereka harus punya kejelian yang sama dengan wartawan. Bahkan mungkin lebih karena mereka umumnya lebih banyak membaca buku dan mengingat peristiwa-peristiwa. Sekarang banyak wartawan yang melakukan riset sendiri karena perangkatnya sudah canggih lewat komputer atau internet yang sudah on-line dengan berbagai sumber.

Nah, setelah semua laporan terkumpul, penulisan sudah bisa dimulai. Tapi, bagaimana memulai tulisan jika data itu sedemikian banyak? Sering penulis pemula merasa bingung bagaimana memperlakukan data. Wartawan muda suka mengeluh: ''Aduh, banyak sekali bahannya, bagaimana menulisnya, ya, bingung.'' Karena itu umumn ya, penulisan untuk cover story atau peliputan-peliputan yang besar dilakukan oleh redaktur yang sudah senior.Redaktur itu akan terlebih dahulu membaca semua laporan yang masuk. Karena ada kemungkinan data yang masuk berbeda dari perencanaan. Entah karena sumbernya diganti, atau yang diperkirakan muncul dari sumber itu tentang A, ternyata yang keluar B. Itu sebabnya, besar sekali kemungkinan out-line berubah ketika semua laporan wartawan sudah datang. Perubahan itu biasanya pada bagian penunjangnya, bukan di bagian pertamanya yang merupakan round up. (Kalau bagian pertama berubah, artinya seluruh cover story berubah).Setelah diketahui bahwa laporan reporter sudah cocok dengan out-line (atau ada revisi out-line) langkah awal sebelum menulis adalah menyiangi data. Mana yang relevan untuk tulisan dan mana yang tidak. Jangan segan-segan membuang data yang tidak perlu, walau tadinya dicari dengan penuh gesit dan susah payah.

Dalam proses menyiangi ini akan terlihat apakah reportase dilengkapi dengan wawancara khusus yang merupakan bagian tersen diri, atau wawancara itu dimasukkan dalam bagian reportase, artinya menyatu dengan tulisan induk. Juga terlihat, apakah tulisan itu perlu didukung oleh grafik atau tabel untuk lebih menjelaskan pada pembaca. Ini mempengaruhi cara Anda menulis berita itu. Dalam menulis (saya tak menguraikan teknik menulis berita atau teknik menulis feature karena itu sudah dipelajari di tingkat sebelumnya) sekali lagi harus diingat: jangan segan-segan membuang data yang tidak perlu. Juga harus diingat, trend penulisan sekarang ini -- baik untuk berita maupun feature -- teknik penyajiannya sedemikian rupa sehingga orang membacanya dengan enteng dan tidak susah dipahami. Alurnya terpelihara. Orang sekarang ini semakin sibuk dan informasi sedemikian banyaknya, sehingga dalam mencari informasi itu, orang tak mau memikirkan hal-hal yang tak perlu. Karena itu, dalam sebuah liputan panjang pasti ada ''pelaku utama'' dan ''pemain figuran''. Jangan sekali-sekali memberi porsi yang besar kepada ''pemain figuran'' sehing ga menenggelamkan ''pemain utama''.

ilmu komunikasi

2008-05-23T00:43:00.001-07:00

KOMUNIKASI

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti sama.

Komunikasi adalah suatu tindakan di mana seseorang memberikan atau menerima dari orang lain informasi tentang kebutuhan, keinginan, persepsi, pengetahuan atau kondisi afektif. Komunikasi dapat bersifat sengaja maupun tidak disengaja, dapat menyangkut sinyal-sinyal kovensional maupun tidak konvensional, dan dapat terjadi lewat modus lisan maupun lain-lainnya.

Jadi, kalau ada dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan.

Percakapan bisa dikatakan komunikatif apabila keduanya mengerti bahasa yang dipergunakan, juga mengerti makna dari bahan yang dipercakapkan.

Komunikasi itu minimal harus mengandung kesamaan makna antara dua pihak yang terlibat. Dikatakan minimal karena kegiatan komunikasi tidak hanya informatif, yaitu agar orang lain mengerti dan tahu, tetapi juga persuasif yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan, dan lain-lain.

Komunikasi menurut para ahli, adalah

- Menurut Bernard Berelson, komunikasi merupakan transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya, dengan mengunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, figur, grafik dan sebagainya.

- Menurut Carl I.Hovland, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain (komunikan).

- Menurut Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.

- Menurut Laswell, komunikasi pada dasanya merupakan pada prosesnya, siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan pengaruh bagaimana.

Komunikasi Verbal

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang mengunakan lisan. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang sangat efisien yang memberikan kesempatan berlangsungnya penularan informasi kompleks dari seseorang kepada orang lain.

Bahasa verbal adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan dan maksud kita. Bahasa verbal mengunakan kata-kata yang mempresentasikan berbagai aspek realitas individual kita. Konsekuensinya, kata-kata adalah abstraksi realitas kita yang tidak mampu menimbulkan reaksi yang merupakan totalitas objek atau konsep yang mewakili kata-kata itu.

Menurut Larry L. Barker, bahasa memiliki tiga fungsi :

Penamaan (naming atau labeling)

Penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasi objek, tindakan atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi.

Interaksi

Fungsi interaksi menekankan berbagai gagasan dan emosi, yang dapat mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan kebingungan.

Transmisi informasi

Melalui bahasa informasi dapat disampaikan kepada orang lain. Setiap hari kita menerima informasi. Keistimewaan bahasa sebagai sarana tranmisi informasi yang lintas-waktu, dengan menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, memungkinkan kesinambungan budaya dan tradisi kita.

Hubungan Komunikasi dengan Komunikasi Verbal

Kata-kata adalah kategori-kategori untuk merujuk pada objek tertentu. Seperti orang, benda, peristiwa, sifat, perasaan, dan lain sebagainya. Tidak semua kata yang tersedia untuk menunjuk suatu objek. Satu kata hanya mewakili realitas, tetapi bukan realitas itu sendiri. Dengan demikian, kata bersifat parsial, tidak melukiskan sesuatu secara eksak. Oleh karena itu, ada kalanya kita sulit menamai suatu objek. Pesan verbal sering digunakan untuk menerangkan sesuatu yang bersifat faktual-deskriptif-rasional.

Komunikasi verbal juga berfungsi untuk mengendalikan lingkungan dan memudahkan berkomunikasi dengan orang lain dan berbagi pengalaman serta pengetahuan dengan mereka. Bahkan komunikasi itu terjadi dengan tidak sengaja. Bisa saja sesuai dengan isi hati atau perasaannya. Mungkin dengan tidak sengaja seseorang itu menulis sesuatu yang terasa dalam hatinya.

Jika kita hidup didunia ini tanpa berkomunikasi, maka dunia ini akan hampa. Setiap hari manusia pasti melakukan komunikasi, salah satu komunikasi yang dilakukan manusia yaitu komunikasi verbal Hubungkan antara komunikasi dengan verbal sangat kuat. Komunikasi itu sangat beragam. Setiap hari manusia pasti melakukan bercakap-cakap, dan menulis. Seorang manusia akan merasa tidak hidup jika tidak melakukan berkomunikasi.

. Dengan adanya komunikasi suatu masalah yang besar dapat dipecahkan dengan cara bermusyawarah. Jika kita bertemu dengan se

Komunikasi verbal terlihat pada proses encoding-transmisi informasi-decoding - feedback. Proses encoding aktivitas awal komunikator merumuskan isi informasinya ke dalam satu ragam bahasa lalu penyebaran pesan/ amanat/ informasi kepada komunikan untuk ditafsirkan sehingga isi informasi dimengerti. Akhirnya oleh komunikan direspons berupa jawaban yaitu umpan balik.

Pada komunikasi verbal memungkinkan untuk terjadinya umpan-balik antara komunikator dengan komunikan itu sangat besar. Sehingga pesan yang diterima oleh komunikan lebih jelas dan langsung dimengerti.

Komunikasi Non-Verbal

Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang mengunakan isyarat, sikap badan, ekspresi wajah. Komunikasi yang tidak dilengkapi dengan berbagai tambahan seperti yang terjadi pada percakapan telpon, akan menyulitkan dalam penginterpretasian dan pengertian.

Komunikasi non verbal atau lebih diartikan sebagai komunikasi bahasa tubuh merupakan alat komunikasi yang tidak kalah pentingnya bahkan banyak dimanfaatkan dalam berkomunikasi pada dunia modern saat ini.

Hubungan Komunikasi dengan Komunikasi Non-Verbal

Pesan-pesan non-verbal sangat berpangaruh dalam komunikasi. Sebagaimana kata-kata, kebanyakkan isyarat non-verbal juga tidak universal, melainkan terikat oleh budaya, jadi dipelajari, bukan bawaan. Namun ada, sedikit saja isyarat non-verbal merupakan bawaan. Kita semua lahir dan mengetahui bagaimana tersenyum. Namun, kebanyakan ahli sepakat bahwa dimana, kapan, dan kepada siapa kita menunjukkan emosi ini dipelajari, dan karenanya dipengaruhi oleh konteks dan budaya.

Perilaku non-verbal bersifat spontan, ambigu, sering berlangsung cepat, dan diluar kesadaran dan kendali. Pada komunikasi non-verbal, banyak digunakan tanda-tanda yang tidak jelas. Seperti bentuk ekspresi wajah tertentu bisa berarti penangungan rasa sakit, namun bisa berarti pula kegembiraan yang luar biasa.

Dalam suatu budaya terdapat variasi bahasa non-verbal, misalnya bahasa tubuh, bergantung pada jenis kelamin, agama, usia, pekerjaan, pendidikan, kelas sosial, tingkat ekonomi, lokasi geografis, dan lain sebgainya.

Non-verbal merupakan penekanan dari verbal. Telah diucapkan juga diperkuat dengan bantuan gerak tubuh. Komunikasi dengan komunikasi non-verbal sangat berpengaruh. Jika dalam menyampaikan sesuatu susah untuk dimengerti maka diperkuat dengan isyarat. Agar pesan yang disampaikan mudah dimengerti dan langsung diterima oleh audience.

Komunikasi non-verbal bisa dikatakan komunikasi yang paling jujur. Misalnya dengan ekspresi wajah, akan terlihat isi hati atau perasaan seseorang itu bagaimana. Walaupun orang itu berkata tidak. Pesan non-verbal itu susah untuk dikendalikan, namun komunikasi non-verbal itu terjadi di luar kesadaran.

Binatang berkomunikasi dengan cara-cara non-verbal, yaitu dengan mengunakan indera penciuman, sentuhan, penglihatan, dan pendengaran, pada manusia, sebagian terbesar komunikasi berlangsung dengan cara-cara yang verbal, namun kita juga tidak kehilangan kemampuan untuk mengunakan komunikasi non-verbal yang memainkan sejumlah fungsi.

ilmu komunikasi

2008-05-23T00:43:00.000-07:00

KOMUNIKASI

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti sama.

Jadi, kalau ada dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan.

Percakapan bisa dikatakan komunikatif apabila keduanya mengerti bahasa yang dipergunakan, juga mengerti makna dari bahan yang dipercakapkan.

Komunikasi menurut para ahli, adalah

- Menurut Bernard Berelson, komunikasi merupakan transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya, dengan mengunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, figur, grafik dan sebagainya.

- Menurut Carl I.Hovland, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain (komunikan).

- Menurut Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.

- Menurut Laswell, komunikasi pada dasanya merupakan pada prosesnya, siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan pengaruh bagaimana.

Komunikasi Verbal

Menurut Larry L. Barker, bahasa memiliki tiga fungsi :

Penamaan (naming atau labeling)

Penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasi objek, tindakan atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi.

Interaksi

Fungsi interaksi menekankan berbagai gagasan dan emosi, yang dapat mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan kebingungan.

Transmisi informasi

Hubungan Komunikasi dengan Komunikasi Verbal

. Dengan adanya komunikasi suatu masalah yang besar dapat dipecahkan dengan cara bermusyawarah. Jika kita bertemu dengan se

Pada komunikasi verbal memungkinkan untuk terjadinya umpan-balik antara komunikator dengan komunikan itu sangat besar. Sehingga pesan yang diterima oleh komunikan lebih jelas dan langsung dimengerti.

Komunikasi Non-Verbal

Hubungan Komunikasi dengan Komunikasi Non-Verbal

baju,,,baju,,,

2008-05-23T00:24:00.001-07:00

warna dasar ungu, yang bisa digunakan baik cewek maupun cowok. pada dasarnya desain baju ini hanya memainkan brush di beberapa tempat,,,,

kaos warna ungu

2008-05-23T00:24:00.000-07:00

2008-05-23T00:15:00.001-07:00

Tips Memperkenalkan Blog

Jika kita sudah mempunyai blog baru, tentu saja kita ingin teman-teman kita mengetahuinya berkunjung ke web kita. Nah, kalo gak pernah dipublikasikan/ diperkenalkan, tentu saja teman-teman kita tidak akan tahu kalau kita punya blog.

Bagaimana langkah awal kita untuk mempublikasikan blog? Dengan mengirim message ke semua teman kita? Bisa-bisa malah kita dianggap spammer. Jadi kita perlu cara-cara yang ’sopan’ Antara lain adalah sebagai berikut.

1. Kita pasti punya email kan? Sering/pernah kirim2 email juga tentu. Atau malah join di mailing-list. Nah, secara halus kita bisa ngasitau alamat blog kita ke si penerima email tersebut.

Caranya, dengan menambahkan alamat blog sebagai signature/footer saatmenulis email.

Contoh:

Salam Hangat,

sisil

http://sisil-masterpiece.blogspot.com

2. Friendster (atau Multiply atau layanan sejenis) punya juga kan? Di bagian About (di Profile kita), jangan lupa tuliskan juga alamat blog kita. Lalu jika sedang berkirim-kirim message, jangan lupa tambahkan signature seperti poin 1 di atas.

3. Suka online via Yahoo Messenger? (atau GoogleTalk dan sebagainya). Saat sedang online, tulis status kita dengan menyertakan link ke blog kita. Teman yang melihat akan langsung bisa nge-klik alamat tersebut di status YM. Jadi tidak perlu mengirim message ke seluruh teman chat kita.

Misal status:

Kunjungi weblog-ku http://namablogmu.blogspot.com

4. Bergabunglah dengan situs komunitas blogger, seperti yang sudah ditulis ini. Bisa nambah temen, bisa minta diajarin sama yang lebih jago, gak ketinggalan berita, dan yang pasti dgn semakin bertambahnya teman blogger kita maka otomatis akan menambah pengunjung blog kita

5. Jika langkah-langkah awal sudah dicoba, kita juga bisa mendaftar di direktori kumpulan blogger. Misal:

www.kampungblog.com
www.blog-indonesia.com
www.technorati.com

6. Blogwalking-lah dan saling menyapa atau pun berkomentar di blog lain, jangan lupa dengan meninggalkan ‘jejak’ (alamat blog).

Catatan: rajin-rajinlah mengupdate blog, setidaknya seminggu sekali. Jika blog kita jarang di-update, pengunjung yang sudah datang akan kecewa karena tidak menemukan tulisan baru, dan selanjutnya jadi malas berkunjung lagi.

Selamat mencoba

Jurnalistik

2008-05-16T00:07:00.000-07:00

JURNALISTIK

Pengertian Jurnalistik

Kegiatan jurnalistik sebenarnya telah lama dikenal manusia di dunia ini. Betapa tidak, kegiatan dimaksud selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, sejalan dengan kegiatan pergaulan hidupnya yang dinamis, terutama sekali dalam masyarakat modern sekarang ini.

Kita ambil contoh kegiatan jurnalistik dari sejarah perdaban manusia. Kita kenal orang Yunani, beribu tahun sebelum Masehi, menggunakan nyala obor sebagai isyarat yang dapat dilihat oleh rekannya yang berada jauh dari tempatnya. Orang-orang Indian menggunakan asap untuk mengirimkan informasi kepada rekan-rekannya yang berada jauh.

Orang pun mengorek sepotong batang kayu agar berbunyi bila ditabuh, dan bunyinya dapat didengar dari jauh. Alat itu pun digunakan untuk memberitahukan sesuatu kejadian atau menyampaikan informasi yang perlu diperhatikan semua atau segolongan orang.

Dari beberapa contoh tadi kiranya bisa dipahami, bahwa kegiatan jurnalistik itu lahir karena adanya kehendak manusia untuk menyampaikan atau memberitahukan peristiwa, data, informasi maupun fakta yang ia temukan kepada orang lain atau penerusnya. Demikian pula filosofi lain mengatakan, bahwa jurnalistik merupakan upaya membuat semua orang menjadi tahu apa yang belum diketahuinya.

Melalui kacamata kemasyarakatan atau sosiologi, gejala demikian merupakan sifat yang wajar pada manusia sebagai makhluk sosial, di mana pun dirinya berada selalu ada rasa ingin melakukan sosialisasi dengan lingkungannya.

Dalam pengalaman kehidupannya, manusia selalu dipengaruhi oleh empat faktor sosialisisi, yaitu hereditas (warisan biologis), warisan sosial, lingkungan hidup, dan kelompok (Polak, 1974:13).

Manusia memperoleh hereditas dalam bentuk bakat untuk belajar dan mengajar yang berfungsi sebagai pertumbuhan kebudayaannya. Kebudayaan tercipta karena adanya pengembangan bakat manusia yang terpenting, yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya, yakni berbicara. Melalui bicara, manusia memberitahukan hal-hal yang baru dalam pengalamanannya kepada rekannya. Dengan bicara pula manusia mencari tahu hal-hal yang ingin diketahuinya dari rekannya.

Dengan bakat untuk belajar itu pula daya pikir manusia berkembang makin maju sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka alami dan hadapi. Kebudayaan pun tumbuh sehingga dapat membentuk dirinya sesuai dengan alam lingkungan sekitarnya. Ini berarti manusia dapat berpikir atas pengaruh yang diperoleh dari situasi dan kondisi alam lingkungannya. Mereka berpikir dan menciptakan suatu budaya yang cocok dengan alam sekitarnya.

Dengan perkembangan manusia itu, warisan sosial diperolehnya melalui interaksi dengan para tetangga, kawan sepermainan, masyarakat sekitar, dan sebagainya. Dalam lingkungan kelompoknya ia dihadapkan pada benda-benda, anggapan-anggapan, problem-problem, nilai-nilai, dan sebagainya.

Dengan kegiatan interaksi itu, manusia menyampaikan pesan berupa buah pikiran, gagasan, ataupun pernyataan lainnya yang bisa mempengaruhi manusia lainnya untuk tujuan tertentu. Sesuai dengan perkembangan bakat untuk belajar tadi, pesan yang disampaikan manusia pun tidak lagi terbatas pada bicara, melainkan juga menggunakan lambang-lambang lainnya yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, gambar, isyarat, gerak, dan sebagainya.

Kadang beberapa jenis pernyataan tersebut dipadukan menjadi satu paket pesan sesuai dengan tujuan si penyampainya. Apabila pesan dimaksud ditujukan untuk menyajikan berita tentang kegiatan dan atau peristiwa yang terjadi sehari-hari kepada umum, maka itulah pengolahan pesan yang selama ini kita sebut jurnalistik. Sedangkan penyampaian pesan itu sendiri kepada umum dikenal sebagai proses komunikasi.

Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, communicare, yang berarti “memberitahukan” atau “berpartisipasi”. Selain itu, dalam bahasa Latin pula kita mengenal istilah communi yang bermakna ‘milik bersama’ atau ‘berlaku di mana-mana’. Dalam bahasa Inggris pun dikenal istilah communication yang secara denotatif berarti hubungan, kabar, atau pemberitahuan. Secara konotatif, dapat diartikan sebagai “suatu proses pemberitahuan yang mengarah pada terwujudnya persamaan makna terhadap apa yang diberitahukan itu”.

Carl Hovland, yang dikenal sebagai “Bapak Komunikasi”, melalui bukunya, Social Communication, mendefinisikan komunikasi sebagai proses di mana seseorang insan (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya berupa lambang-lambang dalam bentuk kata-kata) untuk mengubah tingkah laku insan-insan lainnya (komunikan). Jelasnya ia mengatakan bahwa communication is the process by which an individual (the communicator) transmits stimuli (usualy verbal symbols) to modify the behavior of other individuals (the communicatees).

Harold Lasswell melalui tulisannya “The Structure and Function of Communication in Society” dalam Wilbur Schramm, Mass Communication, memberikan paradigma yang menyatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi adalah menjawab pertanyaan: who says what in which channel to whom whit what effect? Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media, yang menimbulkan efek (akibat) tertentu.

Dari kedua pendapat itu bisa dilihat adanya unsur-unsur yang terlibat dalam proses komunikasi itu, yakni: komunikator, komunikan, pesan media, dan efek (akibat). Sedangkan menurut Wilbur Schramm dalam bukunya melalui bukunya, How Communication Works (Onong, 1973: 39) mengatakan bahwa komunikasi selalu menghendaki adanya paling sedikit tiga unsur: sumber (source), pesan (massage), dan sasaran (destination).

Sumber dapat merupakan perorangan (seseorang yang sedang berbicara, menulis, menggambar, melakukan suatu gerak-gerik) atau sebuah organisasi komunikasi (seperti surat kabar, biro publikasi, studio televisi, studio radio, studio film, dan sebagainya).

Pesan atau massage dapat berwujud tinta di atas kertas, gelombang radio di udara, daya tekan dalam aliran listrik, lambaian tangan, kibaran bendera, atau tanda-tanda lain yang bila ditafsirkan mempunyai arti tertentu. Sasaran dapat merupakan seorang yang sedang mendengarkan, memperhatikan, atau membaca, bisa juga berupa para anggota kelompok diskusi, hadirin yang sedang mendengarkan ceramah, penonton sepakbola, anggota gerombolan (mob), atau anggota kelompok khusus yang kita sebut massa (mass audience) seperti pembaca surat kabar atau penonton televisi.

Dari sisi lain. Adinegoro (1966: 26) melihat adanya sumber informasi yang menjadi bahan bagi komunikator untuk membuat pesan yang akan dinyatakannya. Selain itu, Adinegoro menegaskan bahwa seseorang mengemukakan pernyataannya karena ada maksud-maksud tertentu.

Setiap peristiwa, fakta, dan data yang ada di alam semesta ini selalu menarik perhatiain komunikator yang adalah manusia itu sendiri. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu ingin mengetahui segala hal yang ada di sekitarnya dan ingin menyampaikan segala isi hati atau buah pikirannya, maka segala realita yang ada di sekitarnya atau ada hubungan dengan kepentingannya selalu menjadi perhatiannya.

Semua realita tersebut diterima atau diminati pancainderanya sehingga memberikan kesan pada otaknya. Kemudian otak mengolah kesan tersebut dengan menyadikannya (to encode) ke dalam bentuk buah pikiran yang diwujudkannya berupa pernyataan. Karena itu pula Wilbur Schramm (1954: 110) menyebut komunikator sebagai encoder.

Sedangkan Adinegoro (1963:11) menyatakan bahwa buah pikiran hasil karya otak itu merupakan gambaran realita di alam semesta yang dipindahkan dari dunia nyata ke dunia khayal. Segala realita dari benda, gejala, atau keadan alam semesta itu dipindahkan atau diterjemahkan dari dunia konkrit ke dunia abstrak. Adapun proses pemindahan atau penerjemahan dimaksud tiada lain adalah proses penyandian yang dimaksudkan oleh Wilbur Schramm tadi.

Pernyataan itu, yang menurut Adinegoro tergolong dalam jenis tulisan, lisan, gambar, isyarat, gerakan, dan lambang tadi, selanjutnya diramu menjadi suatu paket pesan. Pesan yang disampaikan tersebut mengacu kepada tujuan tertentu dari si komunikator. Apabila sampai pada sasaran atau komunikan (decoder) melalui media (sarana penyaluran) denga tujuan tertentu dari komunikator, pesan itu akan ditafsirkan komunika serta dipertimbangkan penerimaan atau penolakannya. Atas penerimaan atau penolakannya itu, komunikan menunjukkan perubahan, dalam arti akibat (efek) datangnya pesan atau komunikasi tadi.

Dalam hal ini tampak ada akibat yang sama dengan tujuan (berubah ke arah yang dikehendaki komunikator), dan ada pula yang tidak sama dengan tujuan (perubahan tidak dikehendaki komunikator). Kalau hal tersebut terjadi, si komunikator akan mengubah pesannya kembali sedemikian rupa sehingga pesan gantinya itu bisa diterima (mempengaruhi) komunikan sesuai dengan yang diinginkannya. Demikian seterusnya, komunikasi itu berjalan hingga dicapai titik kesamaan makna terhadap pesan yang disampaikan komunikatornya, Wilbur Schramm mengatakan bahwa komunikasi itu berhasil (well tuned).

Dari proses terjadinya komunikasi itu, dijelaskan bahwa proses komunikasi itu berlangsung dengan melibatkan tujuh unsur komunikasi, yaitu: sumber, komunikator, pesan, media, komunikan, tujuan, dan akibat.

Tergolong ke dalam pesan komunikasi, kita temukan antara lain apa yang disebut produk jurnalistik, berupa pemberitahuan melalui media cetak atau media elektronik. Dengan demikian komunikasi jurnalistik merupakan karya yang dibentuk komunikator sebagai upaya mencapai tujuan komunikasinya. Dengan kata lain, produk jurnalistik dibentuk melalui suatu keterampilan atau seni yang disebut jurnalistik dengan tujuan mempengaruhi komunikan (khalayak) sesuai dengan kehendak komunikator.

Jurnalistik merupakan salah satu bentuk karya atau keterampilan manusia dalam berkomunikasi, sedangkan komunikasi merupakan karsa manusia itu sendiri. Onong Uchjana Effendy (1984: 10) menggolongkan jurnalistik sebagai salah satu metode komunikasi, yaitu suatu keterampilan atau seni dalam upaya mencapai tujuan komunikasi (apa yang dicita-citakan komunikator).

Dari segi perkembangannya para pakar sejarah mencatat bahwa kegiatan jurnalistik dimulai pada zaman jayanya kerajaan Romawi kuno, saat di bawah kekuasaan Raja Julius Caesar. Pada masa itu kegiatan jurnalistik dilakukan oleh para budak belian yang disuruh majikannya mengutip informasi tentang segala peristiwa waktu itu hari itu, yang berkaitan dengan status majikannya dan dimuat (diberitakan) dalam acta diuna yang dipasang di Forum Romanum (Stadion Romawi).

Semula tugas ini dilaksanakan hanya untuk kepentingan majikannya semata. Namun demi kebutuhan masyarakat lainnya akan berita, atas prakarsa budak belian itu pula kutipannya diperbanyak untuk dijual kepada mereka yang memerlukannya. Biasanya para budak belian yang melakukan perkerjaan itu disebut diurnarius (dalam arti tunggal) atau diurnarii (dalam arti jamak).

Jadi, boleh dikatakan bahwa istilah jurnalis berasal dari diurnarius atau diurnarii, yang artinya orang yang mencari dan mengolah (mengutip dan memperbanyak) informasi dan untuk kemudian dijual kepada mereka yang membutuhkannya. Dengan demikian, istilah jurnalistik mengandung pengertian keterampilan atau karya seni para jurnalis, dalam arti mencari (informasi), memilih dan mengumpulkan (bahan berita), serta mengolah (naskah) berita untuk memenuhi kebutuhan khalayaknya.

Dari pengertian tadi, yaitu menurut kacamata etimologi, komunikasi, dan sejarah perkembangannya, disimpulkan bahwa di dalam istilah jurnalistik terkandung makna sebagai suatu seni atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi dalam bentuk berita secara indah agar dapat diminati dan dinikmati sehingga bermanfaat bagi segala kebutuhan pergaulan hidup khalayak.

Agama Islam telah mengajarkan manusia wajib berkomunikasi dengan Allah Swt dan dengan sesamanya (Al-Quran [3]: [112]) serta wajib mengajak (mempengaruhi) manusia agar berbuat amal ma’ruf nahi mungkar (Al-Quran [3]: 104 dan 110). Bahkan konotatif dari pemberitahuan pun dijelaskan Allah Swt dalam Al-Quran sebagai kewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan (Al-Quran [5]: 2).

Lebih tegas lagi, Nabi Besar Muhammad Saw beramanah kepada umatnya agar selalu menyampaikan informasi walaupun hanya sepotong ayat (Hadist riwayat Muslim). Dari ajaran tersebut menunjukkan bahwa jurnalistik merupakan kewajiban bagi semua umat di dunia ini.

Definisi Jurnalistik

Definisi yang tepat dapat dijadikan titik tolak atau pedoman berfikir dalam memahami aspek yang terkait dengan apa yang disebut jurnalistik itu. Adinegoro (1963: 32-33) menuntut delapan syarat untuk membuat definisi ilmiah yang tepat, yaitu:

Di dalam definisi itu tidak boleh mengulang kata atau nama yang harus diterangkan (didefinisikan),
Pernyataan definisinya tidak boleh negatif, melainkan harus positif (bukan pernyataan yang menyangkal),
Di dalam definisinya tidak boleh ada pernyataan bertentangan,
Definisi harus menerangkan keseluruhan aspek yang terkait, tidak hanya bagiannya saja yang diceritakan,
Jangan menggunakan ibarat,
Sifat-sifat yang tidak menentukan jangan dimasukkan ke dalam definisi itu,
Sifat-sifat yang menentukan harus dirumuskan sependek mungkin,
Definisi itu harus bias dibalikkan dengan tidak berubah artinya (definito sit convertibus).

Adapun wujud definisi itu sendiri memiliki ciri-ciri: (a) berbentuk pernyataan berupa kalimat yang terdiri dari anak kalimat, yaitu yang diterangkan dan menerangkan; (b) di antara kedua anak kalimat tersebut digunakan kata kopula (adalah atau ialah); (c) uraiannya bersifat teoritis dan abstrak.

Dari uraian tersebut dapat diketahui definisi dari jurnalistik adalah seni dan keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya, sehingga terjadi perubahan sikap, sifat, dan perilaku khalayak sesuai dengan kehendak jurnalisnya.

Menurut Adinegoro dalam bukunya, publistik dan Djurnalistik (1963: 38) membedakan jurnalistik dan publistik dengan penegasan bahwa jurnalistik adalah kepandaian yang praktis, sedangkan publistik adalah kepandaian yang ilmiah. Sebagai kepandaian praktis, jurnalistik adalah salah satu obyek di samping obyek-obyek lainnya dari ilmu publistik, yang mempelajari seluk beluk penyiaran berita-berita dalam keseluruhannya dengan meninjau segala saluran, bukan saja pers, tapi juga radio, televisi, film, teater, rapat-rapat umum dan sebagainya.

Astrid S Susanto dalam bukunya Komunikasi Massa (1986: 73) mendefinisikan jurnalistik sebagai kejadian pencatatan atau pelaporan serta penyebaran tentang kejadian sehari-hari. Menurut Onong Uchjana Effendy (1981: 102) menyatakan bahwa jurnalistik merupakan kegiatan pengolahan laporan harian yang menarik minat khalayak, mulai dari peliputan sampai penyebarannya kepada masyarakat.

A W Widjaja (1986: 27) menyebutkan bahwa jurnalistik merupakan suatu kegiatan komunikasi dilakukan dengan cara menyiarkan berita ataupun ulasannya mengenai berbagai peristiwa atau kejadian sehari-hari yang aktual dan faktual dalam waktu yang secepat-cepatnya. Mantan Pimpinan Umum harian Indonesia Express, Djen Amar (1984: 30) mendefinisikan jurnalistik sebagai kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan berita kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya.

Webster’s World University Dictionary menjelaskna jurnalistik sebagai “The occupation of editing and writing for newspaper and magazines” (Adams, 1965: 529). Sebaliknya Ensiklopedi Indonesia menerangkan jurnalistik sebagai bidang profesi yang mengusahakan penyajian informasi tentang kejadian dan kehidupan sehari-hari (pada hakikatnya dalam bentuk penerangan, penafsiran dan pengkajian) secara berkala dengan menggunakan sarana penerbitan yang ada.

Pada tahun 1950-an jurnalistik dikelompokkan (Shadily, 1982: 1609) sebagai:

1. Sarana (media):

a. Media cetak: jurnalistik harian, majalah dan Kantor Berita

b. Media elektronik: jurnalistik radio, televisi, dan film

2. Bidang kerja: dalam negeri, luar negeri, parlemen, ekonomi, keuangan, olahraga, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain.

Rosihan Anwar (1974: 10) dalam bukunya yang berjudul Ihwal Jurnalistik, menceritakan bahwa di Amerika Serikat ada orang-orang yang mengatakan bahwa jurnalism is not a game, kewartawanan itu bukan suatu permainan. Ia mempunyai tujuan sosial yang serius

Dengan menggunakan kemerdekannya, pers di amerika merupakan senjata yang paling berkuasa untuk menjaga dan melindungi kebebasan rakyat, membetulkan apa yang salah dan yang tidak adil, serta memerangi kejahatan. Sejak tahun 1917 masyarakat pers Amerika memberikan hadiah Pulitzer kepada mereka yang menulis berita-berita atau cerita-cerita yang memberikan inspirasi dalam membokar korupsi, membela orang-orang yang tidak bersalah, dan mempertahankan hak asasi manusia (HAM).

Guru besar bidang jurnalistik pada Universitas New York, F Fraser Bond (1961: 1), menyatakan bahwa kini istilah jurnalistik mengandung makna semua usaha di mana dan melalui mana berita-berita serta komentar-komentar tentang suatu kejadian sampai kepada publik.

Menurutnya, semua peristiwa di dunia yang kejadiannya menarik perhatian publik, serta merupakan pendapat, aksi, maupun buah pikiran, akan merangsang seorang wartawan untuk meliputnya guna dijadikan bahan berita. Dikutipnya pula pendapat Leslie Stephens yang menyatakan bahwa jurnalistik merupakan penulisan tentang hal-hal yang penting dan tidak kita ketahui.

Seorang redaktur majalah Time, Erik Hodgins, menyatakan bahwa jurnalistik sebagai pengiriman informasi dari sini ke sana dengan benar, seksama dan cepat dalam membela kebenaran dan keadilan berpikir, yang selalu dapat dibuktikan.

Dari semua pendapat dari para pakar mengenai definisi jurnalistik, ternyata tidak terlepas dari ciri utamanya yang hakiki bagi jurnalistik yang dimaksudkannya, yaitu keterampilan atau seni menyusun pemberitahuan, penyampaiannya yang menarik perhatian, serta bertujuan mempengaruhi khalayak atau publiknya.

Dari semua pendapat yang berbeda tersebut, dapat disimpulkan bahwa jurnalistik adalah seni dan keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan khalayaknya. Indah di sini punya arti dapat diminati dan dinikmati sehingga bisa mengubah sikap, sifat, pendapat, dan tingkah laku khalayaknya.

Sejarah Perkembangan Jurnalistik

Perkembangan jurnalistik dimulai dari perkembangan publistik sebagai pengetahuan kemasyarakatan dalam bidang pernyataan antar manusia. Namun, gejalanya sudah tampak. Berdasarkan pada sifat manusia yang selalu menghubungkan diri dan mencari hubungan dengan sesama serta lingkungannya, menunjukkan bahwa karya publistik itu mempunyai usia yang sama dengan umur manusia itu sendiri.

Adapun usaha untuk melaksanakan hubungan antar manusia di antaranya adalah saling menyatakan atau menyiarkan dan saling menerima gerak kehendak serta cipta rasanya masing-masing hingga dalam perkembangan peradabannya timbul berbagai macam pengetahuan, seperti: ilmu retorika, ilmu tulis menulis, karang mengarang, penerangan, propaganda, seni drama, dan sebagainya.

Perkembangan serta pertumbuhan ilmu-ilmu pengetahuan tersebut menggunakan perkembangan dan kemajuan keperluan manusia terhadap hubungan dan pengertian satu sama lainnya, atau terhadap rasa dan kesadaran bermasyarakat.

Hanya ilmu sejarahlah kiranya yang pertama-tama dapat memperlihatkan adanya gejala kemasyarakatan sebagai wujud dari berlangsungnya hubungan antar manusia itu. Pertama sekali para sejarawan memperhatikan bahwa zaman dahulu kala ada orang yang khusus melakukan pekerjaan sebagai perantara dalam hal melaksanakan komunikasi antar manusia itu.

Untuk memenuhi keperluan orang terhadap kabar atau berita tentang orang lain atau keadaan di sekelilingnya, ataupun di tempat lain, terdapat orang-orang khusus yang melakukan pekerjaan dalam hal mencari berita atau kabar untuk disampaikan kepada orang-orang yang memerlukannya.

Willem Haversmit (1885: 3), melalui bukunya De Courant, mengingatkan kita pada orang Babylonia di mana menurut catatan Flavius Josephus, mereka telah memiliki para penulis sejarah yang bertugas menyusun cerita tentang kejadian sehari-hari dan kemudian menyiarkannya kepada orang lain.

Jauh sebelum itu, para ahli sejarah tersebut menuturkan hasil penyelidikannya yang bersandar pada buku Perjanjian Lama (Genesis 8 ayat 10-12), di mana dikisahka bahwa sewaktu di dunia ini turun hujan lebat tujuh hari tujuh malam terus menerus, timbulah air bah yang memusnahkan segala makhluk hidup dan semua tanaman sebagai pidana Tuhan terhadap kejahatan dan dosa manusia. Bandingkan dengan Al-Quran (surat Nuh ayat 25 dan surat Hud ayat 37-45).

Sebelum Allah Swt menurunkan hujan yang sangat hebat kepada kaum kafir, maka datanglah malaikat utusan Allah Swt kepaa Nabi Nuh agar ia memberitahukan cara membuat kapal sampai selesai. Kapal itu cukup untuk dipergunakan sebagai alat ebakuasi oleh Nabi Nuh beserta sanak keluarganya yang saleh dan segala macam hewan masing-masing satu pasang.

Tidak lama kemudian, seusainya Nuh membuat kapal, hujan lebat pun turun berhari-hari tiada henti, badai dan angin menghancurkan segala yang ada kecuali kapal yang dibuat oleh Nuh. Saat itu Nuh dan orang-orang yang beriman beserta hewan-hewan menaiki kapal tersebut.

Waktu terus berganti, namun air tetap menggenang dalam, seolah tidak berubah sejak semula. Sementara itu seluruh penumpang kapal mulai khawatir dan gelisah karena persediaan makanan mulai menipis. Semua penumpang mulai mempertanyakan mengenai keadaan daerah mereka. Guna memenuhi keinginan para penumpang, Nuh mengirimkan seekor burung dara ke luar kapal untuk meneliti keadaan air dan kemungkinan adanya makanan.

Setelah beberapa lama burung itu terbang mengamati keadaan air dan mencari makanan, tapi hasilnya sia-sia. Burung itu hanya melihat ranting pohon zaitun yang tampak muncul di permukaan air. Ranting itu pun dipatuknya dan dibawanya pulang ke kapalnya. Atas datangnya burung dara itu dengan membawa ranting itu, Nuh mengambil kesimpulan bahwa air bah sudah mulai surut, namun seluruh permukaan masih tertutup air, sehingga burung itu tidak menemukan tempat beristirahat. Demikianlah kabar itu disampaikan kepada seluruh penumpang.

Atas dasar fakta tersebut, para ahli sejarah menamakan Nabi Nuh sebagai seorang pencari dan penyiar kabar yang pertama di dunia. Bahkan sejalan dengan teknik-teknik dan caranya mencari berita itu, menunjukkan bahwa kantor berita pertama kali di dunia adalah kapal Nuh.

Data selanjutnya, diperoleh para sejarah negara Romawi pada permulaan berdirinya kerajan Romawi. Pada masa itu para pejabat tinggi kerajan Romawi (Imam Agung) mencatat segala kejadian penting yang diketahuinya pada annales (papan tulis yang digantungkan di serambi rumahnya). Catatan pada papan tulis itu merupakan pemberithauan bagi setiap orang yang lewat dan memerlukannya.

Pengunguman sejenis itu dilajutkan oleh Julius Caesar pada zaman kejayaannnya. Caesar mengungumumkan hasil persidangan senat, berita tentang kejadian sehari-hari, peraturan-perturan penting, serta apa yang perlu disampaikan dan diketahui rakyatnya, dengan cara menuliskannya diatas papan tulis yang pada masa itu (60SM) dikenal dengan acta diurna dan diletakkan di Forum Romanum (Stadion Romawi) untuk diketahui oleh umum. semua berita di Acta diurna tersebut boleh dibaca dan dikutip untuk kemudian disebar luaskan ke tempat lain.

Praktik jurnalistik demikian kemudian dikembangkan oleh para budak belian orang-orang Romawi kaya, yang diberi tugas untuk mengumpulkan berita setiap hari. Para budak belian ini dijuluki denga istilah diurnarius atau diurnarii. Dalam hal ini tampak pertumbuhan jurnalistik beserta jurnalisnya yang sedikit profesional.

Ahli sejarah yang bernama Tacitus mengatakan bahwa dalam kegiatan jurnalistik selalu terjadi hal-hal berikut:

Pada umunya publik tidak begitu senang terhadap berita-berita sensasi yang berlebihan.
Sejak dulu primeur journalisticus (memperoleh produk jurnalistik paling awal) merupakan syarat terpenting dalam karya penyiaran atau pemberitaan.
Sejak dulu pula abone (pelanggan) yang rewel itu ada.

Ada pun mengenai pemilihan dan penyusunan beritanya, Bascwitz (1949: 14) mengemukakan hasil penelitiannya, bahwa berdasarkan isinya acta diurna tidak menunjukkan sifat-sifat resmi yang mutlak. Hanya saja, yang merupakan isi utamanya adalah mambatasi diri pada penyajian berita-berita saja.

Umur acta diurna “hanya” mencapai lima abad. Setelah kerajaan Romawi runtuh, maka hilang pula acta diurna. Namun demikian dari hasil penelitian sejarah mengetahui bahwa pada permulaan pertumbuhannya jurnalistik berjalan dengan kondisi sebagai berikut:

Subjek penyajiannya berupa pemerintah. Yang menyelenggarakan penyiaran lewat acta diurna adalah kerajaan.
Jurnalis atau wartawannya, sebagai perantara dalam penyiaran, terdiri dari mereka yang mencari dan menyiarkan berita dengan memperoleh upah.
Alat penyiarannya berupa papan pengunguman (acta diurna) dan catatan-catatan para jurnarius yang diperbanyak, serta pemberitaan lisan dari para jurnarius tersebut.

Sejak hilangnya acta diurnia hingga kira-kira tahun 1000 SM, para ahli sejarah Eropa mengenal praktik pemberitaan berupa kirim mengirim surat, antar biara, istana, dengan perantara kurir. Sedangkan untuk kalangan rakyat biasa dikenal adanya minstreel (penyanyi keliling) yang membawakan nyanyian dalam bentuk lagu atau syair rakyat yang berisi informasi tentang peristiwa yang terjadi di tempat lain.

Setelah tumbuh perkembangan surat menyurat antar kaum politisi, cendikiawan, dan para pedagang baik dengan rekan-rekannya di dalam negeri maupun di luar negeri, mulai timbul perbaikan terhadap ritme kecepatan dan keaktualan berita-beritanya. Biasanya para pedagang menyertakan berita-berita lain yang terkadang secara tidak langsung dapat bermanfaat bagi usaha mereka. Kemudian rekannya menerima dan memperbanyak serta meneruskan berita tersebut kepada relasi yang lain. Demikianlah selajutnya surat-surat pedagang itu menjadi surat perkabaran walaupun masih sederhana.

Lonjakan terbesar di bidang jurnalistik pada tahun 1791 saat Revolusi Prancis berkobar. Suratkabar yang muncul bersifat selebarab yang dikeluarkan oleh tokoh politik, namun penguasa negara merasa khawatir. Kebebasan pers ditentang, ribuan wartawan masuk penjara, sementara 70 orang lainnya mengalami hukuman guillotine (hukum pancung).

Satu-satunya negara yang memberikan kebebasan pers adalah Inggris sejak tahun 1695 di mana Raja Willem III mencabut ketentuan wajib adanya lisensi perusahaan suratkabar. Perkembangan ini pun menjadi pendorong pertumbuhan suratkabar di negara-negara Eropa lainnya.

Untuk sampai menjadi ilmu pengetahuan yang bersifat akademis, jurnalistik berkembang dengan munculnya mata kuliah tentang persuratkabaran yang disebut Zeitungskunde di Universitas Bazel (Swiss) tahun 1884 oleh Karl Bucher. Jejak Bucher diikuti oleh Max Weber, ia menyatakan bahwa kenyataannya modal dan pemilik modal sangat penting bagi kehidupan persuratkabaran. Penting dalam arti perhitungan ekonomis dan redaksionalnya.

Sebagai lembaga sosial, Max Weber mengatakan, suratkabar memiliki kepribadiannya sendiri. Dalam hal ini yang ditonjolkan bukan pribadi masing-masing wartawannya, melainkan karya atau ideologi mereka yang mewarnai suratkabarnya pada umumnya berprinsip anonimitas.

Wilbur Schramm melalui uraiannya mengenai “The Nature of Mass Communication” dalam bukunya, The Process and Effects of Mass Communication. Ia menyebut institutionalized person sebagai sifat kelembagaan suratkabar itu. Menurutnya, by an institutionalized person we have his editorial colums through the facilities of institution and with mean such a person as the editor of a newspaper, who speaks in more voice and prestige than he would have if he was speaking without the institution.

Sejak dikenalnya ilmu publistik, jurnalistik dan pers pun berkembang sejalan dengan perkembangannya. Dalam praktiknya kini telah banyak penerbitan suratkabar terkenal, baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Juga lembaga-lembaga penyiaran seperti kantor-kantor berita, stasiun-stasiun radio ataupun televisi dan film, yang jauh lebih maju dalam perlengkapan instrumennya, jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.

Dalam memelihara kelestarian kemajuan jurnalistik dan pers, terdapat lembaga Internasional Federation of Newspaper Publisher yang bertugas menjamin kepentingan etika dan ekonomi suratkabar. Juga ada Internasional Federation of Jurnalism (IFJ), yang bertugas meningkatkan standar mutu profesi jurnalistik, mempertahankan kemerdekaan pers, dan memberikan sumbangan terhadap perkembangan pers di negara-negara berkembang.

International Film and Television Council (IFTC) bertugas memajukan usaha negara anggotanya dalam hal perfilman dan penyiaran melalui televisi disamping diadakan tukar menukar informasi.

Hubungan Jurnalistik Dengan Pers

Dalam kehidupan sehari-hari istilah jurnalistik jarang kita dengar. Kita lebih sering mendengar istilah pers, apabila terkait dengan kegiatan yang ada hubungannya dengan jurnalistik. Istilah pers berasal dari bahasa asing (Bahasa Inggris). Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah persen. Aslinya pers ditulis press, yang berarti ‘percetakan’ atau ‘mesin cetak’. Mesin cetak inilaha rupanya yang memungkinkan terbitnya suratkabar, sehingga orang mengatakan pers itu untuk maksud persuratkabaran.

Dari gambaran tersebut terdapat dua pengertian umum dari pers. Pertama, secara sempit, pers dimaksudkan sebagai persuratkabaran. Kedua, secara luas pers mengandung arti suatu lembaga kemasyarakatan yang menjalankan kegiatan jurnalistik.

Semua komentar tentang suatu peristiwa di dunia baik itu merupakan pendapat maupun kejadian akan selalu menarik perhatian. Karena itu Leslie Stephens mengatakan bahwa jurnalistik terdiri dari penulisan tentang hal-hal yang penting dan belum Anda ketahui (Bond, 1961: 1).

Para ahli filsafat menyatakan bahwa pers sebagai suatu kegiatan pemberitahuan tentang apa-apa yang diharapkan umum kepada umum. Menurut mereka karya pers adalah melayani umum dalam memberikan kenyataan-kenyataan yang seharusnya diperoleh rakyat, sebab kenyataan-kenyataan itulah yang akan memberikan kemerdekaan kepada rakyat.

Dalam hal ini kedudukan pers lebih tinggi dan penting, karena yang dimaksudkan dengan istilah kemerdekaan dalam pernyataan tersebut tidak hanya berarti kemerdekaan fisik saja, melainkan juga mencakup kemerdekaan psikis (jiwa).

Hal demikian jelas terlihat dalam fungsi pers Indonesia (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982) yang menetapkan bahwa Pers Nasional mempunyai fungsi kemasyarakatan, pendorong, dan pemupuk daya pikiran kritis dan konstruktif-progresif, yang meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia (Effendy, 1983: 693).

Dari pernyataan tadi, dapat disimpulkan bahwa secara luas pers merupakan sutau lembaga kemasyaraatan yang kegiatnnya melayani dan mengatur kebutuhan hati nurani manusia selaku makhluk sosial dalam kehidupannya sehari-hari.

Dalam organisasinya, pers akan menyangkut segi-segi isi dan akibat dari komunikasi yang melibatkannnya. Baik suratkabar, radio, maupun televisi dalam kegiatannya sebagai komunikasi massa.

Demikain pula akibat dari penerbitan atau penyiaran akan tercakup dalm segi-segi kegiatan pers itu. Baik itu berupa artikel, foto atau musik dan drama yang ditayangkan melalui televisi atau diperdengarkan melalui radio akan selalu membawa perubahan situasi dan kondisi kepada khalayakya. Perubahan dimaksud akhirnya akan membuahkan suatu opini publik, secara langsung atau pun tidak. Apapun yang terjadi, sudah tentu menjadi tugas dan kewajiban pers untuk menyiarkan kembali kepada khlayak.

Pers sangat erat kaitannya dengan jurnalistik. Pers sebagai media komunikasi massa tidak akan berguna apabila semua sajiannya jauh dari prinsip-prinsip jurnalistik. Sebaliknya karya jurnalistik tidak akan bermafaat tanpa disampaikan oleh pers sebagai medianya. Pers adalah media khusus untuk digunakan dalam mewujudkan dan menyampaikan karya jurnalistik kepada khlayak.

Secara sempit pers adalah suatu wadah penyajian karya jurnalistik yang berupa informasi, hiburan ataupun keterangan dan penerangan. Sedangkan jurnalistiknya merupakan kejuruan atau keahlian dalam mewujudkan informasi, hiburan ataupun keterangan dan penerangan dalam bentuk berita, tajuk, kritik, ulasan, ataupun artikel-artikel lainnya.

Secara luas pers dan jurnalistik merupakan satu kesatuan (institusi) yang bergerak dalam bidang penyiaran informasi, hiburan ataupun keterangan dan penerangan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya sehari-hari.

Kesatuan dimaksud merupakan unit kerja dari seluruh komponen yang bersangkutan dalam bidang penyiaran. Jadi, merupakan suatu organisasi penyiaran yang meliputi unsur-unsur manusia, biaya, bahan-bahan, mesin-mesin, metode kerja, dan pemasaran hasil karyanya. Bahkan lebih luas lagi menyangkut segi akibat dari hasil karya organisasi tersebut timbul dalam masyarakat sebagai opini publik dengan segala bentuknya.

2008-05-16T00:03:00.001-07:00

2008-05-16T00:03:00.000-07:00

manajemen media massa

2008-05-16T00:02:00.001-07:00

MANAJEMEN SEBAGAI ILMU, SENI, DAN PROFESI

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (James A.F Stoner, Management, Prentice/ Hall International, Inc., Englewood Cliffs, New York, 1982, halaman 8)

Kata Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno ménagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

Sementara itu, Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien.

Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal; dalam berbagai bidang seperti industri, pendidikan, kesehatan, bisnis, finansial dan sebagainya. Dengan kata lain efektif menyangkut tujuan dan efisien menyangkut cara dan lamanya suatu proses mencapai tujuan tersebut.

Ilmu manajemen merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang disistemisasi, dikumpulkan dan diterima kebenarannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya metode ilmiah yang dapat digunakan dalam setiap penyelesaian masalah dalam manajemen.

Manajemen sebagai ilmu (science) yang obyektif-rasional, bisa dipelajari oleh siapa pun. Bahkan para ilmuwan dengan sangat fasih menguraikan teori-teori manajemen yang dikembangkannya. Tetapi apakah mereka mampu menerapkan dalam lingkup organisasi terkecil, minimal di lingkungan kerjanya, itu soal lain.

Teori-teori manajemen hanya memberi sejumlah peluang, atau kemungkinan-kemungkinan, tanpa ada kepastian keberhasilan. Teori manajemen hanya dapat membimbing kepada prestasi dan hasil yang lebih baik. Sebagai ilmu, manajemen dengan sangat sistematis merupakan suatu uraian menyeluruh mengenai konsep-konsep dan langkah-langkah praktis yang siap implimentasi. Manajemen sebagai ilmu karena manajemen bisa dipelajari seperti halnya ilmu pengetahuan. Seni karena keragaman. Manajemen sebagai profesi karena manajemen bias digunakan sebagai batu pijak dan karir.

Manajemen sebagai seni

Selain sebagai ilmu, manajemen juga dianggap sebagai seni. Hal ini disebabkan oleh kepemiminan memerlukan kharisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antaramanusia yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat seseorang dan aga susah untuk dipelajari. Manajemen sebagai ilmu karena manajemen bisa dipelajari seperti halnya ilmu pengetahuan. Seni karena keragaman. Manajemen sebagai profesi karena manajemen bias digunakan sebagai batu pijak dan karir.

Luther Gulick mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahai mengapa dan bagaimana manusia berkerjasama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Manajemen bukan hanya merupakan ilmu atau seni, tetapi kombinasi dari keduanya. Kombinasi ini tidak dalam proporsi yang tetap, tetapi dalam prporsi yang bermacam-macam.

Dengan mengandalkan manajemen sebagai seni (art), sementara seni berhubungan dengan bakat, dan karenanya bersifat alamiah, maka pengetrapan manajemen hanya mungkin bagi mereka yang terlahir memang berbakat. Dengan cara pandang ini, teori manajemen hanya memberikan sejumlah prosedur, atau sebagai pengetahuan yang sulit diterapkan. Karena proses manajamen ditentukan oleh subyektivitas, atau style.

Selain itu juga, beberapa ahli seperti Follet menganggap manajemen adalah sebuah seni. Hal ini disebabkan oleh kepemimpinan memerlukan kharisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antaramanusia yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat seseorang dan sulit dipelajari.

Manajemen sebagai Profesi

Banyak usaha telah dilakukan untuk mengaplikasikan menajemen sebagai suatu profesi. Edgar H. Schein telah menguraikan kriteria-kriteria untuk menentukan sesuatu sebagai profesi yang dapat diperinci sebagai berikut:

1. Para profesional membuat keputusan atas dasar prinsip- prinsip umum. Adanya pendidikan, dan program-program latihan formal menunjukkan bahwa ada prinsip-prinsip manajemen tertentu yang dapat diandalkan.

2. Para profesional mendapatkan status tertentu, bukan karena favoritisme atau karena suku bangsa atau agamanya dan kriteria politik atau sosial budayanya.

3. Para profesional harus ditentukan oleh suatu kode etik yang kuat, dengan disiplin untuk mereka yang menjadi kliennya

Manajemen telah berkembang menjadi bidang yang semakin profesional melalui perkembangan yang menyolok program-program latihan manajemen di universitas maupun diberbagai lembaga manajemen swasta, dan melalui pengembangan para eksekutif organisasi (perusahaan).

UNSUR-UNSUR UTAMA DALAM PROSES MANAJEMEN

Dalam manajemen terdapat unsur-unsur atau komponen-komponen yang membuatnya menjadi suatu proses yang berifat mengatur dan mengontrol, unsur tersebur seperti:

Perencanaan: memutuskan apa yang harus terjadi di masa depan (hari ini, minggu depan, buland epan, tahun depan, setelah lima tahun, dsb.) dan membuat rencana untuk dilaksanakan.

Planning adalah kegiatan seorang manajer dalam menyusun rencana. Menyusun rencana berarti memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Agar dapat membuat rencana secara teratur dan logis, sebelumnya harus ada keputusan terlebih dahulu sebagai petunjuk langkah-langkah selanjutnya.

Dalam perencanaan, ada proses seperti 1) pemilihan atau penetapan tujuan dari organisasi, dan 2) penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, anggaran dan standar yang dibuthkna untuk mencapai tujuan.

Pengorganisasian: membuat penggunaan maksimal dari sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana dengan baik.

Organizing berarti menciptakan suatu struktur organisasi dengan bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga hubungan antarbagian-bagian satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan struktur tersebut.

Pengorganisasian bertujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Selain itu, mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut.

Pengorganisasian seperti, 1)penentuan sumberdaya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, 2) perencanaan dan pengembangan suatu organisasi, 3) penugasan tanggung jawab tertentu, dan 4) pendelegasian wewenang yang di[perlukan kepada individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Leading/Kepemimpinan dan motivasi: memakai kemampuan di area ini untuk membuat yang lain mengambil peran dengan efektif dalam mencapai suatu rencana.

Actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi actuating artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan (leadership).

Pengendalian: monitoting memantau kemajuan rencana, yang mungkin membutuhkan perubahan tergantung apa yang terjadi

Controlling adalah proses pengawasan performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seorang manajer dituntut untuk menemukan masalah yang ada dalam operasional perusahaan, kemudian memecahkannya sebelum masalah itu menjadi semakin besar mengevaluasinya

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Sistem komunikasi Indonesia

2008-05-16T00:00:00.001-07:00

HUBUNGAN Antara SISTEM KOMUNIKASI INDONESIA Terhadap SISTEM PERS yang BERLANDASKAN pada SISTEM PEMERINTAHAN

Menurut Tatang M Anirim, sistem adalah sekumpulan unsur yang melakukan kegiatan atau menyusun skema dalam melakukan tatacara suatu kegiatan pemprosesan untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan. Di Indonesia dikenal beberapa bangunan sistem, misalnya Sistem Hukum Indonesia, Sistem Politik Indonesia, Sistem Sosial Indonesia, Sistem Budaya Indonesia, Sistem Ekonomi Indonesia dan sistem-sistem nilai lainnya yang dapat dijadikan pedoman dalam proses interaksi antar orang di Indonesia.

Selain itu, yang paling utama dalam berinteraksi diperlukan sistem komunikasi, Sistem Komunikasi adalah sekumpulan unsur-unsur atau orang-orang yang mempunyai pedoman dan media yang melakukan suatu kegiatan mengelola, menyimpan, mengeluarkan ide, gagasan, simbol, dan lambang yang menjadikan pesan dalam membuat keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan dan saling pengertian satu sama lain dengan mengolah pesan itu menjadi sumber informasi.

Dalam kehidupan komunikasi juga mulai dikenal dengan istilah Sistem Komunikasi Indonesia. Sistem ini merupakan rumusan baru bagi Indonesia meskipun pelaksanaannya secara implisit telah dilakukan oleh Bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui norma Sistem Pers Indonesia. Namun rumusan yang jelas tentang Sistem Komunikasi Indonesia masih belum dimiliki.

Dengan merumuskan Sistem Komunikasi Indonesia maka kita akan memiliki sebuah bangunan sistem dalam berkomunikasi yang seragam serta menjadi ciri dan karakter Bangsa Indonesia. Bangunan dari sistem komunikasi Indonesia itu akan berlandaskan pada pola komunikasi yang dikembangkan di Indonesia dengan perangkat nilai dan perundangan yang ada. Sebab pola komunikasi didalam suatu negara akan menentukan bangunan sistem komunikasi yang akan dikembangkan di negara ini.

A. Pola Komunikasi.

1. Landasan Teoritis.

Pola komunikasi didalam suatu negara selalu dipengaruhi oleh sikap dan pandangan hidup bangsanya sekaligus memberikan bentuk bagi falsafah komunikasi yang dianut dalam proses interaksi antar orang yang terjadi di negara itu. Falsafah komunikasi yang dianut, pada umummya sejalan dengan sistem politik yang berlaku.

Komunikasi mempunyai kemampuan menambah pengetahuan, merubah dan memperkuat opini, merubah sikap serta menimbulkan partisipasi secara individual maupun menambah sikap serta menimbulkan partisipasi secara individual maupun sosial. Keadaan ini mengharuskan adanya kesamaan pandangan antara supra dan infrastruktur politik dalam mengimplementasikan kegiatan komunikasi sesuai dengan filsafat bangsa itu sendiri.

2. Perkembangan komunikasi dalam Era Reformasi di Indonesia.

Melihat perkembangan politik di negara kita saat ini sebagai dampak dari adanya reformasi, telah muncul berbagai pemikiran mengenai negara dalam rangka mencari format yang pas bagi pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Beberapa diantaranya ialah adanya gagasan untuk membentuk negara federal, menguatnya tuntutan otonomi, adanya gugatan terhadap Pancasila sebagai satu-satunya azas otonomi, terbentuknya partai-partai politik yang kian hari kian bertambah, semakin maraknya unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai lapisan dan golongan masyarakat.

Didalam dunia komunikasi juga terjadi perkembangan baru, antara lain dicabutnya Keputusan Menteri Penerangan tentang peraturan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), sehingga pengurusannya menjadi lebih mudah, terbangunnya keberanian moral dalam menyampaikan aspirasi dan koreksi meskipun terkadang tidak sejalan dengan pemerintah, adanya toleransi yang tinggi dalam perbedaan pendapat, penggunaan media massa yang semakin berani dalam menyajikan fakta atau opini serta berbagai perkembangan lain yang pada akhirnya bermuara kepada suatu komitmen yakni bagaimana persatuan dan kesatuan tetap dapat dipelihara dalam dinamika yang sedang berkembang sekarang ini.

B. Pancasila dan Komunikasi

1. Pancasila Sebagai Acuan Normatif Bangsa Indonesia.

Sejak dikumandangkannya teks proklamasi oleh kedua tokoh proklamator Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 silam, dan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 agustus 1945, Indonesia telah meletakkan pandangan hidup bangsanya kepada lima sila (Pancasila) sebagaimana dapat dilihat dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945.

Dalam rumusan alinea keempat pada Pembukaan UUD 1945 itu, telah memberikan penegasan tentang fungsi dan tujuan negara Indonesia, bentuk negara dan dasar falsafah negara Indonesia.

Pernyataan yang terkandung didalam alinea ke-empat UUD 1945 itu memberikan arti bahwa fungsi, tujuan dan bentuk negara Indonesia dilandaskan kepada makna fllosofis yang terkandung di dalam kalimat sesudah kata-kata "dengan berdasar kepada" tersebut, yaitu suatu rumusan yang akhirnya dikenal dengan PANCASILA.

Sila-sila dari lima sila (Pancasila) tersebut menjadi acuan normatif bagi Bangsa Indonesia dalam melaksanakan segala bentuk kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang pada dasarnya mengatur kehidupan manusia Indonesia secara horizontal yakni bagaimana berhubungan dengan sesama nilai yang terkandung didalam Pancasila itu. Nilai inilah yang menjadi dasar negara, jiwa, kepribadian dan pandangan hidup Bangsa Indonesia.

Menjadi kepribadian bangsa memberikan arti bahwa Pancasila merupakan suatu ciri kepribadian Bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain, sekaligus memberikan watak tertentu bagi Bangsa Indonesia dalam kehidupan dan berinteraksi antar sesama. Sebagai pandangan hidup bangsa memberikan arti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila telah diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad bagi Bangsa Indonesia untuk mewujudkannya.

Pancasila diterima sebagai dasar negara, disamping sebagai pandangan hidup bangsa, berarti nilai-nilai Pancasila selalu harus menjadi landasan bagi pengaturan serta penyelenggaran negara. Hal ini memang telah diusahakan dengan menjabarkan nilai-nilai Pancasila kedalam peraturan perundangan yang berlaku. (P. Wahana, Filsafat Pancasila, 1996 Hal.65).

2. Pancasila Dalam Kehidupan Komunikasi

Jika dikaitkan dengan komunikasi, nilai yang terkandung dalam tiap-tiap sila dari Pancasila mempunyai implikasi khusus pada kegiatan komunikasi. Seperti sila pertama memberikan pengakuan secara khusus pada eksistensi bentuk komunikasi transendental, yaitu sebagai manifestasi dari pengakuan Bangsa Indonesia terhadap sesuatu yang gaib yang dipandang ikut menentukan keberhasilan Bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Dalam hal ini berkat doa dan kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sangat menentukan keberhasilan Bangsa Indonesia dalam berjuang memperebut kemerdekaan.

Sila kedua menuntut adanya komunikasi manusiawi dengan menerapkan etika komunikasi yang adil dan beradab, sila ketiga mengisyaratkan pelaksanaan norma-norma komunikasi organisasi, komunikasi politik termasuk komunikasi lintas budaya dan komunikasi tradisional yang bernuansa persatuan dan kesatuan, sila keempat memberikan tekanan pada pengakuan dilaksanakannya komunikasi dua arah dan timbal balik yang menghubungkan secara vertikal, horizontal maupun diagonal antara pemerintah dan masyarakat dan sebaliknya yang berorientasi pada kesamaan dan kesepakatan, baik keluar maupun kedalam dengan menggunakan model relational.

Akhirnya, sila kelima mengandung makna implikasi komunikasi sosial, komunikasi bisnis maupun komunikasi administrasi dan management dengan berorientasi pada asas keseimbangan dan keserasian bertujuan agar terjadinya perubahan sosial yang lebih baik secara material maupun spiritual.

Bila dilihat Pancasila dalam perspektif komunikasi tersebut, maka segala tingkah laku Bangsa Indonesia dalam kehidupan dan kegiatan komunikasi didalam berbagai bidang seperti bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya dan sebagainya; haruslah dilandasi oleh nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

C. Sistem Pers dan Sistem Pemerintahan Indonesia

Pengertian Pers dalam arti sempit yaitu media massa cetak seperti surat kabar, majalah tabloid, dan sebagainya. Pers dalam arti luas bisa berupa media massa cetak elektronik, antara lain radio siaran dan televisi siaran, sebagai media yg menyiarkan karya jurnalistik.

Pers adalah lembaga sosial (social institution) atau lembaga kemasyarakatan yang merupakan subsistem dari sistem pemerintahan di negara dimana ia beropreasi, bersama-sama dengan subsistem lainnya.

Sementara itu segala aktivitas pers tergantung pada falsafah yang dianut oleh masyarakat dimana pers itu berada. Lyod Sommerlad menyatakan, sebagai institusi sosial, pers mempunyai fungsi dan sifat yang berbeda tergantung pada sistem politik, ekonomi dan struktur sosial dari negara dimana pers itu berada.

Ditinjau dari sistem, pers merupakan sistem terbuka yang probabilistik. Terbuka artinya bahwa pers tidak bebas dari pengaruh lingkungan; tetapi dilain pihak pers juga mempengaruhi lingkungan probabilistik berarti hasilnya tidak dapat diduga secara pasti.

Fres S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm dalam buku "Four Theories of the Press" menjelaskan bahwa Pers dapat dikategorikan menjadi empat kategori, yaitu:

1. authoritarian press (pers otoriter)

2. libertarian press (pers liberal)

3. soviet communist press (pers komunis soviet)

4. social responsibility press (pers tanggung jawab sosial)

Authoritarian Press (Pers otoriter)

Perkembangan otorisme pada pertengahan abad ke-15 juga menyebabkan timbul satu konsep otoriter di kehidupan pers di dunia. Dengan prinsip dasar otorisme yang cukup sederhana, bahwa pers hadir untuk mendukung negara dan pemerintah. Pers bertungsi secara vertikal dari atas ke bawah dan penguasa berhak menentukan apa yang akan diterbitkan atau disebarluaskan dengan monopoli kebenaran di pihak penguasa.

lstilah otoriter mengacu pada tingkat pengaturan pers yang sangat besar. Pers diharapkan netral, namun ditujukan dalam hubungannya dcngan pemerintah atau kelas penguasa dengan pengaturan yang disengaja atau tidak disengaja pers digunakan sebagai alat kekuasan negara untuk menekan.

Konsep Otoriter Pada Pers Indonesia Orde Baru

Seperti halnya Indonesia pada masa orde baru, ketika pers berpraktek konsep otoriter, meskipun secara teori konsep yang dipakai adalah konsep pers Pancasila dengan inti ajaran memiliki kesamaan dengan konsep pers tanggung jawab sosial. Pada masa itu pers Indonesia diperbolehkan untuk mencari berita, menyebarkannya, namun dengan kebijakan untuk negara.

Pemerintah membiarkan pers selama pers tidak mengkritik dan menentang kebijakan pemerintah atau hal-hal yang tidak menguntungkan pemerintah. Sayangnya pers memakai kesempatan ini untuk mementingkan nilai-nilai komersil dengan mengabaikan nilai ideal pers, sehingga konsep otoritarian bukan lagi menjadi kepentingan pemerintahan. Meskipun demikian kenyataan bahwa pers memiliki cukup nyali untuk menyebarkan informasi kebenaran yang kemudian dianggap menyinggung pemerintah, sehingga sekitar tahun 90-an dan awal 90-an beberapa penerbitan pers dicabut SIUPP-nya.

Libertarian Press (Pers Liberal)

Teori liberal berkembang di Inggris dan Amerika Serikat setelah tahun 1688. Teori pers liberal merupakan penerapan filsafat umum rasionalisme dan hak-hak ilmiah dalam bidang pers. Tugas pers yang terpenting disini memberikan informasi, menghibur, menjual, membantu menemukan yang terbaik, dan melaksanakan kontrol sosial serta pemerintahan. Pemanfaatan pers secara terbuka, maksudnya siapapun berhak untuk menggunakannya.

Pemberitaan yang dilarang berupa pemberitaan yang bersifat fitnah, cabul, tidak senonoh, dan penghianatan saat perang. Perusahaan pers biasanya dimiliki oleh kalangan privat (swasta). Mekanisme aktivitas pers difokuskan pada tindakan memeriksa/mengontrol pemerintah dan mempertemukan kepentingan-kepentingan masyarakat.

Libertarian theory akan berkembang menjadi responsibility theory. Dalam teori

liberal, pers bukan alat pemerintah melainkan sebagai alat untuk menyajikan fakta, alasan, dan pendapat rakyat untuk mengawasi pemerintah (social control terhadap pemerintah) sebagai berikut:

1. Memberi penerangan kepada masyarakat

2. Melayani kebutuhan pendidikan politik masyarakat

3. Melayani kebutuhan bisnis

4. Mencari keuntungan .

5. Melindungi hak warga masyarakat

6. Memberi hiburan kepada masyarakat.

Soviet Communist Press (Pers Komunis Soviet)

Sistem pers Komunis Soviet menganut beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Media Massa harus melayani kepentingan dan, dan berada dalam kontrol kelas pekerja.

2. Kalangan swasta tidak dibenarkan memiliki media.

3. Media harus selalu melakukan tugas fungsi positif bagi masyarakat dengan cara melakukan upaya sosialisasi norma-norma yang diinginkan, pendidikan, penerangan, motivasi dan mobilisasi.

4. Dalam menjalankan seluruh tugasnya kepada masyarakat, media harus tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan khalayaknya.

5. Masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya dalam upaya mencegah atau memberikan hukuman setelah terjadinya peristiwa publikasi yang bersifat anti-sosial.

6. Media harus memberikan pemikiran dan pandangan yang lengkap dan objektif mengenai masyarakat dan duma yang sesuai dengan ajaran Marxisme-Leninisme.

7. Wartawan adalah kalangan profesional yang bertanggung jawab yang memiliki tujuan dan cita-cita yang selaras dengan kepentingan utama masyarakat.

8. Media harus mendukung gerakan-gerakan progresif di dalam dan di luar negeri

Social Responsibility Press (Pers Tanggung Jawab Sosial)

Pers selalu mengambil bentuk dari struktur sosial dan politik dimana pers itu beroperasi. Dasar pemikiran utama dari teori ini ialah bahwa, kebebasan dan kewajiban berlangsung secara beriringan dan pers yang menikmati kedudukan dalam pemerintahan yang demokratis berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsinya.

Pada hakikatnya fungsi pers dalam teori tanggung jawab sosial ini tidak berbeda jauh dengan yang terdapat pada teori libertarian namun pada teori yang disebut pertama terefleksi semacam ketidakpuasan terhadap interpretasi fungsi-fungsi tersebut beserta pelaksanaannya oleh pemilik dan pelaku pers dalam model libertarian yang ada selama ini.

Dalam konsep tanggung jawab sosial media dituntut sebagai berikut:

- Menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat, dimana kewajiban itu dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesional tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, objektivitas dan keseimbangan.

- Media juag harusnya dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada.

D. Sistem Pers Pancasila

Sesungguhnya istilah Pers Pancasila sudah dikemukakan oleh M.Wonohito, seorang wartawan senior kenamaan, jauh sebelum dicanangkan secara resmi oleh Dewan Pers dalam Sidang Pleno XXV di Surakarta pada tanggal 7-8 Desember 1984.

Alasan Wonohito untuk menampilkan apa yang ia sebutkan "Pancasila Press Theory", adalah sesungguhnyua pers tidak dapat diangkat dan tidak dapat ditinjau lepas daripada struktur masyaraktnya. Oleh karena itu struktur sosial politik bersifat menentukan bagi corak, sepak terjang serta tujuan yang hendak dicapai oleh Pers. Dan karena struktur sosial politik dilandasi masyarakat, pers pun berlandaskan atas sosial politik yang berkembang di masyarakat dan mencerminkan falsafah masyarakat".

Negara sebagai sebuah kesatuan wilayah, sebuah kesatuan politik yang memiliki otonomi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara warga negaranya dapat dikatakan sebagai sebuah sistem makro yang mencakup beragam sistem-sistem lain didalamnya. Sudah menjadi kewajiban mutlak bagi sebuah negara untuk mampu melindungi, mengatur, dan menjaga kelangsungan sistem-sistem lainnya yang berada dibawah ruang lingkupnya.

Pers sebagai sebuah media untuk menyalurkan, untuk mewujudkan kebebasan itu sudah pasti tentunya harus mendapatkan porsi jaminan yang besar. Dalam mewujudkannya setiap negara pastilah memiliki latar belakang dan cita-cita yang berbeda, ini pulalah yang setidaknya berdampak pada diferensiasi pedoman dan aktualisasi peran negara dalam menjamin terus berjalannya sistem pers yang dipergunakan.

Untuk hal yang satu ini Indonesia terbilang berbeda dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang cenderung mengikuti teori-teori para ahli terkemuka. Indonesia “sekali lagi” mempergunakan nama Pancasila untuk mendefinisikan sistem pers yang dianutnya. Seolah terlihat begitu sakral begitu nama Pancasila dilekatkan.

Dalam pembahasannya itu Wonohito menyinggung pula empat teori pers dari buku terkenal "Four Theories of the Press" yang ditulis oleh Fred S Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm. Menurutnya keempat teori pers itu menurutnya boleh kita tambahkan satu sistem lagi, yaitu Pancasila Press Theory, sebab falsafah Pancasila melahirkan teori pers sendiri, yang tidak termasuk dalam empat teorinya Siber, Peterson dan Schramm itu.

Intisari keputusan sidang pleno XXV Dewan Pers mengeani pers pancasila itu, adalah sbb;

Pers Indonesia adalah Pers Pancasila dalam arti pers yang orientasi, sikap dan tingkah lakunya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Pers Pembangunan adalah Pers Pancasila dalam arti mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam pembangunan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk pembangunan pers itu sendiri.
Hakikat Pers Pancasila adalah Pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyaluran aspirasi rakyat dan kontrol sosial konstruktif. Melalui hakikat dan fungsi pers pancasila mengembangkan suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dan bertanggung jawab.

Hingga kini perdebatan mengenai definisi konsep dari sistem pers Pancasila masih saja terjadi, dan belum mencapai satu kesespakatan pasti. Namun menurut Bappenas sistem pers Pancasila, yaitu pers yang sehat, bebas dan bertanggung jawab serta lebih meningkatkan interaksi positif serta mengembangkan suasana saling percaya antara pers, Pemerintah, dan golongan-golongan dalam masyarakat untuk mewujudkan suatu tata informasi di dalam kondisi masyarakat yang terbuka dan demokratis ¹.

E. Komunikasi Politik dalam Pers Indonesia

Pers Indonesia memiliki latar belakang sejarah yang erat berhubungan dengan pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan nasional, dan dengan itu perjuangan untuk memperbaiki kehidupan rakyatnya. Meski posisi dan peranan pers mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan sejarah negara dan sistem politiknya, namun pers Indonesia memiliki karakter yang konstan, yakni komitmen sosial-politik yang kuat.

Media massa umumnya tunduk pada sistem pers yang berlaku dimana sistem itu hidup, sementara sistem pers itu sendiri tunduk pada sistem politik yang ada. Dengan kata lain, sistem pers merupakan subsistem dari sistem politik yang ada. Maka dalam setiap liputan pemberitaan dengan sendirinya akan memperhatikan keterikatan tersebut.

Indonesia saat ini resminya menganut sistem pers yang bebas dan bertanggungjawab. Konsep ini mengacu ke teori "pers tanggungjawab sosial". Asumsi utama teori ini adalah bahwa kebebasan mengandung di dalamnya suatu tanggung jawab yang sepadan. Maka pers harus bertanggungjawab pada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting komunikasi massa dalam masyarakat modern. Namun dalam prakteknya, pers harus bertanggungjawab pada pemerintah.

Ini menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pers yang kritis dan mencoba menjalankan kontrol sosial. Ada rambu-rambu yang tidak tertulis, yang tidak bisa dilanggar. Misalnya: sulit dibayangkan pers Indonesia secara lugas dan terbuka bisa memuat isu tuduhan korupsi/kolusi/monopoli terhadap Presiden atau keluarganya. Padahal di negara demokratis, pemberitaan kritis adalah biasa saja dan jabatan Presiden bukan jabatan suci yang tak bisa disentuh.

Pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), yang berkali-kali dilakukan rezim Orde Baru, hakekatnya adalah sama dengan pemaksaan, karena itu dilakukan atas alasan isi pemberitaan. Padahal UU Pokok Pers tegas mengatakan tidak ada pemaksaan. SIUPP seharusnya hanya berkaitan dengan faktor ekonomis/usaha, bukan isi berita.

Kemudian disebutkan, pers adalah salah satu media pendukung keberhasilan pembangunan. Bentuk dan isi pers Indonesia perlu mencerminkan bentuk dan isi pembangunan. Kepentingan pers nasional perlu mencerminkan kepentingan pembangunan nasional. Inilah yang disebut "pers pembangunan," model yang juga banyak diterapkan di negara sedang berkembang lainnya.

Kalau mengacu buku Sistem Pers Indonesia (Atmadi:1985), disebutkan, akar dari sistem kebebasan pers Indonesia adalah landasan idiil, ialah Pancasila, dengan landasan konstitusional, UUD 1945.

komputer perkantoran

2008-05-15T23:56:00.000-07:00

Aplikasi Internet terhadap Komputer Perkantoran

Latar belakang makalah ini adalah melihat perkembangan dunia telekomunikasi di Indonesia yang berjalan dengan sangat cepat. Seiiring dengan perkembangan teknologi hubungan antar sesama manusia dapt lebih mudah untuk dijangkau, sehingga kebutuhan komunikasi pada saat ini tidak selalu terkait ruang dan waktu. Salah satunya dengan adanmya teknologi telekonferensi.

Teknologi telekonferensi memadukan antara dua macam format audio dan visual. Teknologi ini tentunya membutuhkan sebuah jaringan berkecapatan tinggi agar kemampuan dalam mengirimkan sinyal dapat diterima dengan baik. Teknologi ini sangat membantu sekali sebab kita tidak perlu berkomunikasi dengan terikat ruang dan waktu. Teknologi ini bisa dibilang lebih mirip dengan teknologi 3G diponsel.

Teknologi telekonferensi ini dapat berguna bagi semua kalangan, misalnya dalam dunia pendidikan, bagi para mahasiswa, teknologi telekonferensi ini dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antarsesama dosen ataupun dengan sesama mahasiswa. Jika misalnya dosen tidak mampu hadir di dalam kelas untuk memberikan kuliah, maka dengan adanya teknologi ini membuat mahasiswa semakin terbantu, sebab dosen tidak harus hadir, ia bisa memberikan mata kuliahnya di suatu tempat dengan waktu secara real time.

Selain itu pemanfaatan teknologi ini digunakan di dunia kerja, misalnya ketika diadakan sebuah rapat penting, sedangkan pimpinan perusahaan sedang berada di luar negeri, ia bisa ikut serta di dalam rapat dan bisa ikut memberikan arahan yang penting bagi bawahannya.

Pekerjaan kantor adalah suatu kegiatan kesekretariatan dan administratif. Segala sesuatu yang berkaitan dengan catat-mencatat, melakukan perjanjian, memfasilitasi pertemuan, memberikan laporan, menyusun dokumen, menyimpan dokumen, mengirimkan surat dan sebagainya. Untuk keperluan tersebut, terbentuk suatu jalinan komunikasi formal maupun informal. Dengan berkembangnya teknologi informasi, penggunaan perangkat komputer untuk perkantoran membuka era otomatisasi perkantoran (Office Automation / OA).

Secara tidak terduga, jaringan internet yang tadinya hanya diperuntukkan bagi lembaga-lembaga penelitian semacam perguruan tinggi ternyata berkembang dan meluas penggunaannya di kalangan bisnis dan masyarakat. Akibatnya adalah terhubungkannya beratus-ratus juta manusia (dan terus bertambah) ke dalam sebuah arena jaringan yang sering dinamakan sebagai dunia maya (virtual world) tersebut.

Dikatakan sebagai dunia maya karena arena ini tidak dapat dijamah atau diraih secara fisik karena terbentuk dari koneksi hubungan digital antar berbagai teknologi informasi (komputer dan telekomuniasi). Disamping itu, dunia maya tidak memiliki batas-batas geografis (borderless) seperti halnya planet bumi yang terbagi atas beberapa negara.

Telekonferensi dalam Perusahaan

Fenomena eBusiness tidak dapat disangkal telah menjadi trend yang mewarnai aktivitas bisnis di negara-negara maju maupun berkembang. Konsep baru yang berkembang karena kemajuan teknologi informasi dan berbagai paradigma bisnis baru ini dianggap sebagai kunci sukses perusahaan-perusahaan di era informasi dan di masa-masa mendatang. Secara ringkas, Mohan Sawhney mendefinisikan eBusiness sebagai:“The use of electronic networks and associated technologies to enable, improve, enhance, transform, or invent a business process or business system to create superior value for current or potential customers”.

Secara prinsip definisi tersebut jelas memperlihatkan bagaimana teknologi elektronik dan digital berfungsi sebagai medium tercapainya proses dan sistem bisnis (pertukaran barang atau jasa) yang jauh lebih baik dibandingkan dengan cara-cara konvensional, terutama dilihat dari manfaat yang dapat dirasakan oleh mereka yang berkepentingan (stakeholders).

Seperti halnya pepatah yang mengatakan “banyak jalan menuju Roma”, eBusiness merupakan salah satu jalan yang dimaksud untuk menuju kepada “the creation of wealth” bagi sebuah perusahaan (harap diperhatikan bahwa eBusiness bukanlah merupakan tujuan, atau “Roma” yang dimaksud dalam pepatah terkait). Dengan kata lain, cakupan atau spektrum eBusiness dapat sangat luas wilayahnya tergantung dari masing-masing orang melihat definisi dari kata “bisnis” itu sendiri. Untuk dapat menangkap dimensi ruang lingkup pengertian eBusiness, cara yang kerap dipakai adalah dengan menggunakan prinsip 4W yang dikemukakan oleh Mohan Sawhney et.al., antara lain, yaitu: (What, Who, Where, dan Why).

· Dimensi WHAT

Banyak orang mempertukarkan istilah eBusiness dengan eCommerce. Secara prinsip, pengertian eBusiness jauh lebih luas dibandingkan dengan eCommerce, bahkan secara filosofis, eCommerce merupakan bagian dari eBusiness. Jika eCommerce hanya memfokuskan diri pada aktivitas atau mekanisme transaksi yang dilakukan secara elektronik/digital, eBusiness memiliki wilayah yang jauh lebih luas, termasuk di dalamnya aktivitas relasi antara dua perusahaan, interaksi antara perusahaan dengan pelanggannya, kolaborasi antara perusahaan dengan para mitra bisnisnya, pertukaran informasi antara perusahaan dengan para pesaing usahanya, dan lain sebagainya.

Adanya internet telah memungkinkan perusahaan untuk menjalin komunikasi langsung maupun tidak langsung dengan berjuta-juta bahkan bermilyar-milyar entity (pelanggan, mitra, pesaing, pemerintah, dsb.) yang ada di dunia maya; karena sifat komunikasi tersebut merupakan bagian dari sebuah sistem bisnis, maka dapat dimengerti luasnya pengertian dari eBusiness.

· Dimensi WHO

Siapa saja yang terlibat di dalam eBusiness? Seperti yang tersirat dalam definisinya, semua pihak yang melakukan interaksi dalam sebuah sistem bisnis atau serangkaian proses bisnis (business process) merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam ruang lingkup eBusiness. Paling tidak ada tujuh (A sampai G) klasifikasi yang kerap dipergunakan dalam mengilustrasikan eBusiness, masing-masing: Agent, Business, Consumer, Device, Employee, Family, dan Government.

Contohnya adalah sebuah aplikasi tipe eCommerce B-to-C yang merupakan mekanisme hubungan perdagangan antara sebuah perusahaan dengan para pelanggannya (end consumersnya), atau tipe G-to-G yang menghubungkan dua buah negara untuk permasalahan eksport dan import; atau D-to-D yang menghubungkan antara dua peralatan canggih teknologi informasi seperti antara PDA dengan Handphone, atau B-to-F yang menghubungkan sebuah perusahaan penjual barang- barang kebutuhan rumah tangga dengan berbagai keluarga, dan lain sebagainya.

· Dimensi WHERE

Tidak sedikit masyarakat awam yang mempertanyakan dimana sebenarnya kegiatan bisnis dapat dilakukan dalam eBusiness. Jawabannya sangat singkat dan mudah, yaitu dimana saja, sejauh pihak yang berkepentingan memiliki fasilitas elektronik/digital sebagai kanal akses (access channel). Berbeda dengan bisnis konvensional dimana transaksi biasa dilakukan secara fisik di sekitar perusahaan yang bersangkutan, maka di dalam eBusiness, interaksi dapat dilakukan melalui berbagai kanal akses.

Di rumah, seorang Ibu dapat menggunakan telepon atau webTV untuk berkomunikasi dengan perusahaan penjual produk atau jasa, di kantor, seorang karyawan dapat menggunakan perlengkapan komputer atau fax, di mobil, seorang mahasiswa dapat menggunakan handphone atau PDA-nya, di lokasi keramaian seperti mall, toko-toko, atau pasar, masyarakat dapat memanfaatkan ATM, Warnet, atau Kios-Kios Telekomunikasi (Wartel) untuk melakukan hal yang sama. Dengan kata lain, istilah dimana saja untuk melakukan hubungan dengan siapa saja bukanlah sekedar semboyan yang muluk, tetapi telah menjadi kenyataan di dalam implementasi eBusiness.

· Dimensi WHY

Pertanyaan terakhir yang kerap menghantui para pelaku bisnis tradisional adalah mengapa para praktisi bisnis di seluruh dunia sepakat untuk mengimplementasikan eBusiness sesegera mungkin sebagai model bisnis di masa mendatang. Penerapan konsep eBusiness secara efektif tidak saja menguntungkan perusahaan karena banyaknya komponen biaya tinggi yang dapat dihemat (cost cutting), tetapi justru memberikan kesempatan perusahaan untuk meningkatkan level pendapatannya (revenue generation) secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan mengimplementasikan eBusiness, perusahaan dapat melihat berbagai peluang dan celah bisnis baru yang selama ini belum pernah ditawarkan kepada masyarakat. Disamping itu, terbukti telah banyak perusahaan yang melakukan transformasi bisnis (perubahan bisnis inti) setelah melihat besarnya peluang bisnis baru di dalam menerapkan konsep eBusiness. Yang tidak kalah menariknya adalah, bahwa dengan menerapkan konsep jaringan (internetworking), sebuah perusahaan berskala kecil dan menengah dapat dengan mudah bekerja sama dengan perusahaan raksasa untuk menawarkan berbagai produk dan jasa kepada pelanggan. Dan tidak jarang pula teradapat sebuah perusahaan berskala kecil (dilihat dari jumlah karyawannya) yang pendapatannya dapat melebihi perusahaan menengah maupun besar karena strategi efektif mereka dalam menerapkan eBusiness.

E-Business dan knowledge management

Knowledge Management (pengelolaan pengetahuan) adalah bagaimana manusia dapat mengumpulkan aset pengetahuan (knowledge asset) dan menggunakannya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Sementara menurut pakar internet Dr. Onno W. Purbo filosofi mendasar knowledge management adalah knowledge is power, share it and it will multiply. Melalui cara berpikir semacam ini diyakini bahwa Internet akan berperan besar dalam membuat masyarakat menjadi pintar. Hal inilah yang merupakan dasar bagi timbulnya masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge-based society).

Dalam pengelolaan pengetahuan, dikenal istilah explicit knowledge yaitu hasil pengetahuan yang telah berwujud misalnya skripsi, tugas akhir, laporan penelitian, buku dan semacamnya, serta tacit knowledge berupa pengetahuan yang masih tersimpan dalam kepala pemiliknya. Internet merupakan platform yang amat menunjang pertukaran tacit knowledge, sedangkan manajemen explicit knowledge akan ditunjang oleh pengembangan digital library dengan konsekuensi bahwa proteksi pengetahuan seperti hak atas kekayaan intektual (HAKI), hak cipta dan paten menjadi tidak relevan dalam pertukaran informasi yang cepat.

Dengan adanya kemudahan berkomunikasi dengan menggunakan teknologi multimedia, teleconference/ video conference, memungkinkan adanya proses belajar mengajar jarak jauh melalui internet atau dikenal dengan istilah Cyber Education/ Virtual University. Sehingga mahasiswa dapat kuliah dimana saja dan kapan saja.

Melalui konsep di atas muncullah istilah cyber economic yang mengacu pada optimal combination of existance and dynamic of real and virtual economic yang menisbikan dimensi ruang dan waktu, sehingga akan memperbesar cakupan (coverage) dan memberikan kesempatan luas bagi berkembangnya peluang-peluang di bidang ekonomi yang selama ini tidak atau bahkan mustahil ditemukan di conventional economic.

Menurut sebuah badan riset (Gartner Research 1999) yang telah melayangkan email ke 38 perusahaan financial services yang sering menerima dan memberikan informasi melalui email diperoleh data-data sebagai berikut:

2 % tidak memberikan respon asli dari orang, tapi hanya sebuah email otomatis

50% email tersebut mengucapkan terima kasih

Rata-rata respon perusahaan terhadap inquiry yang free of charge ialah 3 hari

Rata-rata respon terhadap inquiry yang formal ialah 5 hari

25 % tidak pernah memberikan respon

Seperti data di atas terlihat bahwa memang masih ada perusahaan yang menyajikan web yang sangat menarik, namun belum menetapkan atau tepatnya mengetahui apa harapan pelanggan di suatu masyarakat khususnya negeri Indonesia yang mungkin memiliki kultur tertentu. Suatu kultur yang senang mencoba hal baru, dan terjebak dengan banyaknya promosi dari hal-hal baru tersebut.

Yang paling tidak disadari adalah, email dapat ditransfer ke orang atau person yang berhak jauh lebih efektif daripada sebuah sambungan telepon konvensional. Apakah mungkin menerapkan CTI application hingga ke meja manager HRD apabila terjadi pertanyaan dari evaluator kartu kredit terhadap calon pelanggan yang berasal dari perusahaan tersebut. Dengan email, dapat disampaikan dan apabila media kapasitas messaging sangat besar, maka email ini dijamin akan datang dan kemungkinan dibaca sekitar 70%. Secara internal di kantor pun seorang staff dapat mencari alamat email managernya dengan address book atau Global Address List (Microsoft).

Sebuah perusahaan akan dianggap bagus apabila mampu menghandle 90% dalam 2 jam bekerja. Angka tersebut merupakan angka maximum dari suatu penilaian good quality service.

Layanan internet dan mobile di industri perbankan

Industri perbankan, secara alami adalah bisnis yang sangat kompetitif dan dibangun atas dasar kepercayaan nasabah. Ditengah lingkungan bisnis yang dinamis, tantangan dunia perbankan sangat jelas, yaitu bagaimana layanan bank tetap menguntungkan. Bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya agar mencapai pertumbuhan yang lebih baik. Penerapan ICT (Information and Communication Technology) di perbankan sudah tentu bukan untuk efisiensi pengurangan SDM, apalagi di negeri kita yang sedang butuh lapangan pekerjaan. Tetapi, teknologi justru diperlukan untuk meningkatkan produktivitas per SDM melalui pengembangan bisnis.

Secara umum, terdapat dua aspek dimana ICT berdampak besar terhadap pola bisnis suatu usaha, yaitu aspek Reach (jangkauan) and Richness (kaya manfaat). Pada fase awal, e-Business berdampak penghilangan perantara (disintermediation). Pada proses disintermediation, perluasan bisnis (Reach) berbanding terbalik dengan Richness. Misalnya, layanan perbankan umumnya sederhana (Low Richness) yaitu hanya mencakup waktu dan nilai uang, sehingga penggunaan e-Business pada layanan perbankan bisa menjangkau penetrasi layanan yang luas, ATM tersebar di mana-mana (High Reach).

e-Business dengan didukung teknologi internet dan mobile mampu mengubah kedua faktor menjadi sejalan. Fenomena ini disebut dengan dekonstruksi (deconstruction). Misalnya, Toko Buku amazon.com dengan membuka layanan di internet mampu menjangkau pelanggan yang luas (High Reach), dan kaya ragam tawaran (High Richness) yaitu buku, elektronik, CD, dan lain sebagainya.

Demikian pula dengan layanan perbankan, melalui teknologi internet dan mobile saat ini layanan perbankan sudah bergerak menjadi e-Commerce yang kaya ragam tawaran. Misalnya memadukan layanan bank dan pembayaran (pajak, kartu kredit, tagihan, isi ulang, dll) melalui terminal PC, PDA, atau perangkat mobile nasabah. Inovasi bisnis berbasis ICT melalui teknologi internet dan mobile memberi kemungkinan ekspansi dan produktivitas bisnis perbankan (reduksi biaya per transaksi) dapat berjalan seiring.

Beberapa contoh meluasnya penerapan internet diperbankan misalnya: ABN AMRO mengintegrasikan e-Business melalui sistem hub arus pembayaran di Internet mendukung perdagangan global lintas ekonomi. HSBC Membangun kepercayaan jasa dan transaksi keuangan on-line melalui internet; Bank of America, membangun strategi portal untuk broker jasa perbankan. Di tanah air, BCA memiliki layanan click and mobile melalui KlikBCA dan M-BCA.

Dengan meluasnya penggunaan Internet dan perangkat komunikasi mobile di masyarakat, membuat distribusi biaya transaksi sebagian berpindah ke pelanggan atau nasabah. Pada era brick and mortar, biaya transaksi sepenuhya diinvestasikan oleh Bank meliputi mesin Teller dan ATM. Pada era click and mortar, layanan perbankan memanfaatkan penyebaran PC yang telah tersedia di nasabah. Sedang pada era click and mobile semakin banyak terminal adalah perangkat nasabah, disamping terminal ATM yang telah ada.

Dengan demikian, biaya per transaksi di sisi bank akan terus menurun, karena sebagian biayanya didistribusikan ke nasabah. Jumlah pelanggan selular, posisi Juni 2003, sebesar lebih kurang 15 juta, dan telepon sebesar 7.5 juta, secara potensial dapat mendistribusikan layanan bank. Speed, Flexibility, dan Simplicity.

Apapun inisiatif bisnis tanpa melibatkan teknologi adalah ilusi, namun ICT berkembang cepat diawali dengan ‘hype’, gelombang cepat ‘hype’ dihindari dengan merangkul teknologi hanya pada tahap adanya kecerahan dan maturitas pasar. Oleh karena itu, di Industri perbankan, proyek TI tidak akan habis sampai kapanpun, karena life cycle teknologi yang cepat dan pelanggan semakin canggih dan melek teknologi.

Teknologi IP (internet protocol) dengan atribut terbuka, mudah, murah membawa konvergensi dari kompetensi ICT, sehingga pengembangan software bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok pengembangan in-house maupun outsourcing sejauh sesuai dengan master plan dari Strategi TI-nya. Indikator yang menarik adalah pada era 90-an, Menurut Standish Group Research, secara umum hanya 25% proyek yang selesai sesuai waktu, anggaran, dan fitur yang dikehendaki. Pada era konvergensi saat ini, 75% proyek TI berjalan baik. Isunya hanya tinggal proyek sesuai skedul atau tidak.

Meskipun tingkat pertumbuhannya moderat (10-20%) tahun 2001-2002, dunia perbankan dan keuangan yang paling hati-hati dalam menerapkan inisiatif e-Commerce, telah mulai meningkat keyakinannya dalam menerapkan jasa keuangan melalui internet dan mobilility. Penerapan Internet di perbankan berjalan dalam fase-fase. Fase paling awal adalah sosialisasi untuk membangun e-culture yang basisnya dimulai dari jaringan korporat (intranet), karena kita tidak bisa melompat langsung ke internet sebelum sistem internal siap untuk menopangnya.

Setelah membangun e-culture, bank akan siap untuk mengkapitalisasi kapabilitasnya ke dalam cara-cara baru untuk menggelar layanan kepada nasabah dan mitra usaha. Baru kemudian pada tahap akhir, masuk ke fase transformasi ekosistem finansial. Pada tahap ini akan terjadi efek berganda dari jaringan internet, mobile, dan komunitas finansial, baik vertikal maupun horisontal. Fase ini akan mengambil manfaat dari teknologi yang memberi keluwesan untuk bisa melayani nasabah dengan cara yang lebih baik dengan biaya yang lebih murah.

akhirnya!!!!

2008-04-18T00:59:00.000-07:00

Hari ini tertanggal 18 bulan April di tahun 2008,, aku mencoba membuat blog lagi,, setelah blog ku yang lama taidak dapat dibuka,,,
tah apa esalahan pada blog ku itu,,,

dan untuk seterusnya aku mencoba mempelajari bagaimana cara untuk posting,,
heheee,,
bagi yang berkunjung,,,
mohon bantuannya yah,,, ^_^